MANAGED BY:
SENIN
15 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 05 Juli 2022 20:29
Bupati Diminta Tegas Selesaikan Persoalan di Kampung Pilanjau
JANGAN BIARKAN BERLARUT: Ketua DPRD Berau Madri Pani menerima dokumen lampiran bukti-bukti dari masyarakat mengani dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kakam Pilanjau, usai RDP kemarin(4/7).

TANJUNG REDEB - Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Berau, kemarin (4/7). 

Koordinator Aliansi Masyarakat Pilanjau (AMP), Derviansyah, mengatakan melalui RDP yang difasilitasi DPRD Berau, pihaknya kembali menyampaikan aspirasi, sama seperti yang disampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di kantor bupati Berau, beberapa waktu lalu. Sebab hingga kemarin, pihaknya menganggap belum ada tindak lanjut dari Pemkab Berau mengenai aspirasi masyarakat kampungnya.

“Kali ini kami berkoordinasi dengan DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat Kampug Pilanjau. Yang menurut kami DPRD adalah tempat kami mengadu ketika memang tidak ada jalan atau tindak lanjut dari pemkab,” ujarnya saat RDP. 

Dijelaskannya, dari 10 dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Kampung Pilanjau, yakni pengangkatan aparatur kampung dan RT secara ilegal yang tidak sesuai prosedur; tidak ada kejelasan dan pengabaian pelaksanaan SOTK pengisian jabatan perangkat kampung se-Kecamatan Sambaliung; tidak membayar gaji atau insentif beberapa instansi secara seragam sesuai dengan permohonan pencairan dana; adanya indikasi pembagian BLT yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran; pengurus BUMK terindikasi nepotisme; adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dana kampung; pengangkatan lembaga (BUMK, Karang Taruna, LPM) di kampung tanpa musyawarah mufakat; tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran dana kampung; bersikap tidak adil kepada masyarakat Pilanjau; dan pelayanan birokrasi yang berbelit-belit dan mempersulit masyarakat, hanya satu yang ditindaklanjuti Pemkab Berau. Yakni penjabaran struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sudah berjalan. Walau sudah dijalankan, pihaknya menduga masih kerancuan. Karena masih ada yang menuntut kesalahan dalam proses pemlihan aparatur kampung. 

"Begitu juga hasil dari penyampaian hari ini (kemarin, red), memang harus ada tindakan tegas yang kami tunggu," jelasnya. 

Dirinya juga menyayangkan ketidakhadiran Kakam Pilanjau Andi Baso Galigo dalam RDP kemarin. Padahal ketika memberi keterangan kepada awak media usai didemo akhir Mei lalu, kakam mengaku tidak takut menghadapi semua dugaan yang disampaikan masyarakat, karena menyebut punya bukti kuat untuk membantah semua tudingan. 

“Tapi sekarang, kakam tidak berani hadir di dalam rapat yang dilaksanakan oleh DPRD. Memenuhi undangan saja tidak hadir, terbukti kebohongannya kalau tidak tidak takut karena merasa tidak salah. Sebelumnya juga kakam diundang oleh Pemkab Berau (mediasi dengan AMP), tapi juga tidak mengahadari undangan,” ungkapnya. 

"Semua tuntutan yang kami sampaikan sebelumnya ada dugaan pelanggarannya. Dan semakin berjalannya waktu, kami juga telah menemukan beberapa bukti baru yang muncul dengan sendirinya," sambungnya. 

Menurutnya, seharusnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah mengantongi bukti-bukti hasil penelusuran tim ke lapangan, usai 30 hari aksi demonstrasi berlangsung. Namun di rapat bersama DPRD Berau kemarin, tidak ada satupun bukti yang dipegang OPD tersebut. Sementara pihaknya bisa menyampaikan bukti-bukti yang tertuang dalam dokumen setebal 80 lembar. 

"Ini juga menandakan tidak adanya tindak lanjut dari pemkab. Bupati pernah menyampaikan telah ada tim, tapi nyatanya tidak ada. Jangan sampai menjadi angin lalu melihat aksi dari masyarakat ini," jelasnya.

Maka itu, pihaknya meminta bupati lebih tegas. Jangan sampai membiarkan masalah ini berlarut-larut. Jangan sampai masyarakat kembali turun ke jalan dengan jumlah masa yang lebih banyak untuk menuntut keadilan. Karena kondisi Kampung Pilanjau saat ini tidak kondusif, terutama soal pelayanan bagi sebagian besar masyarakat, dengan alasan ikut dalam aksi demonstrasi di kantor bupati beberapa waktu lalu. "Orang yang tidak mereka (kepala kampung, red) suka, tidak mendapatkan pelayanan. Makanya kami minta tindakan tegas dari bupati. Itu yang kami tunggu,” katanya.

Ditambahkan salah satu tokoh masyarakat Kampung Pilanjau, Ahmad Abunoya Asegaf, juga turut menyayangkan adanya persoalan tersebut. Hingga akhirnya harus digelar RDP di DPRD Berau. Dirinya mengaku, tidak melihat siapapun kepala kampungnya. Yang terpenting bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala kampung yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat. 

"Itu yang utama. Pelayanan kepada masyarakat. Jika mau menjadi kepala kampung, harus siap jadi tong sampah. Artinya melayani masyarakat 1x24 jam. Tolong jalankan semua aturan perbup mulai dari pemilihan RT hingga sekretaris kampung maupun perangkat kampung lainnya," ucap Abunoya. 

Menurutnya, kepala kampung mestinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Pilanjau. Inovasi dan ide maupun gagasan dari kakam selama ini dinilainya tidak ada. Padahal itu yang ditunggu masyarakat. 

"Pada intinya, bisa jalankan tugas dan fugsinya dengan baik, sesuai prosedur, untuk membangun kampung. Tunjukkan kepada masyarakat, permintaan kami tidak muluk-muluk, kami hanya ingin taat prosedur dalam penggunaan anggaran kampung," jelasnya. 

Sebagai tokoh masyarakat, dirinya pun berpesan, setiap ada proyek yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK), paling tidak dibuatkan plang proyek sebagai bentuk transparansi pembangunan kepada masyarakat. "Supaya kami masyarakat bisa kontrol. Jangan ada penyalahgunaan anggaran di kampung," katanya.

Di tempat yang sama, Asisten I Setkab Berau Hendratno yang mewakili bupati Berau, mengaku pihaknya akan menindak lebih lanjut hasil pertemuan tersebut. Dengan waktu lebih cepat, pihaknya memastikan  akan menindaklanjutinya. Mengenai ancaman sanksi, sebetulnya siapapun berhak menerima sanksi, apalagi dalam kedinasan, ada sanksi yang sudah diatur. 

"Tetapi tetap kita akan mengusahakan untuk merangkul kedua pihak, ada beberapa kelebihan dari masing-masing pihak dan jangan disia-siakan," terang Hendratno. 

Pihaknya sudah menyusun draf penjatuhan sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan aparatur kampung. Sambil menunggu tinjauan dalam memastikan fakta-fakta sebenarnya di lapangan. 

"Kalau memang kekurangannya ada, tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kalau ada temuan, kita akan keluarkan sanksi tersebut," ungkapnya. 

Sementara Ketua DPRD Berau Madri Pani menegaskan, pihaknya sebagai lembaga legislatif meminta Pemkab Berau segera menurunkan tim paling lambat Kamis pekan depan. 

Jika memang sampai Kamis pekan depan tidak ada tim yang turun, maka pihaknya akan memanggil bupati dan wakil bupati. Karena pimpinan daerah adalah penentu kebijakan di Kabupaten Berau. Tentu agar mereka tau kalau OPD-nya tidak berjalan, padahal sudah diperintahkan. 

“Semoga hasil pertemuan kali ini ada manfaatnya, baik bagi masyarakat, khususnya di Kampung Pilanjau," tutupnya. 

Sebelumnya, Kakam Pilanjau Andi Baso Galigo, membantah semua tudingan AMP. Tudingan tersebut disampaikan AMP bersama warga Pilanjau saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati Berau, pada 30 Mei lalu.

Andi Baso yang pada 31 Mei lalu menemui beberapa awak media menjelaskan, 10 tudingan dugaan pelanggaran yang dilakukannya adalah tidak benar.

“Semua tuntutan itu tidak ada yang benar. Saya memiliki bukti semua apa yang sudah dituduhkan kepada saya itu,” tegasnya.

Salah satunya, terkait tudingan dirinya memilih ketua RT tanpa sepengetahuan masyarakat. Menurutnya, itu hanyalah argumentasi yang dibawa pihak AMP. “Karena untuk pemilihan itu sebenarnya ada dua versi, yakni melalui pemilihan atau secara musyawarah. Pada saat itu, kita lakukan secara musyawarah. Dan itu banyak dihadiri masyarakat,” jelasnya.

Andi Baso juga membantah tudingan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Bahkan dirinya dituding melakukan penyelewengan dana BLT tersebut. Namun dirinya meyakini bisa membuktikan bahwa penyaluran yang dilakukan sudah tepat sasaran dan transparan. “Saya ada bukti tertulisnya. Ini semua ada buktinya,” jelasnya sembari memperlihatkan bukti penyaluran BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kampung Pilanjau, Sambaliung.

Dijelaskannya, penyaluran BLT juga sudah sesuai aturan, yakni sebesar 40 persen dari anggaran yang ada. "Totalnya Rp 103.500.000, itu yang harus dicairkan. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang," terangnya. “Kami ada bukti valid dan tertulis tentang BLT itu,” sambungnya.

Dengan bukti dan keyakinannya tersebut, Andi Baso tidak takut dan akan menghadapi persoalan yang dituduhkan kepadanya. “Saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Saya tidak merasa bersalah. Saya pegang bukti dan saya tidak takut dengan apa yang dibicarakan itu,” jelasnya. (mar/udi)


BACA JUGA

Jumat, 12 Agustus 2022 20:06

554 WBP Diajukan Dapat Remisi

TANJUNG REDEB – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Republik…

Jumat, 12 Agustus 2022 20:04

Tak Ada Bahas soal Anggaran

TANJUNG REDEB – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi,…

Kamis, 11 Agustus 2022 20:19

Dua Muncikari Jual Anak di Bawah Umur

TANJUNG REDEB – Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:29

Dukung Pemenuhan Fasilitas Inklusi di SD 001

Keluhan mengenai minimnya fasilitas pendukung di SD 001 Gunung Tabur,…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:26

Segera Layangkan Surat ke Kemenhub

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis, mengajak Wakil Ketua…

Sabtu, 06 Agustus 2022 20:52

Berlabel Inklusi, tapi ‘Belum’ Inklusi

TANJUNG REDEB – Menerima keluhan dari salah satu orangtua murid,…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:31

Bisa Rp 300 Juta Per Tahun

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, meminta masyarakat terus…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:28

DPUPR Sediakan Desain Purwarupa

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:24

Maksimalkan Bangunan Sejarah

Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – memiliki banyak tempat…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:28

Komplotan Pencuri asal Balikpapan Bobol 8 Minimarket

TANJUNG REDEB – Aparat Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers