JALAN Golkar menempatkan Hasanuddin Mas`ud untuk duduk menjadi ketua DPRD Kaltim hingga 2024 berpeluang nihil tanpa hasil. Perlawanan Makmur HAPK yang mengadang pergantian kian tak terbendung dengan segudang langkah hukum yang tersimpan di sakunya.
Makmur digadang bakal langgeng duduk di singgasana ketua dewan dan membuat Hasanuddin Mas`ud gigit jari mencicipi empuknya kursi pimpinan legislator Benua Etam. Langkah hukum yang terus digulirkan Makmur menjadi langkah cerdas menurut Budiman, pengamat politik asal Universitas Mulawarman.
“Enggak salah itu kan hak dia (Makmur). Bermain jalur hukum di sini jadi jalan strategis yang paling brilian untuk dilakukan,” ucapnya.
Mengkritik etika politik yang dilakukan Makmur dengan bermain jalur hukum, dianggapnya sangat tak tepat sasaran. Sejak awal munculnya pergantian, medio Juni 2021, tak pernah ada kisruh tentang pelanggaran etika yang dilakukan Makmur namun tiba-tiba muncul pergantian antar waktu ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024.
Karena itu, menurut Budiman, ketika berbicara etika politik dalam kasus ini justru akan menghantam wajah Golkar sendiri. “Publik sudah bisa menilai kok. Yang tidak beretika siapa? Yang mengganti atau yang diganti,” lanjutnya.
Apa yang terjadi di kasus pergantian ketua DPRD Kaltim ini serupa kasus Fahri Hamzah di DPR RI. Kala itu, Fahri jelas dipecat dari PKS namun berkat perlawanan panjangnya, dia nyaman duduk sebagai wakil ketua DPR RI hingga masa jabatannya habis.
Perlawanan awal Makmur di internal partai lewat mahkamah partai jelas bisa diterka hasilnya. Namun, hal itu justru jadi titik awal Makmur bisa menari bebas mengendalikan jalur hukum sebagai panggung perlawanannya. Ditambah, perlawanan ini tak hanya berada di peradilan umum. Bisa pula lewat kanal peradilan tata usaha negara. Jika terus dibiarkan, Golkar dipastikan akan terus merugi.
“Saat ini sudah masuk tahap pencalegan. Jika tak dibenahi sekarang, dampak luar biasa diterima Golkar di pemilu 2024,” katanya.
Terlebih, lawan Golkar dalam perotasian ketua DPRD Kaltim tak hanya Makmur dan berbagai macam perlawanannya. Budiman menyebut, Gubernur Kaltim Isran Noor bisa jadi lawan berat mengadang pergantian tersebut. Mengingat usul pergantian ke Kemendagri harus melalui gubernur.
“Asumsikan saja, misal, semua perlawanan Makmur selesai hingga ke MA (Mahkamah Agung). Golkar bisa memproses pergantian itu, kalau Isran molor memprosesnya kan bisa saja. Terlebih Isran sendiri sudah menunjukkan gelagat ingin Makmur saja yang ketua dewan,” ulasnya.
Tak ada hal positif yang bisa didapat Golkar dari pergantian tersebut dan menurut Budiman, islah jadi satu-satunya opsi agar elektabilitas beringin tak terus tergerus. Golkar sudah banyak menerima kesan buruk yang melekat sejak dipimpin Rudi Mas`ud. Dari partai keluarga, partai zalim ke kader, hingga masalah tertangkap tangannya Abdul Gafur Mas`ud oleh KPK.
Untuk yang terakhir, memang tak beririsan langsung dengan Golkar, namun bersinggungan dengan keluarga Mas`ud yang menempati posisi strategis di beringin. Golkar memang punya peluang mencoret Makmur dari daftar kandidat yang bakal maju dalam pemilu selanjutnya karena langkahnya yang menolak diganti.
Tapi jika itu terjadi, justru membawa berkah bagi partai lain yang siap menampungnya. Makmur yang notabene lahir dan besar di Golkar terhitung kader yang loyal dan teramat potensial untuk menjadi lumbung suara.
“Jangan lupa, setiap politikus gaek pasti punya gerbong. Figur bergeser gerbong pun ikut bergeser. Kalau saya jadi Makmur, jelas saya akan terus berproses hukum. Ini bentuk perjuangkan hak sih dan bisa berujung habis di 2024,” nilainya.
