TANJUNG REDEB - Rapat Koordinasi (Rakor) Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Satu Data Indonesia se-Kaltim di Berau Tahun 2022, dibuka secara resmi oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, kemarin (28/7).
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Informasi Geospasial RI Prof Dr Muhammad Aris Marfa'I dan Kepala Bappeda Kaltim Prof Aswin, dan seluruh peserta rakor dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Pada kesempatan itu Bupati Sri Juniarsih menyampaikan, melalui rakor tersebut, bisa meningkatkan jalinan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten semakin baik, terutama dalam pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan investasi pembangunan.
"Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
"Kami memiliki komitmen kuat turut mengoptimalisasikan kebijakan itu di Berau. Komitmen ini kami buktikan dengan terbitnya Perbup Nomor 4 Tahun 2022, Tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Berau," sambungnya.
Disampaikannya, Berau telah memulai berbagai tahapan dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Satu Peta (One Data One Map) ini. Bupati pun akan terus mendorong kebijakan tersebut dapat mendukung semua sektor ekonomi yang berkembang di Berau. Dengan memastikan penggunaan data dan informasi ter-update dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pemantauan, terutama pada kegiatan yang berkenaan dengan penggunaan lahan.
"Karena kegiatan ekonomi di Kabupaten Berau sebagian besar bergantung pada penggunaan lahan, seperti sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan," jelasnya.
Disebut Sri Juniarsih, sejak pertengahan 2018, Berau telah meluncurkan portal data untuk data spasial dan non-spasial berbasis platform geonode, dengan nama SI-AGAI (Sistem Informasi Geospasial). Portal data itu memiliki fungsi penting sebagai sistem informasi dan database yang dapat mendukung kebijakan satu data.
Bupati berharap, melalui rakor ini, semoga sistem data yang dibangun benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi proses perencanaan, pengendalian, dan monitoring pembangunan Kaltim, khususnya Berau. Semoga rakor ini tidak sekadar seremonial, melainkan mampu membentuk forum kerja berkelanjutan, dalam upaya bersama memadukan program-program yang berbasis data geospasial dari kabupaten/kota se-Kaltim.
"Sehingga dapat mempercepat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mewujudkan Berau Sejahtera dan Kaltim Berdaulat," tutupnya. (mar/adv/udi)
