PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan mengoptimalkan pembangunan di kampung.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Agus Wahyudi mengatakan, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs)  merupakan kesepakatan dunia, yang harus dilakukan negara-negara di dunia. Dalam prosesnya, pembangunan berkelanjutan ini sekitar 74 persennya dilakukan di wilayah perkampungan.

"Sebenarnya untuk di daerah kita, SDGs ini sudah dilakukan. Hanya saja masih ada banyak kekurangan. Terlebih pada penekanan terhadap apa saja yang harus dilakukan," ujarnya kepada Berau Post, kemarin (12/1).

Karena itu, untuk terus menjalankan program tersebut, pihaknya mencoba melatih para aparat kampung, untuk bisa melakukan pembangunan sesuai amanah di SDGs. Bahkan, program ini sampai direncanakan di level kabupaten.

"Jadi ada sekitar 97 indikator tujuan SDGs yang memang harus dilakukan oleh kabupaten," jelasnya.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai aparat kampung pun diharapkan bisa ditingkatkan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Karena selama ini, dari 97 indikator yang ada di SDGs, belum 50 persen dilakukan. "Jadi memang harus bersama-sama dengan kampung kita lakukan," katanya.

"Dalam pembangunan SDGs ini juga ada beberapa persyaratan, salah satunya itu memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Itu yang paling penting," terangnya.

Kemudian, lewat pemahaman dan pendampingan yang dilakukan, pihaknya berkeinginan agar bisa membantu aparatur kampung, memanfaatkan Dana Desa semakin terarah. "Seperti bagaimana pemberdayaan ekonominya, bagaimana kami lakukan sanitasi, bagaimana tidak ada masyarakat miskin. Jadi semua gaiden-nya sudah ada di SDGs," bebernya.

Narton, Wakil Ketua BPK Tanjung Batu mengatakan, perencanaan pembangunan kampung ini akan dilakukan pihaknya. Terlebih, di Kampung Tanjung Batu masih cukup banyak persoalan pembangunan yang masih harus ditangani.

"Terkadang pemerintah daerah, provinsi hingga pusat, itu kalau membangun infrakstruktur, misalnya untuk perawatan bangunan kurang diperhatikan. Salah satu contohnya gedung serbaguna di Tanjung Batu eks PON 2008 lalu. Sekarang sudah hancur percuma," kata Narton.

Mengenai persoalan itu, sejuah ini pihak aparat kampung setempat sudah berupaya berkoordinasi ke pihak terkait. Bahkan mengusulkan lebih baik diserahterimakan ke kampung, agar kampung bisa merawat melalui Dana Desa yang tersedia.

"Bukan hanya itu, pemerintah daerah juga ada membangun lapangan sepak bola. Dan juga sering kami koordinasi baik ke bagian aset hingga Dispora tentang pengelolaan lapangan sepak bola itu," pungkasnya. (mar/arp)