TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Panitia Besar (PB) Porprov Kaltim VII, kemarin (21/6). Salah satu inti pembahasan yang diinisiasi legislatif tersebut, untuk memastikan peluang penambahan jumlah cabang olahraga (Cabor) yang akan dipertandingkan di Porprov November nanti.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Berau Madri Pani dan Wakil Bupati Berau Gamalis, turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau, jajaran DPRD Berau, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau, Komite Pemerhati Olahraga, serta perwakilan cabor.
Di awal rapat, Koordinator Komite Pemerhati Olahraga Berau Arman Nofriansyah, menyatakan sejak Pemkab Berau meminta dan menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah, tentu juga siap dengan segala sesuatunya. Baik itu sarana dan prasarana. Namun sekarang, lima bulan jelang pelaksanaan, malah membuat keputusan yang seolah menunjukkan ketidaksiapannya menjadi tuan rumah. Khususnya dalam memutuskan hanya 36 cabor saja yang dipertandingkan.
"Mengenai keputusan 36 cabor ini, apakah tidak ada toleransi bagi Berau menambah cabor untuk dipertandingkan? Lalu, kalaupun memang tetap 36, apa parameternya? " tanya Arman.
Dengan keputusan 36 cabor yang dipertandingkan, pihaknya turut prihatin. "Tolong PB Porprov pikirkan atlet hingga pelatih yang saat ini sudah berlatih dengan sangat keras, giat, penuh semangat. Apalagi yang masuk dalam daftar pencoretan. Dicoret sama tim yang nggak tahu siapa pembisiknya. Jelas pasti mereka ini patah hati sekarang," jelasnya.
Dia meminta PB Porprov lebih fokus pada tupoksinya. Memastikan tri sukses, yakni sukses pelaksanaan, prestasi, dan pemberdayaan ekonomi, dengan menyiapkan venue untuk pelaksanaan porprov bersama pemerintah daerah.
"Tolong dipikirkan kembali cabor-cabor yang sudah dicoret ini. Kalau bisa, ditambah beberapa cabor yang tidak perlu lagi membangun venue, tapi bisa dipertandingkan di Berau," imbuhnya.
Disebutkan Kepala Dispora Berau Amiruddin, mengenai penetapan 36 cabor, sudah melalui tiga kali pertemuan, termasuk RDP dengan Komisi III DPRD Berau. Dijelaskannya, opsi wacana mempertandingkan 63 cabor diasumsikan dengan penggunaan anggaran Rp 100 miliar. Tetapi ketika anggaran turun menjadi Rp 50 miliar, idealnya juga harus disesuaikan jumlah cabor yang dipertandingkan.
"Yang perlu saya tegaskan, jika kita asumsikan 63 cabor dipertandingkan dengan perkiraan atlet sekitar 1.451 orang, termasuk pelatih dan ofisial. Jika angka tersebut kita tuangkan dalam anggaran kontingen, termasuk baju dan sebagainya, butuh anggaran Rp 8 miliar. Tapi dengan anggaran yang ada Rp 1,9 miliar, ada defisit sekitar Rp 6,8 miliar. Itu asumsi pertama ketika dihitung dengan anggaran Rp 100 miliar," beber Amiruddin.
Ditegaskannya, penetapan 36 cabor yang akan dipertandingkan, sudah melalui opsi-opsi yang disarankan, tapi bukan harga mati. "Yang terpenting olahraga wajib atau masuk dalam 17 cabor DBON (Desain BEsar Olahraga Nasional)," katanya.
Sementara itu, Ketua KONI Berau Al Hamid menjelaskan, keputusan mempertandingkan 63 cabor ditetapkan dari hasil rapat pleno bersama KONI Kaltim yang turut dihadiri pengurus KONI Pusat. "Saya ingat, waktu itu yang baca (penetapan 36 cabor saat rapat bersama bupati, red) Pak Kadispora sendiri. Kalau hari ini (kemarin, red) Kadispora nggak tahu, ini ada apa ya? Sedangkan saya selaku Ketua KONI Berau tidak pernah diajak dan dilibatkan untuk menentukan 36 cabor. Ada apa ini?” tanya Al Hamid.
Dijelaskan Al Hamid, KONI Berau adalah representasi olahraga di Bumi Batiwakkal. Yang memiliki database mengenai atlet dan cabor berprestasi, program pembinaan yang mengacu DBON, dan teknis lainnya. Tapi dalam persiapan Porprov Kaltim 2022, pihaknya tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan krusial, mengenai penetapan 36 cabor yang akan dipertandingkan.
"Di Kutim saja, pada porprov empat tahun lalu, dipertandingkan 52 cabor dengan alokasi anggaran Rp 30 miliar. Itu sukses. Sedangkan Berau saat ini mendapat anggaran Rp 50 miliar," tegas Al Hamid.
Mengenai anggaran, berdasarkan perhitungannya bersama pihak provinsi, dengan anggaran Rp 25 miliar saja sebenarnya cukup untuk pelaksanaan porprov. Itu sudah termasuk biaya operasional, wasit, dan juri. Sehingga Rp 25 miliar sisanya, diperuntukkan kebutuhan renovasi sarpras, biaya sewa tempat dan lainnya. "Kemudian, berbicara soal alat tanding yang mungkin tidak ada di Berau, teman-teman di provinsi siap meminjamkan alatnya. Hanya dibebankan biaya transportasi sampai ke Berau saja," ucapnya.
