TANJUNG REDEB – Komisi II DPRD Berau menggelar hearing dengan Diskoprindag Berau, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), serta Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) cabang Berau, membahas persoalan minyak goreng (migor) yang sulit didapatkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir.
Rapat yang digelar sekira pukul 15.30 Wita, Selasa (15/3), dipimpin Ketua Komisi II DPRD Berau Atilagarnadi. Dalam rapat tersebut, Kepala Diskoprindag Berau Salim mengatakan, dirinya sudah dua kali mengunjungi Kota Bontang, untuk membahas permasalahan minyak goreng curah. Upaya untuk mendatangkan minyag goreng curah yang diproduksi di Bontang, menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat.
Sebab dari analisa dan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, penyebab kelangkaan minyak goreng (Migor) di Bumi Batiwakkal, dipengaruhi oleh pasokan dari produsen menurun, paniknya masyarakat, distribusi yang belum lancar dari agen, adanya kecendrungan masyarakat beralih dari pasar tradisional ke ritel, hingga meningkatnya perdagangan migor melakui sistem online. Hal ini terbukti dengan lebih dari 10 ribu akun yang sudah di-banned oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, karena memanfaatkannya untuk menjual minyak goreng dengan harga yang lebih mahal.
“Di Berau ada beberapa oknum yang berjualan migor itu melebihi HET (harga eceran tertinggi, red) yang sudah terpantau,” ujarnya.
Ia melanjutkan, stok migor sesuai dengan data yang didapatnya, sejak 14 Februari hingga 12 Maret lalu, Berau kedatangan sebanyak 147.448 liter. Namun tidak semua didistribusikan untuk wilayah Berau, karena sebagian dibagi untuk Bulungan dan Wahau, Kutai Timur. Sedangkan kebutuhan masyarakat Berau dalam sebulan mencapai 223.315 liter.
“Agen juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan migor,” ucapnya.
Salim melanjutkan, dari agen mengaku ada kekurangan stok khusus migor premium dan sederhana. Sedangkan untuk minyak curah, Berau belum mendapatkannya. Karena masih progres dengan Pemkot Bontang.
“Sebelum adanya Permendagri (Nomor 6/2022) itu, harga migor di Berau mencapai Rp 23 ribu per liter. Dengan turunnya harga ini (setelah terbit permendagri, red) masyarakat semakin membeli dalam jumlah banyak,” tambahnya.
Upaya dari Diskoprindag Berau sendiri menurut Salim, yakni dengan melakukan sidak dan tidak ditemukan adanya penumpukan yang dilakukan agen. Kemudian melakukan kerja sama dengan agen, untuk melakukan distribusi langsung ke toko, dan hingga saat ini sudah mencapai 7.200 ribu liter yang dibagi ke masyarakat dengan harga Rp 13 ribu per liter. Pihaknya pun kembali akan menggelar operasi pasar untuk 4 kecamatan terdekat, dan mendatang minyak curah dengan harga Rp 11.500 per liter. Namun untuk minyak curah, masih tahap koordinasi untuk biaya transport dari Bontang ke Berau.
“Di Balikpapan ada (minyak goreng curah) yakni Rp 10.500 per liter. Tapi syaratnya kita yang ambil ke Balikpapan dan menunjuk distributor resmi yang punya izin dari kementrian,” tambahnya.
Permasalahan yang dihadapi oleh Diskoprindag adalah, agen atau distributor belum ada yang mengantongi izin dari kementrian, untuk membuat merk khusus untuk migor curah ini. Sedangkan Salim menuturkan, membutuhkan waktu sepekan untuk membantu agen atau distributor mengurus hal tersebut. “Kita upayakan secepatnya,” ujarnya.
Disinggung mengenai kuota 1 juta liter minyak goreng yang diberikan untuk Kaltim, diakui Salim, awalnya Berau tidak mendapatkan jatah tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi, akhirnya Berau mendapatkan jatah itu. Namun untuk jumlahnya, pihaknya belum mengetahui berapa jatah yang didapat Berau.
“Itu migornya untuk UMKM dan PKH (Program Keluarga Harapan, red),” tuturnya.
Salim melanjutkan, setelah mendapatkan agen resmi, untuk masalah migor curah tersebut, pihaknya akan meminta sebanyak 16 ton awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita lihat skemanya seperti apa, apakah 16 ton itu per minggu atau dua pekan sekali,” ucap Salim.
