Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 di Kabupaten Berau mencapai 96 persen. Dari pagu APBN 2021 sebesar Rp 464.125.109.000, jumlah yang terealisasi mencapai Rp 445.847.123.468, atau hanya tersisa sebesar Rp 18.277.986.081.
////////////////
DARI realisasi APBN 2021 di Berau, terdapat transfer Danak Alokasi Khusus (DKA) fisik dan dana desa yang terealisasi sebesar 94,76 persen. Dengan pagu sebesar Rp 246.086.209.000, yang tidak terealisasi hanya sebesar Rp 12.891.477.404.
Dalam rilis yang disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb Gusti Hasbullah, adanya sisa dari pagu APBN 2021 di Berau, disebabkan adanya optimalisasi kontrak. Selain itu, ada juga kesulitan dalam pengadaan barang karena harus menggunakan produk dalam negeri dengan kandungan lokal, sehingga beberapa pengadaan barang ditiadakan,” katanya dalam rilis yang digelar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Berau di kantor KPPN Tanjung Redeb kemarin (25/2).
Untuk dada desa 2021 di Berau, lanjut Gusti, dialokasikan sebesar Rp 122.237.695.000 dengan rincian, realisasi dana desa reguler atau non BLT sebesar Rp 100.812.679.400, dana desa untuk BLT sebesar Rp 11.646.000.000, realisasi dana desa untuk penanganan Covid-19 sebesar 8 persen dari pagu DIPA masing-masing desa sebesar Rp 9.779.015.600. “Total penyaluran dana desa yang telah terealisasi untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 122.237.695.000 atau setara 100 persen,” jelasnya.
Dari 27 satuan kerja (Satker) dan satu pemerintah daerah Kabupaten Berau, terdapat tiga Satker kementerian/lembaga yang tertinggi tingkat realisasi anggarannya tahun 2021 yakni, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb sebesar 99,91 persen, Polres Berau sebesar 99,84 persen, dan Kejaksaan Negeri Berau sebesar 99,80 persen.
“Terima kasih saya ucapkan kepada unsur pimpinan atau KPA yang telah menyukseskan penyerapan belanja yang optimal dan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujarnya.
Sementara APBN tahun anggaran 2022 telah diundangkan melalui penerapan UU Nomor 6 Tahun
2021, tentang APBN Tahun Anggaran 2022. Bertemakan ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’, postur APBN tahun anggaran 2022 secara nasional ditargetkan memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun.
“APBN tahun 2022 tetap difokuskan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga countercyclical dengan pengendalian risiko dan sustainabilitas. Pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” katanya.
Selain itu, dalam APBN 2022 pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui perlindungan sosial, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Serta dukungan untuk UMKM dan dunia usaha, pembangunan SDM, reformasi perpajakan serta reformasi penganggaran terus dilakukan untuk mendorong belanja menjadi lebih efektif, efisien, dengan memperkuat sinergi pusat dan daerah.
“Untuk realisasi APBN 2022 sampai tanggal 21 Februari, telah terealisasi sebesar Rp 31.920.280.506, atau sebesar 7,84 persen dari total pagu sebesar Rp 407.351.749.000,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gusti turut memberikan penghargaan terhadap tiga satker dengan realisasi APBN tertinggi. Yakni KUPP Tanjung Redeb, Polres Berau dan Kejaksaan Negeri Berau.
Kepala KUPP Kelas II Tanjung Redeb Hotman Siagian yang menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan realisasi anggaran tertinggi periode 2021 menyampaikan, akan terus bekerja sesuai aturan dan berupaya meningkatkan pelayanan publik, sinergitas, dan meningkatkan prestasi kerja dalam mendukung kelancaran arus barang dari dan ke kapal, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Hotman berharap, agar capaian ini dipertahankan dan ditingkatkan.
