TANJUNG REDEB - Jajaran legislatif cukup kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya soal progres RSUD yang dinilai dianggap ‘jalan di tempat’.
Hal itu disampaikan jajaran Komisi III DPRD Berau saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, kemarin (21/6).
Atas hal ini pun disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi, Pemkab Berau melalui DPUPR diminta untuk segera melakukan Penentukan Lokasi (Penlok) rumah sakit tipe B itu diselesaikan dengan cepat, sehingga tidak stagnan.
"Itu karena lokasinya belum ada ditetapkan. Seharusnya jangan juga menyebut ada lokasi kalaupun masih rencana, tapi belum ada Penlok dan kajian yang resmi terlebih dahulu, yang sudah ditetapkan bahwa lokasi itu memang sudah layak untuk rumah sakit. Tanahnya itu harus clean dan clear. Artinya tidak ada masalah lagi," ujar saat ditemui usai rapat.
DPUPR diingatkannya jangan hanya sekadar menunggu anggaran yang diturunkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) semata. Karena mereka juga bagian dari tim. Sehingga diharapkan, DPUPR juga dapat mendorong supaya cepat turun anggarannya dan kajiannya. Bahwa memang lokasi tersebut layak dibangun rumah sakit.
"Jangan sampai di belakang hari, kita sudah anggarkan, kita sudah mulai, sudah ada pemenang lelangnya. Sementara lokasi pembangunan itu tidak layak," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Daeng Iccang itu pun menilai belum ada progres yang berjalan untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Bahkan disebutnya sudah hampir 9 bulan tidak ada progres. Padahal sudah mau memasuki anggaran 2023 dan ABT 2022.
"Kalau belum ada progres, bisa jadi uang nggak terpakai lagi. Padahal uangnya sudah dikasih," katanya.
"Jadi kita minta Pemkab gerak cepat, mengingat waktu terus berjalan. Meski prosesnya ini tetap berjalan," lanjutnya.
Melihat kinerja yang ada kini pun, dia mengaku pesimistis pembangunan rumah sakit bisa terbangun tahun ini. Apalagi selama ini rencana lokasi selalu berpindah-pindah. Sejak 2013, sempat di Raja Alam kembali lagi ke Inhutani.
"Kan sayang juga dianggarkan baru nggak dipakai. Mending dimanfaatkan untuk yang lain. Padahal itu sudah dimulai dari anggaran belanja tambahan (ABT) tahun 2021," katanya.
Sementara Wakil Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris, menyarankan agar progresnya bisa berjalan dan bisa segera dilelang, pemerintah memutuskan lebih dulu lahan 5 hektare yang akan digunakan. Karena kalau di atas 5 hektare itu Penloknya dilakukan oleh pemprov.
"Dan Rp 300 miliar ini, dengan lahan 5 hektare dulu cukup sudah. Tapi apapun itu mau berapa hektare harus tetap diputuskan Penloknya segera," ucap Waris.
“Pembangunan rumah sakit belum ada progres. Karena belum ada Penlok. Bahkan anggaran tahun ini untuk rumah sakit Rp 20 miliar. Masih mengendap," lanjutnya.
