TANJUNG REDEB – Cuplikan video saat bupati Berau Sri Juniarsih menyampaikan sambutan dalam pelaksanaan musrenbang di Teluk Bayur, disesalkan mantan bupati Berau Makmur HAPK . Sebab, Makmur yang menerima kiriman video bupati yang menyatakan ‘pelayanan air bersih dari Perumda Air Minum Batiwakkal saat ini jauh lebih maksimal dibandingkan yang dulu’, menganggap bupati telah membanding-bandingkan dan secara tidak langsung menilai pelayanan air bersih bagi masyarakat sebelumnya, tidak baik.
“Ini saya ingatkan, jangan selalu menyalahkan orang terdahulu. Nggak boleh,” kata Makmur kepada Berau Post, Sabtu (19/2) malam. Walau tidak secara langsung menuding kepemimpinan bupati terdahulu tidak lebih baik dibanding sekarang, Makmur tetap merasa risih mendengar cuplikan video yang disampaikan bupati saat musrenbang di Teluk Bayur. “Saya sebagai mantan kepala daerah yang masih hidup, nggak enak dengar itu,” katanya.
Dijelaskan Makmur yang juga mantan bupati Berau ini, seorang pemimpin tidak boleh menyalahkan siapapun pendahulunya. Baik itu sebagai pemimpin daerah, instansi, maupun perusahaan daerah. Sebab, tanpa pemimpin terdahulu, belum tentu apa yang dikerjakan saat ini bisa berjalan dengan baik. “Siapa yang meletakkan dasar-dasar pembangunan (di Berau) ini? Itu pemimpin-pemimpin terdahulu,” katanya.
Sehingga, sejak di masa kepemimpinannya, Makmur menganggap beban pekerjaan untuk melayani masyarakat sudah lebih mudah. “Karena dasar-dasarnya sudah diletakkan pemimpin kita dulu,” ungkapnya.
Makmur menyebut, pembangunan di Bumi Batiwakkal sudah dimulai sejak kepala daerah dipimpin oleh Sultan, dilanjutkan HRM Ayoeb, kemudian Yunuzal Yunus, berlanjut ke Letkol Jayadi, mantan Dandim Berau, berlanjut ke H Masdar John, HM Armyns, H Arifin Saidi, hingga H Masdjuni. Termasuk pembangunan di sektor air bersih. Bahkan di masa kepemimpinannya bersama Ahmad Rivai, Makmur mengaku tinggal melanjutkan dan mengembangkan dasar-dasar yang telah dicanangkan para pendahulunya.
“Harapan saya, janganlah seorang pemimpin membuat pencitraan diri, tapi menyalahkan orang lain,” katanya. Ditegaskannya, seorang pemimpin yang dipilih rakyat, justru mengemban amanah berat dari masyarakat. Sehingga apapun yang dilakukannya bukanlah sebuah keistimewaan, tapi sebuah kewajiban. “Karena memang kewajiban pemimpin itu melayani masyarakat,” terangnya.
Terkait pelayanan air bersih saat ini, Makmur menilai sangat wajar jika pelayanannya ditingkatkan dan jangkauannya sudah lebih banyak dibanding sebelumnya. Sebab saat ini, infrastruktur pelayanan air bersih di Bumi Batiwakkal, sudah jauh lebih memadai, setelah gencarnya pelaksanaan pembangunan jaringan pipa yang dilaksanakan sejak beberapa tahun silam.
Sedikit mengenang, Makmur menceritakan begaiman upaya pemimpin-pemimpin terdahulu membangun PDAM Tirta Segah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimulai dengan memindahkan kantor dan instalasi pengolahan air (IPA) utama PDAM dari Jalan Gunung Maritam ke kantor Perumda Air Minum Batiwakkal saat ini di Jalan Raja Alam. “Itu yang membebaskan lahannya Pak Masdjuni,” katanya.
Setelah lahan dibebaskan, di masa kepemimpinannya barulah dimulai kegiatan pembangunan, untuk membuat kantor PDAM yang lebih representatif, dengan kapasitas IPA yang lebih besar. “Itu semua karena rakyat juga yang berperan, kita didorong untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” terangnya.
Selain membangun kantor yang representatif, pembenahan juga dilakukan dari sisi manajemen dan pencatatan aset PDAM.
“Mengapa diletakkan di Kilometer 5 (Jalan Raja Alam, red), supaya kontribusi air seimbang antara Gunung Tabur, Teluk Bayur, Tanjung, sampai ke Sambaliung,” terangnya.
Pembangunan PDAM terus dilanjutkan. Dengan membangun jaringan pipa induk hingga jaringan ke rumah-rumah masyarakat. “Jadi setelah itu pasti enak, siapapun yang memimpin PDAM. Apalagi sekarang juga ditunjang dengan pendanaan yang cukup,” ungkapnya.
Untuk itu, Makmur kembali mengingatkan, baik kepada bupati Berau maupun kepada Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, agar tidak lagi melakukan klaim-klaim soal pelayanan kepada masyarakat, karena hal itu memang sebuah kewajiban. “Direktur itu digaji untuk memberikan pelayanan. Jadi apapun yang Anda lakukan untuk masyarakat, itu memang kewajiban Anda, bukan hal yang istimewa. Jangan dimanfaatkan untuk pencitraan. Saya terus terang saja, saya kecewa,” ujar Makmur.
Bukan sekadar sebuah kewajiban, dalam agama, lanjut Makmur, juga tidak dianjurkan untuk membanding-bandingkan seseorang, apalagi menjelek-jelekkannya. “Dua direktur PDAM sebelumnya sudah almarhum semua. Kalau kita paham agama, harusnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Malah dalam agama, kalaupun apa yang kita sampaikan benar, namun itu menjelekkan seseorang, kita dilarang untuk mengumbarnya. Makanya, harusnya kita mendoakannya,” pungkas Makmur.
