TANJUNG REDEB – Tak hanya untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau juga mulai menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2022 mendatang.
Memang menurut Kepala BPBD Berau, Thamrin, di tahun 2020 hingga 2021 ini pengendalian kebakaran hutan dan lahan dinilai memang cukup berhasil.
Namun, jika melihat siklus, cuaca ekstrem berupa kemarau panjang seperti yang sempat terjadi di tahun 2015 dan 2019 berpotensi kembali terjadi, hal itulah yang menjadi ancaman besar.
"Hal ini yang perlu kita antisipasi dengan menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) hingga alat sarana dan prasarana dalam penanganan karhutla," ujarnya kepada Berau Post, kemarin (14/12).
Dengan dibantu relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), pihaknya akan memaksimalkan kesiapsiagaan, jika titik api terbaca maka tim akan langsung berupaya dalam mengendalikannya, agar tidak meluas.
Kendati demikian, diakui Thamrin, adapun kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan BPBD dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla seperti melakukan sosialisasi, dan memberikan pemahaman terhadap larangan pembakaran hutan maupun lahan kepada masyarakat.
Selain itu, melakukan patroli dan pemantauan kawasan yang rawan kebakaran melalui udara dan darat. Baik patroli terpadu dan patroli mandiri. Dijelaskannya, salah satu tugas dari patroli terpadu itu mengiventarisir daerah yang rawan bencana karhutla.
"Harus berkoordinasi intens juga dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, termasuk relawan dan masyarakat di wilayah rawan kebakaran hutan dalam memonitor ‘hotspot’," jelasnya.
Terkait kesiapan sarana dan prasarana disebut Thamrin, hingga saat ini BPBD sudah memiliki sebanyak 12 unit pemadam kebakaran jenis Slip On berkapasitas 600 liter, dan dua unit pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 liter. Selain itu juga sudah menyiapkan alat pompa jinjing sebesar 73 unit, yang didistribusikan di 11 kecamatan, terkecuali di Maratua dan Tanjung Redeb.
"Karena kita hanya memiliki 11 kecamatan dengan kawasan hutan. Jadi 2 kecamatan lainnya itu tidak punya kawasan hutan," katanya.
Lanjut disebutkannya, sarana yang sudah disiapkan juga berupa 30 unit Pompa Apung, 730 unit Pompa Punggung, serta selang dan peralatan-peralatan manual lainnya.
"Bila terjadi karhutla, masyarakat juga harapannya bisa ikut berpartisipasi melakukan pemadaman. Karena pada dasarnya, semua jenis bencana itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi peran serta masyarakat hingga dunia usaha juga," tegasnya.
Karena diketahui bersama, tingkat bahaya dari dampak karhutla sungguh merugikan banyak hal. Mulai dari gangguan kesehatan, menghambat aktivitas masyarakat, merusak ekosistem hutan, hingga krisis air bersih.
"Semua aspek pasti akan terdampak, terutama segi ekonomi yang bisa menghambat sektor pariwisata hingga arus perdagangan. Bahkan ancamannya terjadi kekeringan air bersih, seperti yang pernah dialami di wilayah Kelurahan Gunung Tabur dan Kecamatan Biatan," bebernya.
