TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau diketahui memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Namun, tak adanya masterplan dan branding yang spesifik secara jelas, membuat sektor tersebut belum bisa digarap dengan maksimal. Hal itu disampaikan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Berau, Fitrial Noor.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu menata dunia industri wisata di Bumi Batiwakkal-sebutan Kabupaten Berau. Itu mengingat potensi Berau sangat kuat di bidang pariwisatanya. Apalagi selama ini, pihaknya bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bekerja sama dengan baik. Sehingga ia menilai, tidak adanya masterplan dan branding saat ini perlu menjadi perhatian penting dan evaluasi Pemkab Berau.

"Lantaran konsep yang kurang matang. Begitu juga wawasan terkait kedua hal itu tidak begitu diperhatikan dan diabaikan," ujarnya.

Menurut pria yang disapa Pipiet ini, pemerintah mungkin memiliki program dan mementingkan anggaran yang ada, tapi kurang dalam hal konsep. Maka itu, hingga sekarang Berau  belum juga memiliki kalender event.

"Jadi sepi di daerah sendiri. Bagaimana kita mencoba untuk peningkatan ekonomi jika konsepnya masih belum matang ya,” imbuhnya.

Ia pun menyarankan Pemkab Berau membuat masterplan melalui wilayah tata kota. Fokusnya pada industri pariwisata. Seperti daerah pesisir, laut dan daerah kotanya. Misalnya dengan sepanjang pantai di daerah pesisir, perlu dipikirkan harus dibuat seperti apa. "Jika seperti itu sinerginya, maka peningkatan ekonomi bisa sejalan,” jelasnya.

Terpisah, persoalan masterplan dan branding di sektor pariwisata ini sudah disadari Wakil Bupati Berau, Gamalis. Hal tersebut menurutnya menjadi kekurangan Berau selama ini. Namun, pihaknya akan segera berbenah, dan tidak menutup diri dengan usulan-usulan yang diberikan. “Kalau untuk tagline, kami coba dengan sayembara," kata Gamalis.

Di sisi lain, ia juga mengaku sudah meminta agar adanya kebijakan masuk satu pintu. Dengan mengusulkan satu pintu pariwisata, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dalam usulan 17 Raperda tahun 2022, tidak ada satupun usulan mengenai pengelolaan pariwisata.

Terlebih, selama ini Pemkab Berau selalu membicarakan agar pariwisata dapat menjadi sumber utama Berau, dan tidak lagi mengandalkan sumber dana bagi hasil. “Saya sudah usulan kan memang, sudah ada saya bahas ke dinas teknis ya, tapi tahun ini belum masuk," bebernya.

Meskipun raperda terkait pariwisata tidak ada di tahun 2022. Gamalis menegaskan terus berkomitmen untuk meningkatkan keunggulan pariwisata Berau, apalagi wacana ini sudah berasal dari kepemimpinan terdahulu. “Sudah ada draftnya, sudah langsung saya singgung masalah itu. Tinggal eksekusinya,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya menilai tidak adanya raperda terjait pariwisata, menjadi kesalahan dinas teknis terkait. “Belum bisa saya katakan bahwa Dinas Pariwisatanya yang tidak cepat bergerak, atau juga Bapenda ya, karena ini kan berhubungan juga dengan PAD, tapi mungkin ada hal lainnya,” ungkapnya.

Namus seharusnya menurut Gamalis, pihak teknis harus bisa gerak cepat menangkap instruksi yang sudah dikeluarkan oleh kepala daerah. “Ya kita belum bisa menyimpulkan, apakah pihak teknis tidak terkecuali ini memang harus langsung diarahkan, atau memang sudah jadi kebiasaan saja. Yang pasti Pemkab Berau komitmen terkait masalah Pariwisata ya,” tutupnya. (mar/arp)