TANJUNG REDEB - Sejak 31 Desember 2021 lalu, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau telah berakhir. Sebanyak 2.303 pelaku UMKM mendapatkan kesempatan menerima susulan BPUM. Namun dalam realisasinya, sekitar 1.000 UMKM tidak mencairkan dana bantuan tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Salim menjelaskan, setelah diteliti oleh pihak perbankan, data UMKM Kabupaten Berau ternyata tercampur dengan Kabupaten Kutai Timur. Sekitar 20-30 persen dari total 10.848 UMKM di Kabupaten Berau. Sebab, cabang perbankan di Kecamatan Wahau dan Kongbeng mengikuti unit perbankan di Kabupaten Berau, sehingga tercampur.
“Jadi total UMKM kita (Berau) tidak sebanyak itu, mungkin sekitar 8.000 saja,” ungkap Salim, belum lama ini.
Menurut Salim, pihak bank perlu ada verifikasi data berdasarkan wilayah masing-masing agar data yang tercatat lebih valid. Terkait UMKM yang mendapat BPUM susulan, pihaknya telah mengumumkan ke semua kecamatan hingga perkampungan.
hanya saja pihaknya belum mendapatkan data terbaru berapa sisa UMKM yang sudah mencairkan dana.
Diketahui, banyak pelaku UMKM yang tidak bisa dihubungi. Sebab, nomor telepon tidak aktif atau berganti tetapi tidak lapor. “Karena dasarnya nomor telepon, kalau diubah pihak bank tidak bisa menghubungi. Pihak bank juga tidak mungkin jemput bola, karena terlalu banyak dan waktunya juga mepet,” bebernya. “Perkiraan kami sisanya sekitar 1.000 UMKM. Karena batas waktunya hanya sampai 31 Desember 2021, jadi BPUM dikembalikan ke kas negara,” tambahnya.
Dijelaskannya, pelaku UMKM bisa meminta keterangan dari Diskoperindag Berau dan pihak kecamatan jika mengganti nomor telepon. Selain itu, pelaku UMKM yang berhalangan hadir juga bisa diwakilkan pihak keluarga. Dengan catatan sedang sakit, sehingga perlu diwakilkan. Tapi lokasi UMKM banyak yang berada di perkampungan, mereka memilih tidak mengurus hal itu.
“Ada juga yang datang ke sini (Diskoperindag) meminta surat keterangan, tapi tidak banyak. Sementara UMKM yang tidak ada keterangan akan di blokir,” ucapnya.
Salim berharap, BPUM bisa diperpanjang. Sebab pemerintah masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, karena gerak masyarakat masih dibatasi, seharusnya UMKM masih berhak menerima subsidi dari pemerintah.
Jika memang diperpanjang, Salim memastikan pendaftaran UMKM tetap secara online dan melakukan pencegahan dengan memberitahukan para pelaku agar tidak mengubah nomor telepon mereka. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lagi,” tutupnya. (aky/har)
