TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengeluarkan surat edaran (SE) terkait permasalahan minyak goreng (Migor). SE tersebut nantinya harus mengatur tata terbit antrean minyak goreng dan maksimal pembelian sesuai kebutuhan.
Dijelaskan Madri, adanya SE itu bukan hal berlebihan, jika melihat antrean warga yang membludak, seakan tidak perduli lagi dengan situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang. Di sisi lain, adanya SE diharapkan bisa membuat masyarakat tertib dalam mengantre. Serta membeli sesuai dengan kebutuhan.
“Jangan hanya SE, tapi harus ada pengawasan dan penindakan, untuk memberikan efek jera,” katanya.
Dirinya juga terus meminta solusi dari pemkab, agar permasalahan kelangkaan minyak goreng bisa segera diatasi. Sehingga tidak ada lagi korban yang merenggang nyawa, akibat susahnya mendapatkan minyak goreng.
“Sebenarnya cukup miris, dibalik insiden yang terjadi di Teluk Bayur. Seharusnya sudah ada langkah cepat dan tepat sebelum kejadian itu. Ini bukan masalah baru kan,” tegasnya.
Politisi NasDem ini mengatakan, pemerintah harus bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. Terlebih, beberapa waktu lalu Wakil Bupati Berau, Gamalis dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) Berau, melakukan pertemuan dengan beberapa ritel dan agen, serta memastikan stok migor aman. “Jangan hanya bilang aman, tapi realisasinya tidak ada,” imbuh Madri.
Ia juga meminta masyarakat tidak panik dalam membeli minyak goreng. Dengan membeli sesuai kebutuhan, tidak perlu membeli dalam jumlah banyak, karena stok minyak goreng terus berdatangan. Meskipun ia juga memahami ketakutan masyarakat akan kehabisan minyak goreng, dikarenakan akan memasuki bulan Ramadan. Tapi ia khawatir, rasa takut tersebut akan kembali menimbulkan korban jiwa.
“Adakan pasar murah per kecamatan. Jika perlu bagi per RT, tanda tangan per Kepala Keluarga (KK). Untuk memastikan tidak ada permainan, saya rasa itu solusi untuk mengurangi antrean,” tutupnya.
Sebelumnya, kelangkaan minyak goreng (Migor) mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati Berau, Gamalis. Pada Kamis (10/3) lalu, ia pun memanggil seluruh agen dan juga pemilik ritel untuk duduk bersama membahas permasalahan ini.
Gamalis menuturkan, dari hasil pertemuan tersebut, ditemukan beberapa informasi yang disampaikan langsung oleh distributor. Ia mengatakan sebenarnya, minyak itu tidak kosong malah normal, antara harga pasaran dan distribusi pemerintah berjalan normal. Kesenjangan terjadi antara jembatan dan konsumen akhir.
“Di ritel masih aman, ketika sampai ke konsumen akhir, terjadi miskom. Para warga berbondong-bondong membeli untuk persiapan Ramadan,” ujarnya.
Gamalis melanjutkan, jika pembelian besar-besaran dan juga idak terjadi panic buying, akan normal saja untuk masalah migor di pasaran. Gamalis menambahkan, bahkan warga kedapatan beberapa kali membeli migor secara berulang-ulang.
“Karena banyaknya ketidak tertiban yang membeli berulang-ulang. Awal-awal masih bisa diatasi, tapi sampai kesini, semakin menjadi-jadi,” tambah Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Untuk solusi sendiri, Gamalis menegaskan, Pemkab Berau akan membuat surat edaran (SE) paling tidak membuat masyarakat jangan terlalu ambisi dan bernafsu untuk mendapatkan migor.
