TANJUNG REDEB - Banyak mendengar keluhan mengenai langka dan mahalnya minyak goreng (migor) di Bumi Batiwakkal, Bupati Berau, Sri Juniarsih melakukan sidak ke sejumlah minimarket.

Dari hasil sidak katanya, memang persediaan migor di sejumlah tempat yang didatanginya terbatas. "Yang premium itu kosong," ujarnya diwawancara di sela sidak, kemarin (22/2).

Dari pantauannya, ia menuturkan hanya ada minyak kelapa, jagung, biji bunga matahari dan zaitun yang tersedia. Itu pun jumlahnya terbatas. Menurutnya, ketersediaan minyak goreng seharusnya masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, baik di ritel modern maupun pasar tradisional. Namun, dikarenakan panic buying, ketersediaan migor di pasaran pun cepat habis. Banyak masyarakat yang membeli dalam jumlah banyak.

“Seandainya masyarakat tenang dan tidak panik, minyak goreng tidak akan selangka ini,” kata bupati.

Disinggung mengenai persiapan menyambut Ramadan yang hanya tinggal sebulan. Sri berharap agar stok terpenuhi, agar Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan. "Kita upayakan. Dan kita akan terus pantau," ujar bupati perempuan pertama tersebut.

Sementara Kepala Diskoperindag Berau, Salim mengatakan, pihaknya terus memantau harga dan stok baik di pasar tradisional, ritel modern maupun distributor. Mengantisipasi adanya penimbunan migor

Selain itu, pasar murah sudah mulai dilakukan untuk menyediakan kebutuhan migor bagi masyarakat yang membutuhkan. Titik pertama menyasar daerah pesisir.

“Di Kecamatan Tabalar kabarnya hingga siang ini (kemarin, red) sudah terjual 70 dari 90 karton. Sistemnya memakai kupon dan satu orang dibatasi hanya bisa membeli dua liter saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tercukupi semuanya,” jelasnya.

Dia menyebut, setidaknya ada sembilan distributor minyak goreng di Kabupaten Berau yang tercatat. Diakuinya, data tersebut tidak termasuk dari Alfamidi. Sebab, belum pernah disampaikan laporannya.

Sementara, perkiraan kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Berau mencapai 273.000 liter per bulan. “Kalau ketersediaan per bulan masih kami hitung,” paparnya.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Berau, Atilaganardi mengatakan, perlu penertiban Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga sajian data statis terkait kebutuhan dan ketersediaan migor. Dikatakannya, isu kelangkaan migor tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau. Tetapi, juga di seluruh Indonesia. Jika memang ada oknum yang menimbun secara tegas akan dilakukan penindakan dengan berkoordinasi dengan arapat setempat.

“Saya lihat di toko masih ada, tapi harga pasar yang bermain. Maka yang perlu ditertibkan itu harga eceran tertinggi (HET) nya,” ucapnya.

Selain itu, dinas terkait perlu membuat data statis terkait kebutuhan migor di Kabupaten Berau. Sehingga, antara yang dibutuhkan dan ketersediaan bisa menjadi pertimbangan.

"Langkah jitu dan strategis itu penting. Jangan sampai masyarakat menjadi korban lagi," tutupnya. (hmd/sam)