MANAGED BY:
SABTU
22 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 13 Januari 2022 20:13
Khusus untuk Wilayah Perairan Umum, Kewenangan Pengawasan Dikembalikan
Ilustrasi

TANJUNG REDEB – Kewenangan pengawasan wilayah perairan umum akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Padahal sebelumnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten tidak lagi diberi kewenangan untuk mengawasi perairan laut maupun perairan umum.

Dijelaskan Kasi Pembinaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan Berau, Budi Harianto, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan pengawasan perairan umum akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Meskipun turunan dan juknisnya belum disahkan, tapi regulasi aturannya sudah ada.

“Pengawasan perairan umum akan dikembalikan ke daerah lagi,” katanya, Rabu (12/1).

Pihaknya hanya bisa melakukan pengawasan dan pengembangan perikanan air tawar. Seperti, danau, waduk, dan genangan air lainnya. Sementara, pengawasan perairan laut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Menurutnya, kinerja Dinas Perikanan Berau tidak bisa maksimal, sebab tidak bisa melakukan pengawasan dan penindakan kasus destructive fishing yang marak terjadi di laut jika dibandingkan dengan perairan air tawar.

“Memang rata-rata pelanggaran mereka destructive fishing, terutama bom dan potasium. Tahun kemarin Pol Airud Kaltim berhasil menangkap nelayan dari Bali. Mereka menangkap ikan hias menggunakan potasium. Sementara, kalau di sungai, mereka lebih menggunakan racun dan setrum ikan,” jelasnya.

Pihaknya selalu melakukan diskusi, baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi, terkait penindakan pelanggaran di sungai. Sebab, akan menjadi ranah kewenangan untuk dikembalikan ke daerah.

“Meski hingga kini kami belum menerima petunjuk teknisnya, entah berupa Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Untuk sementara dasar hukumnya UU Cipta Kerja itu,” ungkapnya.

Meski peraturan turunan belum disahkan, pihaknya tidak mungkin mengabaikan laporan yang masuk. Pihaknya, berkomitmen akan menyampaikan semua laporan yang masuk ke pusat dan provinsi.

“Biasanya kami juga ikut patroli gabungan. Titik rawan potasium di Kampung Tanjung Batu, Balikukup, Batu Putih,” pungkasnya. (hmd/udi)


BACA JUGA

Jumat, 21 Januari 2022 19:51

4 Hari Dicari, Jasad Karyawan Ditemukan di Perairan Maluang

TANJUNG REDEB - Setelah dilakukan pencarian semalam empat hari, jasad…

Jumat, 21 Januari 2022 19:50

Siapkan Pelatihan bagi Masyarakat

TANJUNG REDEB – Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),…

Jumat, 21 Januari 2022 19:49

Wagup Dorong Tingkatkan Vaksinasi

TANJUNG REDEB – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, bersama Wakil…

Jumat, 21 Januari 2022 19:49

Klaster SMJ Terus Bertambah

TANJUNG REDEB – Klaster SMJ hingga kini berjumlah 17 orang.…

Kamis, 20 Januari 2022 20:28

Camat Akui Belum Sempurna

TANJUNG REDEB - Gedung Kecamatan Sambaliung yang dibangun dengan menelan…

Kamis, 20 Januari 2022 20:23

Masih Proses Penghitungan Jatah

TANJUNG REDEB – Untuk menekan kenaikkan harga minyak goreng pemerintah…

Kamis, 20 Januari 2022 20:18

Tunggu Rekomendasi Tim Ahli

TANJUNG REDEB — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Kamis, 20 Januari 2022 20:18

Wabup Instruksikan Kontrakor Tanggung Jawab

TANJUNG REDEB – Ambruknya pagar pembatas Stadion Olympic Mini di…

Rabu, 19 Januari 2022 20:04

Jangan Ada Lagi Pekerjaan Tak Sesuai

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau Saga, turut…

Rabu, 19 Januari 2022 19:52

Tim Tunggu Jasad Mengapung

GUNUNG TABUR – Pencarian JN (21) yang terseret arus saat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers