TANJUNG REDEB – Pemkab Berau diharapkan memberikan perhatian lebih kepada para perawat yang sudah berjuang di bidang kesehatan. Menurut Ketua DPRD Berau, Madri Pani, peran perawat di Berau sangat besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia mengatakan apapun inti dari permasalahan yang dihadapi saat ini, ia berharap dari Pemprov Kaltim maupun Pemkab Berau agar memberikan dukungan sapras dan kelengkapan medis maupun perhatian untuk insentif, sehingga tenaga kesehatan bisa bekerja dengan maksimal.
“Pemerintah wajib untuk mengimplementasikan 20 persen anggaran agar optimal diberikan kepada sektor kesehatan,” katanya kepada Berau Post usai menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) IDI Kaltim, Sabtu (14/5).
Ia melanjutkan, kesehatan tentu menjadi salah satu indikator dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat Berau. Dilanjutkan, Politisi NasDem ini, selaku kontrol pemerintah, ia meminta kepada pemerintah jangan hanya slogan mensejahterakan masyarakat. Tapi buktikan dengan memberikan perhatian lebih di bidang kesehatan, terutama para tenaga kesehatan di kampung-kampung. Karena kalau berbicara kesehatan tentunya harus dimulai dari kampung. Apabila kampung sehat, maka daerah itu menjadi lebih kuat dan memberikan suatu bukti kepada masyarakat.
“Mereka selalu berjuang, mereka ini sudah berkorban berjibaku mengorbankan tenaga, waktu bersama keluarga melayani masyarakat walaupun dalam berbagai keterbatasan mereka. Memang itu menjadi kewajiban mereka, tetapi negara harus memberi apresiasi,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk tenaga perawat yang masih berstatus PTT, sebaiknya jangan dihapuskan, tetapi mencari cara agar mereka tetap bekerja mengingat pengabdian yang luar biasa telah diberikan kepada masyarakat. PTT kesehatan yang ada di kampung-kampung itulah ujung tombak pemerintah daerah untuk selalu mengabdi kepada masyarakat. “Bupati harus berpikir mengenai permasalahan ini,” jelasnya.
Madri Pani juga meminta agar bisa memanfaatkan fasilitas dan alat kesehatan dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi fasilitas-fasilitas yang ada dibeli dengan anggaran tidak sedikit. "Bahkan ada fasilitas-fasilitas yang sudah dibeli tidak dimanfaatkan, hingga akhirnya rusak," ujarnya.
Karena itu, dia meminta agar ada upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan. Karena menurutnya tanpa adanya SDM yang baik, maka kinerja para tenaga kesehatan baik itu di RSUD maupun pihak IDI tidak akan maksimal kepada masyarakat.
"Itu juga supaya APBD Pemkab Berau yang digelontorkan untuk kesehatan itu bisa tepat sasaran," ujarnya.
"Jangan sampai fasilitas-fasilitas yang sudah dibeli tersebut bahkan harus sampai dua kali terbeli, itu tidak pernah dipergunakan. Sementara masyarakat Berau sangat mengharapkan pelayanan," tegasnya.
Namun memang tidak kalah pentingnya lagi kata Madri, dengan adanya pertemuan dalam Muswil IDI Kaltim tersebut, harapannya juga bisa menjadi ajang evaluasi terhadap RSUD dan Dinkes Berau, sejauh ini capaian-capaiannya seperti apa.
Menanggapi hal itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai Tanjung Redeb, dr Jusram, mengaku secara spesifik belum mengetahui betul alat kesehatan mana yang dimaksudkan oleh Ketua DPRD Berau itu. Namun Ia memastikan, pihaknya akan mendata kembali peralatan apa saja yang tidak maksimal pemanfaatannya.
"Pendataan alat nanti akan sangat membantu menentukan informasi tentang kelengkapan dan kemampuan RSU dalam melakukan pelayanan. Pastinya penyampaian beliau (Ketua DPRD) akan kami tindaklanjuti," ungkap dr Jusram yang juga sebagai Ketua IDI Berau.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengakui yang digenjot adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat kemudian fasilitas dan mensejahterakan tenaga kesehatan. Keterlambatan menerima insentif mungkin karena regulasi yang harus dipatuhi tetapi haknya tidak dikurangi. "Mungkin hanya terlambat," ujarnya. “Terkait dengan mempertahankan PTT tenaga kesehatan, kita akan upayakan,” imbuhnya. (hmd/mar/har)
