TANJUNG REDEB – Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Balikpapan, Sugiyanto yang dikonfirmasi pada Rabu (8/6) mengakui, pihaknya belum menerima rancangan ataupun informasi mengenai penghapusan kelas pada layanan BPJS Kesehatan.
Sugiyanto mengatakan, dirinya belum bisa menjawab hal tersebut, karena rencana penghapusan kelas masih dibahas oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama dengan DPR RI. Dijelaskannya, bahwa DJSN yang membawahi BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan.
“Belum (terima informasi, red) karena masih dalam tahap pembahasan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telephone.
Ia tidak menampik penghapusan kelas memang ada pembahasannya. Namun diakuinya bukan ranah dari BPJS Kesehatan untuk membeberkan hal ini. Selain itu, ia juga belum menerima informasi apapun. Meskipun disatu sisi, kebijakan memang berada di BPJS Kesehatan. “Memang kebijakan ada di kami. Yakni untuk mensosialisasikan hal tersebut ke seluruh rumah sakit,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, dirinya sangat setuju jika memang kelas di BPJS Kesehatan dihapuskan. Karena menurutnya peserta yang menggunakan BPJS Kesehatan, sulit untuk mendapatkan pelayanan maksimal. “Saya sendiri mengalami, namun jika menggunakan dana pribadi, lebih maksimal pelayanannya. Kasihan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya dengan adanya wacana penghapusan itu justru tidak membuat perbedaan di masyarakat. Pasalmya selama ini, pelayanan BPJS Kesehatan kelas 1,2 dan 3 kerap dibeda-bedakan. Dengan adanya penghapusan ini ia menilai langkah bijak. “Ini langkah bijak, banyak masyarakat yang pasti setuju,” katanya.
Politikus NasDem ini menambahkan, rencana penghapusan kelas ini membawa angin segar bagi masyarakat yang tidak mampu. Disatu sisi, ia juga berharap agar fasilitas rumah sakit bisa dibenahi, supaya pelayanan terhadap masyarakat juga maksimal.
“Anggaran untuk Dinkes kan cukup besar, harapannya seimbang lah dengan pelayanan yang maksimal,” pungkasnya. (hmd/har)
