MANAGED BY:
RABU
05 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 24 Juni 2022 20:20
Oknum ASN Samsat Berau Tersangka

Langsung Ditahan, Dugaan Kerugian Negara Rp 6 M

NAIK STATUS: Al sudah mengenakan rompi dan berada di mobil tahanan, untuk dititipkan ke Rutan Kelas IIA Samarinda, Selasa (23/6) lalu.

TANJUNG REDEB - Pengelola Layanan Operasional (PLO) Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kaltim Wilayah Berau berinisial Al, ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. 

Al, ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Kejati Kaltim pada Selasa (22/6) lalu. Dijelaskan Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Indra Timothy, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, Al menjalani pemeriksaan selama lima jam. Setelah diperiksa, status Al yang sebelumnya sebagai saksi, langsung ditingkatkan menjadi tersangka. Karena bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), jelas mengarah ke Al dan langsung dilakukan penahanan. 

“Setelah diperiksa sebagai saksi, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara guna menetapkan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya ketika dihubungi Berau Post kemarin (23/6). 

"Kalau terkait bukti-buktinya apa saja dalam proses penyidikan tersebut, tidak bisa saya sebutkan sekarang. Yang jelas penyidik sudah mendapatkan dua alat bukti untuk bisa dilakukan penahanan terhadap Al," jealsnya. 

Mengenai perkara ini, penyidik belum bisa memastikan apakah akan dilimpahkan ke Kejari Berau atau tetap ditangani penyidik Kejati Kaltim. “Mungkin administrasinya di sana (Kejari Berau)," jelasnya.

Disebutkannya, sudah sebanyak 14 saksi yang  dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara dugaan kerugian negara dalam perkara ini berkisar Rp 6 miliar. Peran dari tersangka ini sendiri, diakui Timothy, adalah sebagai staf PLO. Tersangka merupakan ASN Pemprov Kaltim yang ditempatkan di UPTD PPRD Kaltim Wilayah Berau sejak 2009. Tugasnya selaku administrator pelayanan dalam sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat). 

"Al bertugas untuk menerima permohonan pajak kendaraan bermotor, setelah masuk di aplikasi milik kepolisian dan kemudian masuklah juga di aplikasi milik Bapenda (PPRD, red)," katanya. 

Ketika permohonan tersebut sudah masuk dari kepolisian dan sudah masuk ke milik PPRD, di situlah Al mulai memainkan perannya. Dengan mengubah kode fungsi kendaraan sehingga terjadilah manipulasi pajak kendaraan bermotor. Kemudian terkait adanya potensi tersangka baru dalam perkara ini, disebutnya sementara masih dalam pendalaman kasus. 

"Setelah penahanan terhadap tersangka Al, pihak penyidik masih melengkapi berkas perkara. Kemungkinan ada sekitar satu hingga dua orang saksi yang masih diperlukan kelengkapan berkas perkaranya, untuk kemudian segera kami limpahkan ke pengadilan," bebernya. 

Untuk alasan dilakukannya penahanan, dijelaskannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pihaknya menilai ada indikasi bahwa tersangka akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana tersebut. 

Tersangka disebutnya datang sendiri tanpa didampingi penasihat hukum. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik sempat menanyakan dan memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka. Salah satunya harus didampingi oleh penasihat hukum. Karena ancaman hukumnya di atas 5 penjara. 

"Makannya kami menanyakan apakah bersedia dengan penasihat hukum yang kami tunjuk. Dan beliau (tersangka Al) bersedia," tutupnya. 

Mei lalu, tim penyidik Kejati Kaltim, melakukan penggeledahan di Kantor UPTD PPRD Kaltim Wilayah Berau.

Kepala UPTD PPRD Kaltim Wilayah Berau, Wiliam Havre Yulian, menerima tim kejaksaan yang dipimpin Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Indra Timothy. 

Saat menerima tim Kejati, Wiliam bersama stafnya, turut menyerahkan dokumen yang sebelumnya sudah diminta tim penyidik Kejati, terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun dokumen yang diserahkan dianggap belum cukup, sehingga tim Kejati melakukan penggeledahan untuk mencari dokumen tambahan yang dibutuhkan. 

Setelah melakukan penggeledahan, tim penyidik berpindah ke pusat pelayanan untuk memastikan proses pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Beberapa staf UPTD PPRD Kaltim Wilayah Berau, secara kooperatif menjelaskan serta memperlihatkan sistem kerja mereka sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku.

Dijelaskan Indra Timothy, apa yang dilakukan pihaknya merupakan upaya paksa berupa penggeledahan di kantor yang beralamat di Jalan dr Murjani I Tanjung Redeb tersebut. 

"Kami memiliki surat perintah untuk melakukan penggeledahan dan ditindaklanjuti dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Tanjung Redeb, terkait persetujuan untuk melakukan izin penggeledahan," ujarnya kepada awak media usai melakukan penggeledahan. 

"Sejak Rabu (18/5) kami sudah melakukan rangkaian pemeriksaan di Kejari Berau," sambung dia.

Penggeledahan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan dugaan kasus tersebut, disebutnya sangat penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Secara umum, penyidik menilai ada permainan dalam proses pembayaran BBN-KB dan PKB.

"Ada selisih antara yang disetor (wajib pajak) dengan yang diterima (daerah). Ada permainan," jelasnya.

Disebutnya, praktik dugaan korupsi tersebut sudah berlangsung sejak periode Januari 2019 hingga September 2020. Setelah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Disertai dengan pengumpulan barang bukti. 

"Tetapi ada beberapa saksi yang memang harus dilakukan pemeriksaan secara on the spot di sini (Berau, red), sekalian dilakukannya penggeledahan. Sekaligus juga tadi melihat secara singkat proses pengurusan maupun dugaan terjadinya tindak pidana tersebutlah," bebernya. 

Kepala UPT PPRD Kaltim Wilayah Berau, Wiliam Havre Yulian, mengaku pihaknya akan kooperatif untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan Kejati Kaltim. Termasuk saat penggeledahan yang dilakukan di kantornya kemarin. 

Dijelaskannya, apa yang menjadi kebutuhan penyidik telah diberikan, yaitu berupa SKPD lembar kedua milik Provinsi Kaltim yang berada di Berau. "Kami kooperatif. Sudah semua berkas yang dibutuhkan kami berikan,"terangnya. (mar/udi)


BACA JUGA

Rabu, 05 Oktober 2022 02:26

Dermaga di Singkuang dan Raja Alam, 7 Oktober Harus Rampung

TANJUNG REDEB – Guna memastikan kesiapan dermaga penyeberangan untuk jalur…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:39

Cegah Kriminalitas, Rumah Warga Dipasang Jaringan Listrik

TANJUNG REDEB – Cegah aksi kriminalitas di malam hari, Kapolsek…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:12

Simulasi untuk Evaluasi

TANJUNG REDEB - Perbaikan Jembatan Sambaliung tinggal hitungan hari. Pembangunan…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:06

Pengelolaan APBD Harus Tertib dan Transparan

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, meminta Pemkab…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:02

Semarak Literasi di Bulan Kunjungan Perpustakaan

TANJUNG REDEB – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau menggelar…

Senin, 03 Oktober 2022 10:22

Tawarkan Skema Block Seat

TANJUNG REDEB – Upaya untuk menekan tingginya harga tiket transportasi…

Senin, 03 Oktober 2022 10:17

Bulan Ini Uji Coba Lapangan

TANJUNG REDEB - Pembangunan Stadion Olimpic Mini Teluk Bayur sudah…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Tiket Pesawat Mahal, Berdampak pada Kunjungan Wisatawan ke Berau

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers