TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, menyayangkan Pemkab Berau melakukan pemotongan dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
Sebab PMI adalah organisasi kemanusiaan yang memiliki peran vital di Bumi Batiwakkal. Keberadaan PMI juga diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Apalagi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2022, hibah untuk PMI diajukan sebesar Rp 750 juta. Namun saat penetapan APBD Berau 2022, hibah untuk PMI justru dipangkas menjadi Rp 350 juta.
Madri sendiri mengaku, menggunakan fungsi penganggaran dan pengawasannya, untuk memastikan penganggaran untuk kepentingan kemanusiaan, seperti hibah untuk PMI, harus diprioritaskan. “Saya sudah ingatkan bupati, sekda (sekretaris daerah), dan Kepala Dinas Kesehatan, untuk tidak mengganggu anggaran PMI. Karena PMI di Berau perannya sangat vital,” katanya kepada Berau Post kemarin (2/12).
Diungkapkan Madri, fungsi PMI bukan sekadar menyediakan layanan donor darah saja. Tapi juga satu-satunya organisasi yang mengelola bank darah di Berau. Jika terjadi bencana, relawan PMI juga selalu terdepan.
Sehingga jika sampai dibekukan atau anggaran operasionalnya dipangkas, bisa mempengaruhi pelayanan kemanusiaan di masyarakat. “Jika terjadi bencana alam, kebakaran, mereka juga turun langsung ke lapangan,” katanya.
Madri menyampaikan, keberadaan bank darah sangat vital. Sebab tidak ada yang bisa memprediksi, berapa kebutuhan darah untuk membantu masyarakat Berau dalam setahun. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai di Berau, belum memiliki bank darah. Malah justru sangat mengandalkan keberadaan PMI untuk mendapatkan bantuan darah, dalam penanganan pasien-pasien tertentu.
“Jadi sebaiknya bupati memahami peran PMI, bukan hanya sebagai tempat donor darah saja. Berau berbeda dengan daerah lain. Yang setiap rumah sakitnya ada bank darah. Di sini, hanya ada bank darah di PMI,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem ini mengatakan, dengan anggaran yang minim, tentu berpengaruh kepada pelayanan PMI kepada masyarakat. Madri mengingatkan, bupati seharusnya menjauhkan unsur politik dalam kepentingan masyarakat. Jangan sampai setelah habis pemilu, masyarakat menjadi korban, karena permasalahan politik. “Mari berdewasa, bersinergi, dengan tokoh lain. Ini untuk kepentingan masyarakat Berau,” tuturnya.
Menurutnya, apa yang disampaikan Ketua PMI Agus Tantomo memang benar, karena ini untuk kepentingan masyarakat luas. Bukan untuk kepentingan pribadi Agus Tantomo. Diakuinya, seorang Agus Tantomo memang dikenalnya sangat keras untuk hal-hal yang bersinggungan dengan masyarakat.
“Agus Tantomo tidak akan teriak, jika bukan karena masyarakat. PMI itu harus di-support pemerintah. Karena fungsinya sangat vital untuk kepentingan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Bupati Berau Sri Juniarsih yang dimintai tanggapannya mengenai pemotongan hibah untuk PMI tersebut pada Rabu (1/12) lalu, hanya memberi jawaban singkat tanpa merinci alasan pemangkasan anggaran untuk PMI Berau. “Nanti dulu, masih didiskusikan,” singkat bupati. (hmd/udi)
