TANJUNG REDEB - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Keppres ini ditetapkan Jokowi pada 31 Desember 2021.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Thamrin menuturkan, kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 di Berau, tentu masih ada. Walaupun saat ini Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau-, seluruhnya sudah zona hijau.

“Jangan sampai ada anggapan, sudah zona hijau, Covid-19 sudah hilang. Itu anggapan yang salah. Di daerah Jawa kan sudah ada varian baru, yakni Omicron,” katanya.

Ia mengatakan, pengetatan penjagaan destinasi wisata sudah dilakukan. Seperti dilakukakn jajaran Satgas Pulau Derawan di Tanjung Batu yang sudah pakai aplikasi PeduliLindungi. Sehingga, apabila pengunjung tidak memiliki aplikasi tersebut, atau tidak bisa menunjukan kartu vaksin, akan langsung disuruh putar balik.

“Ada dari Samarinda dan Balikpapan, karena tidak memiliki kartu vaksin, dan aplikasi itu, akhirnya disuruh Kembali,” bebernya.

Tidak hanya wisatawan dari luar, bahkan warga dari Tanjung Redeb, tetap disuruh balik jika tidak ada kartu vaksin itu. Untuk di setiap destinasi wisata, baru Pulau Derawan yang menerapkan aplikasi peduli lindungi tersebut. Untuk Bidukbiduk, hanya menunjukan kartu vaksin, jika tidak ada, akan disuruh pulang.

“Bidukbiduk masih menerapkan kartu vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua,” ungkapnya.

Thamrin mengatakan, sampai saat ini tidak ada laporan mengenai adanya tambahan pasien terkonfirmasi Covid-19 dari lokasi wisata, begitu juga kecamatan lainnya. Ia mengatakan, langkah tegas yang diambil setiap Satgas, baik tingkat kecamatan hingga ke masing-masing Rt, sudah efektif.

“Kami tidak menutup mata, kemungkinan itu pasti ada, tapi kita berharap masyarakat patuh dengan prokes,” tambahnya.

Terkait dengan pemantauan, akan terus dilakukan, meskipun Nataru sudah berlalu. Tetap menjalankan prokes, karena pengunjung wisata pasti akan terus masuk. Termasuk memaksimalkan Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan hingga RT.

“Akan kita lakukan, kan Kepresnya sudah jelas,” pungkasnya. (hmd/arp)