MANAGED BY:
SENIN
15 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 05 Juli 2022 15:24
Pengusaha Berharap Kejelasan 

Soal Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol

Ilustrasi

TANJUNG REDEB – Rencana aksi yang akan digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau, untuk memberi dukungan kepada Pemkab Berau mengendalikan peredaran minuman beralkohol (Minol) di Berau, ditanggapi Ketua Asosiasi Tempat Hiburan dan Rekreasi Berau, Bambang Irawan.

Dikatakan Bambang, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun terkait persoalan minol yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2010, merupakan persoalan lama yang terus berulang. “Makanya perlu disikapi serius oleh semua instansi terkait,” katanya melalui pesan WhatsApp kepada Berau Post kemarin (4/7). 

Sebagai pelaku usaha, pihaknya juga berharap ada kejelasan terkait penegakan Perda Nomor 11/2010. Terutama mengenai kejelasan tempat-tempat yang bisa menjual minuman beralkohol sesuai penunjukan Pemkab Berau. 

“Karena kami juga melihat beberapa hotel yang notabene bukan bintang 5 (tempat yang diperbolehkan menjual minol sesuai ketentuan perda, red), bahkan ada kafe bisa menjual. Termasuk resor-resor di daerah wisata. Sementara kami asosiasi tempat hiburan yang punya izin karaoke dan bar, yang selalu disorot mengenai hal ini,” jelas Bambang. 

Untuk itu, agar peredaran minol bisa dikendalikan, sudah waktunya Pemkab Berau membuat kebijakan yang mengatur lebih spesifik tempat-tempat yang diperbolehkan menjual minol. “Supaya peredarannya bisa diawasi dan dikendalikan oleh pembuat kebijakan,” terangnya.

Karena jika dilarang, maka Pemkab Berau bersama pihak terkait lainnya harus menjamin peredaran minol di Berau benar-benar hilang 100 persen. “Saran kami, alangkah bijak kalau diatur tata kelola dan peredarannya, supaya lebih tertib dan berkontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terutama ini minuman golongan A yang (kandungan alkoholnya) 5 persen ke bawah,” sarannya.

Sementara mengenai tuntutan HMI yang ingin menutup dan menyegel tempat hiburan yang menjual minol, dianggapnya kurang bijak. Sebab para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi, selama ini tertib dalam mengurus perizinan dan berkontribusi dalam pembayaran pajak. “Kalau memang ada yang melanggar dan terbukti, silakan ditindak sesuai ketentuannya. Tidak serta-merta menutup, harus ada tahapan dan proses apabila memang dianggap melanggar,” terangnya.

“Sedikit banyak, kami juga membantu pemerintah dalam hal membuka lapangan pekerjaan dan sebagai penunjang pariwisata di Berau ini,” sambung dia.

Yang pasti, pihaknya akan patuh dengan aturan dan selalu mencoba untuk mengikuti kebijakan pemerintah dalam berusaha. “Ada baiknya, kami selaku pengusaha, mahasiswa, dan unsur masyarakat, bisa duduk bareng dengan DPRD sebagai wakil rakyat dan instansi terkait untuk diskusi soal hal ini, supaya tidak menjadi isu yang berulang-ulang sejak dulu dan tak pernah selesai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Berau, menyiapkan aksi turun ke jalan untuk mendukung Pemkab Berau melaksanakan penegakan Perda Nomor 11/2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dijelaskan Ketua Umum HMI Cabang Berau, Muhammad Andi Alfian, pihaknya mendukung dan mengapresiasi Pemkab Berau melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, yang telah berusaha mengendalikan peredaran minuman beralkohol (minol) di Berau. Untuk itu, pihaknya akan turun ke jalan menyuarakan dukungan penertiban dan pengendalian peredaran minol di Berau. 

“Karena setelah Satpol PP menggelar sosialisasi kepada para pengusaha tempat hiburan, nyatanya masih kita temukan fakta di lapangan bahwa ada kafe-kafe yang tetap memperjualbelikan minuman beralkohol,” jelasnya.

“Makanya, untuk mendukung upaya Satpol PP ini, kami akan turun aksi ke jalanan,” sambung dia. 

Dijelaskannya, aksi tersebut merupakan bentuk kontribusi HMI Berau dalam membangun Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau, guna mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh menuju generasi emas 2045. 

“Jika kita melihat catatan-catatan yang hidup dalam masyarakat, salah satu penyebab dari generasi tidak tangguh, dan generasi tidak tumbuh dengan moral yang baik, adalah dampak dari minuman beralkohol,” terangnya.

Makanya, penertiban penjualan minol di kafe dan tempat hiburan yang ada di Bumi Batiwakkal, harus dikendalikan sesuai regulasi pemerintah. “Kami berharap dapat dukungan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat,” harapnya. (udi)


BACA JUGA

Jumat, 12 Agustus 2022 20:06

554 WBP Diajukan Dapat Remisi

TANJUNG REDEB – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Republik…

Jumat, 12 Agustus 2022 20:04

Tak Ada Bahas soal Anggaran

TANJUNG REDEB – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi,…

Kamis, 11 Agustus 2022 20:19

Dua Muncikari Jual Anak di Bawah Umur

TANJUNG REDEB – Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:29

Dukung Pemenuhan Fasilitas Inklusi di SD 001

Keluhan mengenai minimnya fasilitas pendukung di SD 001 Gunung Tabur,…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:26

Segera Layangkan Surat ke Kemenhub

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis, mengajak Wakil Ketua…

Sabtu, 06 Agustus 2022 20:52

Berlabel Inklusi, tapi ‘Belum’ Inklusi

TANJUNG REDEB – Menerima keluhan dari salah satu orangtua murid,…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:31

Bisa Rp 300 Juta Per Tahun

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, meminta masyarakat terus…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:28

DPUPR Sediakan Desain Purwarupa

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:24

Maksimalkan Bangunan Sejarah

Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – memiliki banyak tempat…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:28

Komplotan Pencuri asal Balikpapan Bobol 8 Minimarket

TANJUNG REDEB – Aparat Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers