TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Wakil Bupati Berau Gamalis, melakukan pengecekan ke beberapa instansi di lingkup Pemkab Berau, guna memastikan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di hari pertama kerja usai libur lebaran (9/5).
Bukan sekadar kehadiran, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan juga untuk memeriksa kedisiplinan ASN, terutama terkait ketepatan waktu masuk kantor. Hasilnya, tidak ditemukan adanya ASN yang terlambat masuk kantor di hari pertama kerja usai cuti bersama Idulfitri.
“Di hari pertama ini semua ASN di pemkab bisa on time,” ujarnya usai memimpin sidak. “Memang sudah diwanti-wanti (agar tidak menambah masa libur, red) untuk ASN, apalagi di area pelayanan publik,” sambungnya. Beberapa instansi yang dikunjungi, yakni Dinas Pendidikan Berau, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, serta beberapa pusat kesehatan masyarakat (PKM) di wilayah perkotaan.
Dalam sidak tersebut, Sri Juniarsih juga mendapat keluhan mengenai kurangnya ruangan di PKM Bugis. Pasalnya, PKM Bugis merupakan salah satu PKM dengan kunjungan pasien terpadat di Berau. “Mereka (PKM Bugis, red), masih butuh ruangan,” katanya.
Disinggung mengenai kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang membolehkan ASN untuk Work From Home (WFH) dalam sepekan usai Idulfitri, Sri Juniarsih menegaskan hal tersebut tidak berlaku di Berau. Karena Berau masuk dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level dua, dengan data terbaru pada Minggu (8/5) terdapat 3 pasien aktif. “Itu (WFH) berlaku untuk Jabodetabek,” katanya.
“Untuk WFH kita belum, tapi sistematis saja, jika sikon (situasi dan kondisi) tidak memungkinkan, akan diberlakukan WFH,” sambungnya.
Sementara itu Ketua DPRD Berau Madri Pani mengungkapkan, hari pertama setelah libur panjang ini, ASN diminta aktif turun. Sebab banyak masyarakat yang sudah cukup lama harus menunggu untuk mengurus administrasi dan lainnya di beberapa instansi pemerintah.
“Kemarin kan seluruhya sudah libur cukup lama, jangan ada lagi menambah libur, bupati harus tegas jika ada ASN yang nakal,” katanya.
Politikus Partai NasDem ini melanjutkan, apabila ada ASN yang menambah libur, terlebih pada bidang yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, maka yang dirugikan adalah masyarakat. “Jangan sampai masyarakat kembali harus dibuat menunggu hanya karena ASN yang bersangkutan memilih menambah waktu liburnya. Kami sebagai kontrol pemerintah hanya bisa mengingatkan, jangan sampai masyarakat yang jauh dari kota, pulang kecewa,” tambahnya.
Madri Pani juga sependapat dengan bupati, bahwa Berau tidak perlu menerapkan WFH. “Jangan takut memberikan sanksi bagi ASN yang libur tanpa alasan jelas,” pungkasnya. (hmd/udi)
