TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau Saga menilai, Pemerintah Kabupaten Berau belum bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Menurutnya, salah satu penyebab mengapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kesulitan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham terkait pengurusan IMB.
Namun di situ lah harusnya menjadi misi pemerintah, sehingga sektor tersebut bisa benar-benar tergali dengan maksimal.
“Padahal sektor pajak ini jadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Berau. Sektor ini masih bisa digali lagi. Selain OPD, harus ada pemahaman dari masyarakat juga, bahwa pengurusan IMB juga penting,” katanya saat diwawancarai awak media, usai mengikuti rapat paripurna penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022, Kamis (25/11).
Apalagi katanya, untuk pengurusan IMB pada dasarnya tidaklah membutuhkan anggaran besar. Bahkan untuk pengurusannya juga hanya dilakukan sekali saja. Kecuali jika bangunan yang akan didaftarkan IMB-nya sudah berubah misalkan yang dari rumah menjadi tempat usaha, maka perizinan harus diurus ulang.
“IMB ini juga sebenarnya memudahkan masyarakat, khususnya untuk pengajuan kredit ke perbankan. Inilah yang harus juga diberikan pemahaman ke masyarakat, khususnya mereka yang memiliki usaha,” tambahnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih berjanji akan mengordinasikan hal tersebut ke OPD terkait dalam hal ini disebutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dirinya berjanji akan akan melakukan penertiban masyarakat yang tidak memiliki IMB ketika mendirikan sebuah bangunan.
“Iya memang selama ini kita belum pernah melakukan hal itu (penertiban, mungkin ke depan kita akan turun kelapangan untuk melihat secara langsung,” imbuh dia.
“Ini juga kan kewajiban semua, maka dari itu saya berharap semua retribusi yang bisa mengangkat PAD bisa maksimal reallisasinya,” tandasnya (aky/sam)
