TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah meminta Dinas Sosial (Dinsos) Berau terus memperbarui data warga miskin, jauh sebelum keluarnya bantuan.
Ia menilai, salah satu hal yang sering terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan adalah kerap tidak tepat sasaran. “Hal ini sangat riskan, dan memang itu butuh penanganan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Berau Post, Rabu (13/7).
Sehingga ia meminta, jangan sampai jika ada bantuan baik dari provinsi maupun daerah, data baru diperbarui. Apalagi menurutnya saat ini sudah zaman digital, sehingga jauh sangat mudah dan tak perlu lagi cara manual.
“Contohnya adalah jika ada yang menerima bantuan sudah meninggal itu bisa dihapus datanya, dan yang baru bisa langsung dimasukkan. Jangan sampai orangnya sudah meninggal namun datanya masih ada,” tegasnya.
Lanjutnya, salah satu cara untuk mensikronkan data masyarakat harus ada kerja sama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan (Disdukcapil) Berau. Pasalnya, instansi tersebut memegang data kependudukan.
“Libatkan Disdukcapil untuk mengumpulkan data, sehingga kita tidak lagi susah,” jelas Sari.
Karena ini keperluan masyarakat, maka dirinya selalu menerima jika ada kunjungan dari Dinsos untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan. Dengan catatan Dinsos bisa menyampaikan permasalahan dahulu.
“Karena kami tidak tahu permasalahannya, sehingga harus saling koordinasi. Karena kami juga menganggap ini juga sangat penting,” katanya.
Jika terkait masalah anggaran untuk pendataan di lapangan. Sari menyebut pihaknya akan membantu menganggarkan. “Karena ini kebutuhan masyarakat, InsyaAllah kita akan bantu anggarkan untuk melakukan pendartaan masyarakat, tetapi harus jelas jika sepeeti apa,” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat, dirinya meminta kepada Dinsos untuk bisa mengoptimalkan bantuan tersebut. Sehingga kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak lagi terjadi.
“Karena hal seperti ini sangat sensitif. Jangan sampai ada lagi permasalahan salah pendataan,” tandasnya.(aky/arp)
