MANAGED BY:
MINGGU
02 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 25 Juli 2022 20:54
Perkara Tipikor Pengadaan Hiperbarik di Berau, JPU dan Dua Terdakwa Banding
Christhean Arung

TANJUNG REDEB - Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan hiperbarik, yakni AK dan AHS, mengajukan upaya hukum banding setelah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, beberapa waktu lalu. 

Atas sikap dua terdakwa selaku pihak penyedia dalam kasus ini, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Berau pun mengambil sikap yang sama. Yakni banding. 

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Berau Christhean Arung menjelaskan, AK telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim, dan dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Selain itu, juga mendapat pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 117 juta. 

"Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," ujar Christhean kepada Berau Post (24/7).  Sedangkan, untuk terdakwa AHS, dijatuhi hukuman  berbeda. Yakni pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan. Selain itu, juga ditambah pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,584 miliar. 

"Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun," katanya. 

Sementara itu, terdakwa lainnya, yakni MP, dijatuhi pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan penjara. Selain itu, juga dijatuhkan pidana tambahan dengan membebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,702 miliar. Yang sudah dibayarkan dan dititipkan MP ke rekening penitipan, dan telah dikompensasikan sebagai pengganti. 

"Jadi, sementara ini hanya AK cs yang melakukan upaya hukum banding. Atas sikap itu juga, JPU mengambil upaya hukum yang sama," tegasnya. 

Diterangkannya, alasan tiga terdakwa dalam kasus ini diputus pidana hokum yang berbeda. Terlebih terhadap MP yang diputus lebih ringan. Karena yang bersangkutan ada niat baik untuk memulihkan atau membayar kerugian negara. Sebesar Rp 1,7 miliar. Sementara terhadap penyedia yakni AK cs, dinilai tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sepersen pun kerugian negara atas kasus tipikor hiperbarik tersebut. 

"Melihat dari tuntutan, JPU menganggap terdakwa MP berinisiatif untuk mengembalikan kerugian negara. Ada itikad baik dari yang bersangkutan," terangnya. 

"Karena MP menerima putusan hakim, maka JPU pun juga menerima. Apalagi juga sudah sesuai tuntutan JPU," tambahnya. 

Sebelumnya, tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan hiperbarik, dituntut berbeda oleh JPU Kejari, pada sidang lanjutan yang digelar Senin (27/6) lalu. 

Melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erwin Adiabakti, tiga terdakwa yang terbagi dalam 2 berkas perkara, yakni satu terdakwa MP yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Berau, serta berkas kedua atas terdakwa AK selaku penyedia jasa, dan AHS selaku pihak yang tanpa hak menggunakan perusahaan dari penyedia atau ‘pinjam bendera’.

"Dari hasil tuntutan, penuntut umum berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/6) lalu. 

Para terdakwa disebutnya, terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsider. 

Untuk terdakwa MP, JPU membacakan tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa tahanan, serta denda Rp 100 juta, subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa MP tidak dibebani pidana tambahan uang pengganti. Karena berdasarkan fakta sidang, tidak ada aliran uang ataupun keuntungan yang diterima oleh terdakwa MP. 

Selain itu, dengan kerugian negara sebesar Rp 3,4 miliar, terdakwa MP bersedia mengembalikan 50 persen dari kerugian keuangan negara tersebut, walau di fakta persidangan tidak ada aliran dana yang diterima terdakwa. MP telah berinisiatif menitipkan uang untuk mengurangi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut kepada penuntut umum sebesar Rp 1,7 miliar. Untuk kemudian disetorkan ke kas negara. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan JPU dalam menjatuhkan lamanya penuntutan lebih rendah kepada MP, yakni terhadap hal-hal yang meringankan, dibanding dua terdakwa lainnya.

Alasan MP bersedia membayar uang kerugian negara tersebut, kata Erwin, yang bersangkutan sebagai PPK kegiatan, bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara. Yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya yang menyetujui untuk dilakukan pencairan dana. 

"Itu sesuai fakta sidang. Sehingga dia bersedia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut," katanya.  

 

Sementara di berkas kedua. Terdakwa AK selaku penyedia, dituntut dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa AK juga dibebankan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 117 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan. 

Sedangkan untuk terdakwa AHS, dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Denda sebesar Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan. Selain itu juga dibebankan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.584.863.000. Apabila tidak dibayar maka subsider atau diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 

AK dan AHS dituntut lebih berat dari terdakwa MP. Menurut Erwin, karena keduanya belum ada upaya untuk mengganti kerugian keuangan negara. Selain itu, jumlah kerugian keuangan negara cukup besar dan dianggap ada aliran keuntungan kepada dua terdakwa tersebut. 

Namun perlu digarisbawahi, kata Erwin, penuntut umum menambah dua pihak yang dimunculkan dalam persidangan, yang salah satunya tidak pernah tersebut dalam proses penyidikan. Yakni pihak berinisial S. Sementara pihak lain berinisial Be, namanya ada di berkas penyidikan dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 

"Jadi ada satu pihak yang patut untuk turut mempertanggungjawabkan, yang pada saat penyidikan itu tidak ada, tetapi di fakta sidang ada muncul. Disebut namanya dalam persidangan. Pada saat itu yang bersangkutan sempat dihadirkan oleh JPU di persidangan sebagai saksi atas perintah Majelis Hakim. Tetapi di dalam penyidikan tidak ada," bebernya. 

"JPU beranggapan yang bersangkutan ini turut serta dalam tipikor hiperbarik. Karena berdasarkan fakta sidang yang bersangkutan menerima aliran uang dan mempunyai peran sentral atas terjadinya tindak pidana," sambungnya. 

Munculnya nama baru tersebut, lanjut Erwin, memang perlu proses pembuktian. Yang pasti, berdasarkan fakta persidangan, yakni alat bukti hingga keterangan saksi, ada keikutsertaan pihak lain. 

"Saat dihadirkan di persidangan, S hanya sebagai saksi terkait penyedia jasa. Karena saat penyidikan tidak pernah diperiksa, mungkin tidak pernah dipanggil juga. Bukan warga Berau, bukan juga dari instansi di Pemkab Berau. Yang jelas bukan berdomisili di Berau. Tapi dinilai jelas mengarah pada yang bersangkutan," jelasnya. (mar/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Berdampak pada Kunjungan Wisatawan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:52

La Nina Diprediksi hingga Akhir 2022

  TANJUNG REDEB – Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika…

Jumat, 30 September 2022 11:18

Segera Tetapkan HET LPG

TANJUNG REDEB – Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PSO di…

Jumat, 30 September 2022 11:15

Jembatan Talisayan Bakal Ditututp Total

TANJUNG REDEB – Perbaikan Jembatan Talisayan tengah dikerjakan. Guna menjamin…

Kamis, 29 September 2022 10:59

Lelang Ditarget November

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

Kamis, 29 September 2022 10:56

11 Nelayan Malaysia Dipulangkan

TANJUNG REDEB – Sebanyak 11 nelayan asal Pulau Bangau-Bangau dan…

Rabu, 28 September 2022 14:00

“Kalau Tidak Sanggup, Mundur Saja”

TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat…

Rabu, 28 September 2022 13:49

Pemberantasan Minol Jadi Atensi

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri Berau kembali memusnahkan barang bukti…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers