TANJUNG REDEB – Pelayanan kemanusiaan terancam tak maksimal. Khususnya pada bantuan penanganan musibah dan kebencanaan di Berau tahun depan. Sebab Palang Merah Indonesia (PMI) Berau yang selama ini jadi salah satu yang terdepan dalam kegiatan kemanusiaan, hanya diberikan porsi anggaran kecil oleh Pemkab Berau di 2022.
Diungkapkan salah satu pengurus PMI Berau, pihaknya tahun depan hanya mendapat bantuan hibah sebesar Rp 350 juta. Berkurang hingga Rp 400 juta jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. “Sejak 2017, PMI diberikan hibah Rp 750 juta. Tapi tahun depan hanya Rp 350 juta,” katanya kepada Berau Post kemarin (1/12).
Menurutnya, pemangkasan hibah tersebut sangat realistis jika saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau memang mengalami penurunan. Namun ujar dia, APBD Berau tahun depan sudah cukup besar, mencapai Rp 2 triliun.
Dengan minimnya anggaran yang diberikan, lanjut dia, akan memengaruhi beberapa kegiatan rutin PMI. “Mungkin ketika ada bencana atau kegiatan kesehatan yang biasanya kami turut maksimal, tidak mungkin bisa maksimal lagi. Donor darah yang dulu kami bisa genjot mencari sampai ke kampung, tahun depan bisa tinggal menunggu orang yang mau donor ke PMI saja,” ungkapnya.
Dijelaskannya, tugas pokok PMI bukan sekadar mencari dan menyimpan darah saja. Tapi melakukan pembinaan relawan, memberikan pendampingan kepada pelajar melalui program Palang Merah Remaja (PMR), hingga pelayanan sosial lainnya.
“Kalau terkait kebencanaan, kebakaran, kami punya tugas sebelum saat terjadi bencana, dan sesudah bencana. Itu semua relawan PMI kami maksimalkan. Tapi kalau dari pemerintah sendiri tidak mendukung PMI, bagaimana kami bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kemanusiaan,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua PMI Berau Agus Tantomo menyebut, pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemkab Berau kepada PMI, merupakan ancaman bagi pelayanan kemanusiaan di Bumi Batiwakkal. “Apalagi di masa pandemi ini, kontribusi PMI dalam melakukan pencegahan dan penanganan cukup vital. Sejak awal kasus pandemi di Berau, relawan PMI juga selalu siaga. Setiap ada kasus, relawan kami turunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat. Kami bersama Satgas selalu bersinergi dalam penanganan Covid-19 selama ini,” jelasnya.
Yang lebih disayangkannya, dari hasil koordinasi dirinya dengan beberapa anggota DPRD Berau, pemangkasan anggaran PMI dilakukan atas perintah Bupati Berau. Sebab bupati beranggapan, bahwa PMI hanya mengurusi masalah donor darah saja. Karena itu, dengan anggaran Rp 350 juta, dianggap sudah sangat cukup untuk mengurus pengambilan dan penyimpanan darah di Berau.
“Kami di PMI mengeluhkan ini ke dewan, dan dari koordinasi itu, kerja PMI ini dianggap bupati memang cuma gitu (mencari pendonor dan menyimpan darah, red),” ungkap Agus.
Harusnya, dengan besarnya kontribusi PMI dalam penanganan kemanusiaan di Berau, pemerintah justru memberikan hibah yang lebih besar.
“Kalau memang ada masalah, tidak suka dengan Ketua PMI secara pribadi, jangan organisasinya yang dikorbankan. PMI ini organisasi yang diatur undang-undang,” tegas Agus.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih yang dikonfirmasi kemarin, tidak memberikan penjelasan mengenai pemangkasan dana hibah bagi PMI Berau tersebut. “Nanti dulu, masih didiskusikan,” singkat bupati. (mar/sam)
