MANAGED BY:
SENIN
15 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 06 Juli 2022 20:54
Penyusunan FS Dianggap Panik, Pembangunan RS Baru Jangan Dipaksakan
BANGUN ATAU PENGEMBANGAN: Lahan di Jalan Raja Alam II yang telah dibebaskan Pemkab Berau untuk membangun rumah sakit baru, sebelum diwacanakan dipindah ke kawasan Inhutani. Sementara manajemen RSUD dr Abdul Rivai, juga mengusulkan pengembangan rumah sakit guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

TANJUNG REDEB – Rencana pembangunan rumah sakit (RS) baru, sejalan dengan rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai. Keduanya juga sudah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kaltim 2022, beberapa bulan lalu.

Rencana tersebut pun mendapat dukungan kalangan masyarakat. Termasuk akademisi dari Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), Rahmat. 

Dijelaskan Dekan Fakultas Teknik UMB tersebut, pembangunan atau pengembangan rumah sakit merupakan sebuah keniscayaan. Namun jika harus memilih, apakah mendahulukan pengembangan RSUD dr Abdul Rivai atau membangun rumah sakit baru, dirinya menganggap pengembangan RSUD yang lebih memungkinkan. Karena dari analisanya, pengembangan RSUD tinggal memenuhi kekurangan-kekurangan yang dimiliki rumah sakit plat merah tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bumi Batiwakkal. “Sementara kalau bangun baru, persoalannya masih sangat kompleks,” katanya ketika berbincang dengan Berau Post di salah satu warung kopi di Tanjung Redeb kemarin (5/7).

Kompleksnya persoalan yang dihadapi jika ingin membangun rumah sakit baru, dijabarkan Rahmat, karena rencana tersebut dianggap sudah carut-marut sejak kembali diwacanakan. Dijelaskannya, ketika pembangunan rumah sakit kembali direncanakan di kawasan Inhutani, Tanjung Redeb, tidak bisa menghilangkan begitu saja catatan rencana pembangunan rumah sakit di Jalan Raja Alam II, Kelurahan Rinding, yang sempat dibuatkan studi kelayakan atau feasibility study (FS) tahun 2019 lalu. “Tahun itu (2019), lokasi terpilih, lokasi prioritas 1 di Jalan Raja Alam. Mengapa saat diwacanakan kembali, tiba-tiba tahun ini lokasi yang ditunjuk di Inhutani?” tanyanya. 

Dari penentuan lokasi tersebut saja, ujar dia, sudah tidak melalui tahapan kelayakan. Karena tidak dimulai dengan penyusunan studi kelayakan. Bahkan menurutnya, jika akhirnya Pemkab Berau telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan studi kelayakan, maka rencana lokasi di Jalan Raja Alam II juga harus masuk dalam studi penilaian. “Saat menunjuk kembali ke lokasi Inhutani, tidak dilakukan FS. Yang saya tahu, itu juga yang dipertanyakan dewan saat hearing dengan PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Malah saat dewan tanyakan mana SK penunjukan lokasinya (Penlok), dari PU malah menyatakan memang belum ada,” ungkap dia.

Dari informasi yang didapatnya, saat ini Pemkab Berau sudah mengalokasikan anggaran di bawah Rp 100 juta, untuk penyusunan FS atau studi kelayakan rumah sakit di kawasan Inhutani. Penyusunan FS tersebut juga dianggapnya seperti sebuah kepanikan. Sebab jika melihat hasil FS pembangunan rumah sakit di Jalan Raja Alam II tahun 2019 lalu, rencana pendanaan rumah sakit baru tersebut membutuhkan total anggaran hingga Rp 630 miliar. 

“Kenapa saya sebut panik, karena proyek Rp 630 miliar, mungkin nggak penilaian kelayakannya kecil. Kaya seperti main-main. Biaya datangkan ahli saja sudah berapa. Kesannya malah kaya mau dipaksakan,” terangnya.

Dalam penyusunan FS juga harus memilih lokasi terbaik dari beberapa lokasi yang dianggap layak. Karena rencana pembangunan rumah sakit di Berau ini memiliki dua opsi lokasi. Yakni di Jalan Raja Alam II dan kawasan Inhutani. Di Raja Alam II sudah memiliki FS tahun 2019, sementara di kawasan Inhutani juga sudah pernah dilakukan studi kelayakan sejak beberapa tahun lalu saat rencana awal pembangunan rumah sakit. “Jadi kalau buat FS lagi, yang dinilai harus Raja Alam dan Inhutani. Dirincikan berapa skor penilaiannya masing-masing. Yang mana yang paling tinggi skornya, itulah nanti yang dipilih,” ungkap dia. 

“Yang konyolnya lagi, harusnya yang menyusun FS ini pihak rumah sakit atau Bapelitbang (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan),” sambung dia.

Diungkapkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14/2021 mengenai studi kelayakan rumah sakit menjelaskan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan studi kelayakan pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali. Studi kelayakan merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan rumah sakit yang terdiri dari, kajian demografi, kajian sosial ekonomi, kajian morbiditas dan mortalitas, kajian kebijakan regulasi, kajian aspek internal rumah sakit. “Untuk kajian internal rumah sakit ini, apa sudah dilakukan. Sementara di sisi lain, pihak rumah sakit malah mengusulkan pengembangan. Sangat kontradiktif dengan rencana pembangunan baru,” jelas Rahmat.

Dalam kajian internal rumah sakit, lanjut Rahmat, merupakan rancangan system-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan, yang terdiri dari sistem manajemen organisasi mencakup; sistem manajemen unit-unit pelayanan; sistem unggulan pelayanan; ahli teknologi peralatan; sistem tarif; hingga rencana kinerja keuangan. “Ini yang tahu jelas pihak rumah sakit. Tim leader harus ahli manajemen rumah sakit. Bagaimana hal ini bisa dilakukan kalau pemerintah tidak pernah melibatkan pihak rumah sakit,” terangnya.

“Ilustrasinya begini. Saya yang mau menggunakan tidak tahu kalau akan diberikan bangunan baru. Tapi mau dibangunkan, setelah jadi baru diberikan. Seharusnya kan, yang mau menggunakan ini dilibatkan sejak awal. Apa saja yang dibutuhkan, itu yang nanti dibuatkan,” sambung dia.

Selanjutnya, jika ingin membangun rumah sakit baru, tahapannya masih sangat panjang. Sebab setelah penyusunan FS, masuk ke tahapan penyusunan masterplan. Setelah itu harus dilakukan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Mengenai Dampak Lalu-Lintas (Andalalin). “Amdal saja setidaknya butuh waktu sekitar 6 bulan,” terang dia. Setelah dokumen lingkungan dan lalu-lintas diselesaikan, barulah proses pembangunan masuk dalam penyusunan Detail Engineering Design (DED). “Setelah DED baru masuk manajemen konstruksi (MK) dan pembangunan fisik. Jadi saya kira masih butuh waktu setahunan untuk prosesnya ini,” urainya.

Namun itu semua bisa dilaksanakan jika hasil FS nantinya menyatakan kelayakan. “Bagaimana kalau dianggap tidak layak. Ulang lagi semuanya,” katanya.

Jadi dirinya menyarankan, Pemkab Berau sebaiknya memutuskan terlebih dahulu apakah ingin membangun rumah sakit baru atau lebih baik mengembangkan rumah sakit yang sudah ada. 

Sebelumnya, Humas RSUD dr Abdul Rivai, Erva Anggriana, memastikan usulan pengembangan rumah sakit sudah disampaikan Direktur RSUD dr Abdul Rivai Jusram, ketika mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kaltim, beberapa bulan lalu.

Rencana pengembangan tersebut dianggap mendesak. Sebab RSUD dr Abdul Rivai yang dibangun sejak puluhan tahun lalu, sudah tidak representatif dengan makin bertumbuhnya jumlah penduduk di Bumi Batiwakkal. Karena, lanjut Erva, rumah sakit kerap kesulitan menampung pasien di ruang-ruang perawatan, yang berujung keluhan masyarakat akan pelayanan.

“Terutama di akhir pekan. Terkadang banyak pasien yang sulit mendapat ruangan,” ujar Erva melalui sambungan telepon, Senin (4/7). Sebab pasien yang masuk di akhir pekan, yang membutuhkan layanan dokter spesialis, harus menunggu hingga hari kerja saat dokter spesialis bertugas. “Tetap dilayani, penanganan tetap dilakukan. Tetapi karena akhir pekan dokter juga libur, jadi untuk menyimpulkan hasil diagnosa dan memutuskan pasien sudah bisa dirawat jalan atau tetap dirawat inap, tunggu dokter spesialisnya,” jelas Erva.

Saat ini, ujar dia, jumlah tempat tidur di RSUD dr Abdul Rivai sebanyak 247 tempat tidur. Namun di momen-momen tertentu, tetap saja tidak cukup untuk menampung seluruh pasien yang membutuhkan rawat inap. “Apalagi saat kasus Covid-19 kemarin, kasusnya meledak, makanya sampai dibantu dengan Cantika (Rumah Sakit Darurat,red),” ujarnya.

Dengan pengembangan rumah sakit yang rencanannya memanfaatkan lahan di samping rumah sakit, atau di lingkungan rumah dinas dokter, akan membantu pihaknya menjawab tantangan mengenai keluhan masyarakat yang hingga kini belum juga berhenti. “Memang kalau dibandingkan beberapa tahun lalu, saat ini keluhan sudah makin berkurang. Tapi tetap saja, dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh, pengembangan memang sudah sangat dibutuhkan,” terang dia.

Sementara saat Komisi III DPRD Berau menagih progres pembangunan rumah sakit baru saat rapat kerja bersama instansi terkait, beberapa waktu lalu. Pemkab Berau belum bisa menunjukkan penentuan lokasi (Penlok).

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, M Ichsan Rapi, meminta Pemkab Berau segera melakukan penlok rumah sakit baru, sehingga rencana pembangunan tidak stagnan. "Ini sudah hampir 9 bulan (sejak ABT 2021, red) tidak ada progres. Padahal sudah mau memasuki anggaran 2023 dan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) 2022. Kalau belum ada progres, bisa jadi uang nggak terpakai lagi. Padahal uangnya sudah dikasih," ujar Ichsan belum lama ini. 

Mengenai syarat penlok itu sendiri, diakui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau Sapransyah, melalui Kepala Bidang Aset Daerah, Bambang Sugianto, hanya tinggal menunggu kejelasan status lahan di Inhutani dari Direktorat Jenderal Kekayaannya Negara (DJKN), maupun dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk memastikan apakah lahan tersebut milik negara atau milik daerah. 

"Karena kejelasan status lahan itu sendiri, merupakan bagian dari kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)," jelas Bambang. 

Lanjut dijelaskannya, saat menyerahkannya laporan DPPT dalam bentuk surat bupati Berau ke Pemprov Kaltim, pada 6 Juni lalu. Saat itu, DPPT diterima dengan beberapa catatan yang diberikan dan harus ditindaklanjuti.  "Terutama ya mengenai kejelasan status lahan itu. Karena sampai hari ini pun belum kami catatkan sebagai aset daerah," katanya. 

Alasan belum tercatatnya sebagai aset milik daerah, karena dikhawatirkan BPKAD, lahan tersebut sudah masuk atau terdata sebagai tanah milik negara. Sehingga, Pemkab Berau harus melakukan konfirmasi ke Kementerian BUMN dan DJKN terkait status lahan eks Inhutani, yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan rumah sakit baru. (mar/udi)


BACA JUGA

Jumat, 12 Agustus 2022 20:06

554 WBP Diajukan Dapat Remisi

TANJUNG REDEB – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Republik…

Jumat, 12 Agustus 2022 20:04

Tak Ada Bahas soal Anggaran

TANJUNG REDEB – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi,…

Kamis, 11 Agustus 2022 20:19

Dua Muncikari Jual Anak di Bawah Umur

TANJUNG REDEB – Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:29

Dukung Pemenuhan Fasilitas Inklusi di SD 001

Keluhan mengenai minimnya fasilitas pendukung di SD 001 Gunung Tabur,…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:26

Segera Layangkan Surat ke Kemenhub

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis, mengajak Wakil Ketua…

Sabtu, 06 Agustus 2022 20:52

Berlabel Inklusi, tapi ‘Belum’ Inklusi

TANJUNG REDEB – Menerima keluhan dari salah satu orangtua murid,…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:31

Bisa Rp 300 Juta Per Tahun

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, meminta masyarakat terus…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:28

DPUPR Sediakan Desain Purwarupa

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:24

Maksimalkan Bangunan Sejarah

Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – memiliki banyak tempat…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:28

Komplotan Pencuri asal Balikpapan Bobol 8 Minimarket

TANJUNG REDEB – Aparat Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers