TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, menggelar rapat audiensi, guna persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
Dalam rapat yang digelar sekira pukul 09.00 Wita, Selasa (26/4), Ketua KPU Berau Budi Harianto mengatakan, KPU RI telah menetapkan tanggal pelaksaan pemilu serentak yakni pada Rabu (14/2) 2024 mendatang. “Kita dapat instruksi untuk mempersiapkan seluruh persiapan,” ujarnya usai audiensi.
Diakuinya, saat ini KPU Berau masih terkendala infrastruktur yakni kantor dan gudang logistik. Pasalnya, Kantor KPU masih satu atap dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Dijelaskan Budi, berkaca dari Pilkada lalu, banyak kelemahan yang didapat, salah satunya adalah keamanan data.
“Kita saat ini satu atap tapi dua instansi, jadi keamanan data agak rawan,” tuturnya.
Budi mengatakan, keamanan data menjadi prioritas penting guna kelancara pemilu. Dijelaskan Budi, saat ini mereka tidak memiliki ruangan khusus yang bisa digunakan untuk penyimpanan surat suara. Di satu sisi, KPU sendiri sudah memiliki lahan tetapi belum memiliki bangunan baru. Bangunan yang lama dinilai sudah tidak layak.
“Bangunannya ada, tapi sudah termakan usia dan tidak layak,” paparnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan tahapan Pilkada 2024 dimulai pada September 2022 mendatang. Dan pada September tersebut, sudah masuk pada tahapan penyusunan anggaran dan proses hukum. Untuk anggaran sendiri, menurut Budi, KPU Berau membutuhkan anggaran Rp 62 miliar untuk melaksanakan pemilihan bupati dan gubernur 2024.
“Anggaran yang kami susun mencapai segitu (Rp 62 miliar, red),” katanya.
Namun terkait dengan mekanisme pelaksaan serentaknya, pemilihan gubernur dan bupati diakuinya masih belum menerima instruksi lebih lanjut.
“Kita tunggu instruksi, mekanisme pembagiannya bagaimana,” ucapnya.
Budi mengakui pihaknya akan berkomunikasi langsung dengan porvinsi dan pemkab terkait pembagiannya seperti apa. Agar nantinya tidak akan ada kendala dengan anggaran.
“Saya berharap apa yang kami sampaikan ini bisa sama-sama kita tidaklanjuti untuk kelancaran pemilu serentak di tahun 2024 mendatang,” tandasnya.
Menanggapi usulan KPU, Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, memang tidak layak dalam pengamanan berkas penting milik KPU bila satu atap dengan instansi lain. Namun solusi untuk gedung kantor yang diminta oleh KPU, masih sulit untuk direalisasikan karena keterbatasan anggaran dari Pemkab Berau.
“Apalagi harus diselesaikan dengan cepat. Mungkin nanti bisa dianggaran, tetapi tidak secepat ini,” tambahnya.
