TANJUNG REDEB – Realisasi penyerapan anggaran Pemkab Berau di triwulan kedua tahun 2022, tergolong rendah.
Sesuai data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb, penerimaan penyerapan anggaran, khususnya pada sektor usaha adiministrasi pemerintahan masih sangat rendah.
Diakui Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah, penyerapan anggaran pada sektor usaha adiministrasi pemerintahan memang masih rendah. Tapi, rendahnya penyerapan disebabkan adanya kendala-kendala. Salah satunya karena masih triwulan awal. Selain itu, saat ini beberapa kegiatan masih dalam proses lelang. Sehingga belanja modal memang belum bisa direalisasikan secara maksimal.
"Memang jika dibandingkan dengan tahun lalu, nilainya minus untuk tahun ini. Tetapi tentunya nanti akan terlihat kenaikan serapan pada saat triwulan-triwulan akhir. Khususnya di triwulan ketiga dan triwulan keempat," jelas Maulidiyah.
Sementara itu, menurut Kepala KPP Pratama Tanjung Redeb Mu'alif, penyerapan anggaran tahun 2022 dinilai masih rendah dalam penerimaan. Bahkan terdata minus pada sektor usaha dominan. Salah satunya sektor administrasi pemerintahan.
Dirincikannya, pada triwulan pertama tahun 2022, penerimaan baru terealisasi sebesar Rp 11.237.935.305 dan kontribusinya 6,20 persen. Masih lebih kecil dibanding penerimaan tahun 2021, yang realisasinya Rp 13.223.004.686 dan kontribusnya 8,84 persen pada triwulan yang sama.
"Artinya minus 15,01 persen atau turun sebesar Rp 1.985.069.381. Itu menurut data per 23 Maret 2022," bebernya.
Diterangkannya, proses-proses kegiatan di pemerintah daerah, biasanya dilakukan di triwulan pertama. Sehingga untuk penyerapan anggarannya memang masih rendah. Begitu juga dari anggaran 2022 sebesar Rp 1,2 triliun sampai dengan 23 Mei, realisasi belanja baru Rp 79,93 miliar. Kemudian yang masuk penerimaan pajak pusat baru Rp 5,82 miliar.
"Artinya setoran pajak pusat dibandingkan realisasi belanja 7,67 persen. Kecil memang. Kalau dilihat dari besarnya APBD Berau, Rp 1 triliun lebih. Tapi kami dalam hal ini tetap mendorong penyerapan dari anggaran tersebut bisa maksimal," jelas Mu'alif.
Namun diyakininya, pada akhir Juni nanti akan bertambah. Pihaknya sebelumnya juga pernah menyarankan agar bisa dilakukan pergeseran. Karena penerimaan penyerapan anggaran ini rata-rata di akhir triwulan. "Itu yang kita harapkan, pasti kita akan ikut mendorong agar penyerapan penerimaan anggaran bisa maksimal dan tepat waktu," tuturnya. (mar/udi)
