TANJUNG REDEB - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb mencatat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 untuk Kabupaten Berau mencapai Rp 1,83 triliun.

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Gusti Hasbullah mengatakan, alokasi APBN lingkup Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp 28,81 triliun, sedangkan untuk Kabupaten Berau sebesar Rp 1,83 triliun.

Dari Rp 1,83 triliun itu disebutkannya, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 209,5 miliar untuk 26 satuan kerja. Sementara transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 1,63 triliun. Dengan rincian dana bagi hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 808,2 miliar. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 547,4 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 53,5 miliar, dan DAK non fisik sebesar Rp 133,4 miliar, serta dana desa sebesar Rp 87,8 miliar.

"Dibandingkan tahun 2021, alokasi dana dari APBN untuk Kabupaten Berau secara keseluruhan naik sebesar 10,4 persen. Namun belanja KL turun sebesar Rp 43.734.721.000, sedangkan TKDD naik sebesar Rp 115.429.931.000," bebernya.

Dijelaskannya, tahun anggaran 2021 akan berkahir. APBN telah bekerja keras mengawal pemulihan ekonomi. Belanja negara diprioritaskan melanjutkan penanganan kesehatan akibat Covid-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin, program perlinsos untuk akselerasi pemulihan (Kartu Sembako, PKH, Pra kerja) dan dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak (Pangan, Pariwisata), serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR.

"APBN tahun anggaran 2022 telah diundangkan melalui penerapan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022," terangnya. "Bertemakan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, postur APBN tahun anggaran 2022 secara nasional ditargetkan pendapatan sebesar Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun," sambungnya.

Lebih lanjut diterangkannya, APBN tahun 2022 tetap difokuskan untuk mengatasi pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga countercyclical dengan pengendalian risiko dan sustainabilitas. Pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

Selain itu, juga akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan dunia usaha, pembangunan SDM, reformasi perpajakan, serta reformasi penganggaran terus dilakukan.

"Ini untuk mendorong belanja menjadi lebih efektif, efisien, dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah," jelasnya. Kendati demikian, Gusti berharap Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 segera ditindak lanjuti oleh seluruh kuasa pengguna Alanggaran atau pimpinan satuan kerja kementerian dan lembaga di wilayah Kabupaten Berau agar kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun 2022 mendatang.

"Target kita untuk penyerapan 2022 bisa 95 persen. Seperti yang saat ini sudah berjalan dengan baik," katanya. "Sehingga dapat dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat," imbuhnya. (mar/har)