TANJUNG REDEB – Komisi IV DPRD Kaltim, menggelar rapat dengar pendapat (RDP), guna mengevaluasi persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VII di Kabupaten Berau, Rabu (15/6).
RDP yang kantor DPRD Kaltim, Samarinda, dihadiri perwakilan PB Porprov Kaltim, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim dan Berau, serta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim dan Berau.
Ketua Harian PB Porprov Kaltim VII Gamalis, memaparkan kesiapan Berau sebagai tuan rumah multi event empat tahunan tersebut. Sekaligus berdiskusi untuk mencarikan solusi terbaik dari kendala-kendala yang dihadapi, maupun persoalan yang tengah menjadi perbincangan hangat saat ini, yakni jumlah cabang olahraga (Cabor ) yang akan dipertandingkan.
"Terkait kontingen kabupaten/kota yang lain, yang memiliki atlet dan cabor selanjutnya akan ditentukan oleh KONI. Pastinya ada opsi-opsi yang dihasilkan dari rapat ini. Juni ini memang sudah harus diputuskan cabor dan venuenya," ujar Gamalis yang juga wakil bupati Berau dalam rapat tersebut.
Ketua II PB Porprov Kaltim La Ode Ilyas menambahkan, dari hasil rapat tersebut ada tiga poin penting disimpulkan. Yakni, akan mereview dan mengevaluasi kembali 36 cabor yang sementara akan dipertandingkan di Porprov Kaltim. Tentunya dengan segala pertimbangan.
"Artinya, 36 cabor ini jika dalam pertimbangannya bisa bertambah masih terbuka opsi-opsi," jelas La Ode.
Kemudian, poin lainnya yakni sesuai dengan tahapan PB Porprov, Juni ini sudah harus ditetapkan keputusannya termasuk jumlah cabor. Karena tahapannya tidak boleh lagi mundur. Hasil lainnya, pihaknya secepatnya menyampaikan kepada pengurus cabor-cabor, khususnya di provinsi dan KONI Kaltim, terkait beberapa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
"Di samping dengan pendanaan APBD, kemudian ketersediaan venue, dan peralatan tanding, serta ketersediaan atlet lokal kita. Pertimbangan lainnya juga adalah DBON (Desain Besar Olahraga Nasional)," bebernya.
"Jadi beberapa pertimbangan itulah yang diputuskan hari ini (kemarin, red)," sambungnya.
La Ode memastikan, sesegera mungkin membahas evaluasi rapat tersebut dengan melibatkan beberapa pihak. Termasuk kemungkinan untuk mempertimbangkan beberapa hal yang disampaikan dalam rapat tadi. Mengenai adanya potensi bertambahnya dari 36 cabor tersebut. “Dari bahasa yang ada dalam rapat, sepanjang argumennya juga bisa masuk, kemungkinan potensi itu (penambahan cabor, red) ada,” ujarnya.
"Tinggal mungkin cabor apa dan pertimbangannya apa, itu yang perlu kita dudukan lagi secara bersama-sama, setelah dari pertemuan kita bersama DPRD Kaltim ini. Karena memang tidak bisa langsung diputuskan melalui angka-angka saja. Dasarnya harus ada," lanjutnya.
Harapanya ungkap La Ode, dari 36 cabor yang sudah dipangkas tersebut, sebisa mungkin bertambah, bukan berganti. Pada pertemuan itu juga, diwacanakan usulan anggaran di APBD Perubahan. Namun Komisi IV DPRD Kaltim, meminta PB Porprov mengajukan usulan anggaran tambahannya. "Tentu akan kita tindaklanjuti," jelasnya.
Prinsipnya, lanjut La Ode, pihaknya sangat berharap ada penambahan cabor dan tidak perlu dilakukan pengurangan. Alasannya, selain tahapan pelaksanaan sudah berjalan lama, apabila dilakukan pemangkasan, maka proses pelaksanaan porprov bisa kembali mundur.
"Seharusnya tahapan ini sudah memasuki tahap entry by name dan entry by number," katanya.
