TANJUNG REDEB – Untuk kesekian kalinya, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK meminta kepada seluruh kabupaten/kota di Kaltim, khususnya Kabupaten Berau, bisa mengutamakan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
Sebab dijelaskan Makmur, setiap dirinya mendatangi kabupaten/kota di Kaltim, masyarakat selalu menyampaikan aspirasinya untuk mengutamakan terkait pendidikan serta kesehatan. “Seperti di Kabupaten Berau, terkait kondisi SMA 9 Berau yang berada di Kampung Payung-Payung yang sangat memperihartinkan, karena puluhan siswa harus menepati kelas darurat saat melakukan pembelajaran,” katanya kepada awak media belum lama ini.
Bukan hanya itu, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu, juga mengubah cara pandangnya. Di mana, menurutnya kesehatan juga adalah salah satu hal yang sangat penting. “Jadi pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang harus sejajar, karena memang itu hal yang seharusnya dilakukan,” sambungnya.
Makmur menyampaikan bahwa anggaran bidang kesehatan harus disamakan porsinya dengan pendidikan. Yakni minimal 20 persen dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dirinya juga sudah berulang kali mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah pusat. Dan itu bukan hanya untuk Kabupaten Berau saja, melainkan seluruh kabupaten/kota di Kaltim. “Jika pendidikan 20 persen maka kesehatan juga harus 20 persen, itu akan seimbang,” ujarnya.
Apalagi mendengar adanya keluhan dari Lurah Karang Ambun, Arif Mulyono, yang meminta agar kuota Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga tidak mampu diperbanyak. Menurutnya, Pemkab Berau harus melakukan pendataan terlebih dulu agar kesehatan masyarakat, khusunya orang tidak mampu bisa terakomodir. “Jangan sampai hal seperti ini tidak bisa teratasi, karena keluhan masyarakat terkait kesehatan itulah yang sangat penting,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Berau harus bisa jemput bola dengan meminta data kepada para lurah dan RT. Karena merekalah yang lebih paham dengan kondisi masyarakatnya. “Intinya jangan sampai kesehatan dan pendidikan tidak terkoordinir. Jadi saya meminta agar pendataan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan bisa segera dilakukan,” tandasnya.
Terkait kesehatan, sebelumnya Lurah Karang Ambun Arif Mulyono, menyoroti bahwa tergantinya Jamkesda menjadi BPJS Kesehatan, membuat tidak semua masyarakat yang sebelumnya terdata di Jamkesda terakomodir. Karena, ada lebih dari 5 orang warga kurang mampu di tempatnya tidak mendapat fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. "Dari data yang kami miliki ini, masih ada warga miskin di Kelurahan Karang Ambun yang belum dapat jaminan kesehatan,” ujarnya kepada Berau Post, Jumat (29/7) lalu.
Bahkan menurutnya, banyak warganya yang kurang mampu bahkan benar-benar sangat membutuhkan, tidak menjadi priorotas untuk mendapatkan bantuan. “Saya akui bahwah saya ini juga adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, maka dari itu saya berharap agar para instansi terkait bisa memprioritaskan agar masyarakat yang membutuhkan bisa mendapat bantuan kesehatan,” katanya. (aky/udi)
