TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menyoroti kelangkaan minyak goreng (migor) di Berau. Kalaupun stok tersedia, harganya sudah melambung tinggi dan hanya beberapa saat sudah ludes. Bahkan, sesuai laporan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) Berau, Salim, harga migor per liter ada yang menyentuh Rp 70 ribu.
Fenomena ini dianggap sebagai lemahnya pengawasan Pemkab Berau. Menurutnya, bupati melalui Diskoperindag bisa membuat regulasi untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) migor di Berau. Dengan mengacu pada penyesuaian harga yang diatur Permendag Nomor 6/2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
“Memang ada Permendagnya, tapi dilihat juga letak geografis di Berau seperti apa. Jangan disapu rata,” ujarnya, Selasa (29/3).
Madri melanjutkan, Pemkab Berau bisa menentukan HET sesuai dengan area yang dituju. Dicontohkannya, untuk daerah Maratua, tentu tidak bisa disamakan harganya dengan wilayah penjualan di Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayur.
“Ketimpangan sosial mengenai harga tentu terjadi, masyarakat bingung, harga tinggi dan berbeda-beda,” tegasnya.
Dijelaskannya, HET migor yang ditetapkan Menteri Perdagangan sulit diterapkan di Berau. Pasalnya lokasi yang jauh dan luasnya area Berau tentu tidak bisa disamakan dengan daerah Pulau Jawa. Pemerintah menekankan untuk harga jual migor premium Rp 23.000 per liternya. Sedangkan pada kenyataannya harga jual di Berau jauh lebih tinggi.
“Tentukan HET-nya, jangan sampai masyarakat bingung. Dan ada permainan agen menjual ke jauh, untuk mendapatkan keuntungan yang besar,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah menambahkan, menjelang Ramadan, pemerintah harus bisa memonitor dan mengambil langkah tepat untuk mengatasi masalah harga bahan pokok. Jangan sampai masyarakat menjerit karena tingginya harga migor dan kebutuhan lainnya.
“Saya minta pemerintah melalui Diskoprindag, melakukan sidak. Agar masyarakat tidak semakin menderita. Apalagi fenomena kenaikan harga ini sulit dikendalikan,” tutur politisi Golkar ini.
Sari – sapaan akrabnya – melanjutkan, kelangkaan migor tentu akan berdampak pada penjualan jajanan pada saat Ramadan nantinya. Belum lagi kebutuhan pokok seperti beras, gula, tepung terigu dan lainnya. Di mana kebutuhan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat luas.
“Adakan operasi pasar, sidak, harus berani ambil kebijakan, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tegasnya.
Sari juga sependapat dengan Ketua DPRD Berau Madri Pani, mengenai penetapan HET untuk minyak goreng. Agar tidak terjadi ketimpangan harga di mana-mana. “Kita mendukung langkah itu, sesuai dengan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (hmd/udi)
