TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno, meminta Dinas Perkebunan (Disbun) Berau tidak ragu menegur keras pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang masih ‘bandel’ dengan membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari para pekebun dengan harga tidak sesuai ketetapan Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Dijelasnya, pada saat rapat beberapa waktu lalu, sebagai perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, Disbun harusnya tegas akan keadaan yang saat ini sedang terjadi di lapangan. “Bagi PKS yang membeli tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemprov wajib kita panggil. Jangan sampai kita sudah banyak bicara pihak perusahaan di sana tenang-tenang saja. Wajib dipanggil,” tegasnya kepada awak media.
Lanjutnya, dirinya mengajak pihak Disbun untuk menegur dan tidak sebatas sosialisasi saja dalam melakukan hal yang sifatnya membantu para petani. Dengan bantuan Bupati Berau Sri Juniarsih, menuurtnya Disbun bisa menyurati pabrik kelapa sawit yang 'nakal' agar tidak mempermainkan harga TBS. “Kita harus tegas untuk hal seperti ini,” sambungnya.
Dikatakannya, memang tidak semua PKS di Bumi Batiwakkal -sebuatan Kabupaten Berau seperti itu. Hanya saja ada beberapa oknum PKS yang mengikuti aturan harga dari Pemprov. Diketahui ada kurang lebih 50 PKS di Berau. Dari total PKS tersebut, masih ada yang belum bermitra tetapi masih bisa menerapkan harga beli yang ditetapkan. “Seharusnya semua PKS bisa memberlakukan harga sesuai yang ditetapkan, dan itu memang sudah aturannya," katanya.
Suharno berharap agar oknum PKS yang belum bisa menerapkan harga yang ditetapkan untuk segera mengikuti harga yang sudah ditentukan. Karena itu sudah ada regulasi dan legalitas yang diterapkan. “Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Ini demi kepentingan pekebun agar tidak menambah beban mereka. Untuk kepentingan kesejahteraan pekebun, terutama pekebun mandiri. Mari sama-sama kita upayakan agar semua PKS dapat memberlakukan harga sesuai dengan anjuran dari Pemprov,” pintanya.
Karena menurutan jika masih ada oknum PKS yang memberlakukan harga tidak sesuai dengan anjuran dari Pemprov, itu bisa langsung dipanggil dan pertanyakan apa hal yang membaut mereka tidak mengikuti anjuran tersebut. “Langsung panggil, dan surati pabrik tersebut apa kendala mereka yang tidak mengikuti regulasi itu,” tandasnya. (aky/har)
