TANJUNG REDEB – Dalam setahun, Dinas Perikanan Berau membutuhkan setidaknya 15 juta liter Bahan Bakar Minyak (BBM) solar untuk memenuhi kebutuhan kapal para nelayan yang saat ini berjumlah 3.800 unit.
Kepala Seksi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir, Taufiq Hidayat mengatakan, total kebutuhan bahan bakar para nelayan di Kabupaten Berau, itu berdasarkan ketetapan kementerian. Bahwa perhitungannya dari jumlah daya mesin kapal atau hours power-nya.
“Hitungan dari kementerian yang saat ini kita pakai untuk menghitung perkiraan kebutuhan minyak untuk kapal nelayan,” ujarnya kepada awak media, belum lama ini.
Diakuinya, saat ini kapal nelayan yang terdaftar dan terdata oleh Dinas Perikanan Berau sudah mencapai 3.800 unit. Bahkan 90 persen diantaranya adalah kapal di bawah 5 Gross Tonnage (GT), dan juga termasuk dalam nelayan kecil atau nelayan mikro. Dari data tersebut itulah yang menjadi prioritas pengadaan bahan bakar. “Bahan bakar yang dimaksud di sini adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar,” katanya.
Saat ini kementerian dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatur pendistribusian bahan bakar subsidi tersebut menggunakan mekanisme rekomendasi dari dinas terkait. "Jadi kalau nelayan itu dari Dinas Perikanan yang mengaturnya," katanya.
Dasar yang menjadi penerbitan rekomendasi tersebut di akui Taufiq adalah data-data kapal yang dibuat pencatatannya oleh para masing-masing nelayan. Sampai tahun 2020 pun pihaknya masih menerbitkan yang namanya bukti pendaftaran kapal.
Diterangkannya, penghitungan jumlah jatah yang akan diberikan untuk setiap kapal ini bervariasi. Tergantung dari PK setiap mesin kapalnya. Apabila mesinnya di antara 24 PK, biasanya akan mendapatkan 230 liter sampai 250 liter untuk setiap bulannya. Dengan catatan, pengambilan hanya bisa sesuai dengan kebutuhan saja.
"Apabila setiap akan berangkat membutuhkan 10 liter, maka hanya bisa mengambil sejumlah kebutuhan itu saja. Dan apabila ada nelayan yang ingin menyetok, itu tidak bisa dilakukan,” tegasnya.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya jatah BBM yang bisa diambil para nelayan tersebut ketika kapalnya akan berangkat melaut saja. Karena jangkauan yang jauh, untuk memudahkannya ada mekanisme untuk memberikan rekomendasi itu untuk setiap bulan.
“Jadi nelayan bisa mendapatkan 250 liter jatahnya dalam satu bulan. Entah nanti diberi 10 atau 20 liter, itu menyesuaikan dengan kebutuhannya," katanya.
Terkait kesediaan stok untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, Taufiq mengaku mengalami kekurangan. Karena menurutnya saat ini belum ada mekanisme dalam pengawasan secara langsung ke SPBU. Apakah solar subsidi benar-benar terdistribusikan dengan penuh ke masyarakat yang membutuhkan.
“Karena subsidi itu sekarang tidak hanya menjangkau nelayan, tetapi juga petani, perkebunan, peternakan yang memprioritaskan ekonomi usaha kecil,” jelasnya.
