MANAGED BY:
SENIN
15 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 05 Agustus 2022 20:28
DPUPR Sediakan Desain Purwarupa

Juga Buka Layanan Konsultasi bagi Pemohon PBG

Jimmy Arwi Siregar

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Jimmy Arwi Siregar, memberi penjelasan mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, perubahan tersebut sesuai dengan ketetapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang  menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b, Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam aturan ini, disebutkan bahwa pemerintah menghapus status IMB. “PBG menjadi istilah baru,” jelasnya kepada Berau Post kemarin (4/8).

Ia mengatakan, PBG merupakan perizinan yang digunakan untuk membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. “Jadi memang itu sudah aturan dari sana (pusat),” katanya.

Penerapan PBG menerapkan konsep norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) dari pusat. Konsep ini berbeda dengan IMB yang sebelumnya berlaku. Konsep PBG sendiri bertujuan agar bangunan-bangunan yang berdiri nantinya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

 “PBG bertujuan untuk memberi jaminan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya,” katanya.

Oleh karena itu, seluruh standar teknis harus lengkap sebelum pelaksanaan konstruksi. Standar teknis bangunan gedung adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan pemanfaatan bangunan gedung. 

Dalam tahap pemenuhan standar teknis yang meliputi rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas dan spesifikasi teknis bangunan gedung, maka pemohon yang mengajukan PBG membutuhkan konsultan perencana berbadan usaha atau arsitek, yang berlisensi sebagai pemenuhan persyaratan dalam pengajuan PBG.

“Dengan diberlakukannya persyaratan pemenuhan arsitek berlisensi dalam proses pembangunan baru dari suatu bagunan gedung, diharapkanakan menciptakan keandalan bangunan secara nasional dalam tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

Keandalan bangunan tersebut juga disusul dengan konsep pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang harus diurus oleh pemilik bangunan pasca-konstruksi, atau sebelum digunakan dan SLF pada bangunan eksisting atau bangunan yang telah dimanfaatkan.

“Pemkab Berau telah meluncurkan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), ini mempermudah dalam pelayanan PBG,” ujarnya.

Dijelaskan Jimmy,  manfaat dari pelaksanaan melalui aplikasi SIMBG, memberikan kemudahan pada pemohon untuk memantau proses permohonan PBG. Memberikan kepastian waktu kepada pemohon karena penggunaan SIMBG meningkatkan kecepatan waktu layanan, dengan maksimum waktu pelayanan 28 hari kerja sejak proses konsultasi pertama. Sebab pemohon wajib mendapatkan jawaban atas permohonan PBG yang diajukan. Proses konsultasi juga lebih fleksibel, karena dapat dilakukan secara virtual, dengan batasan sebanyak lima kali pertemuan konsultasi. 

Dengan pengurusan PBG yang dilakukan secara online, pemohon tidak perlu mengantre panjang dan dapat dilakukan dari mana saja, sehingga akan menghemat waktu dan tenaga. “Kita tentu merevisi juga, jika ada aduan mengenai lambannya proses pelayanan,” ujarnya.

DPUPR Berau lanjut Jimmy, berperan sebagai kesekretariatan untuk memverifikasi dokumen pemohon PBG, yang telah di-upload pada aplikasi SIMBG. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, maka akan diajukan pada proses konsultansi dengan Tim Profesi Ahli (TPA). Dari tahapan konsultansi nanti, TPA yang akan memberikan rekomendasi untuk diterbitkannya PBG.

“Berdasar rekomendasi tersebut, maka Dinas PUPR akan menghitung besaran restribusinya, dan setelah dibayarkan maka dapat menerbitkan PBG,” jelas Jimmy.

Dari evaluasi penggunaan SIMBG untuk pengurusan PBG yang telah berjalan hingga saat ini, diakui Jimmy, konsultan perencana memegang peranan penting. Tugas konsultan perencana bukan sekadar merencanakan bangunan yang memenuhi standar teknis, namun juga mendampingi pemohon selama masa konsultasi sampai terbitnya rekomendasi dari TPA.

“Di sinilah pentingnya pemohon dalam memilih konsultan yang memiliki sertifikat kompetensi, sehingga dapat memenuhi standar teknis dan mempertanggungjawabkannya saat tahapan konsultansi, sehingga penerbitan PBG akan lebih cepat,” paparnya.

Yang menjadi kendala, ujar dia, sebagian masyarakat enggan menggunakan jasa konsultan perencana berbadan usaha atau arsitek yang berlisensi, karena membutuhkan biaya. Untuk itu, pihaknya siap memberikan pendampingan, dengan membuka fasilitas konsultasi kepada pemohon PBG dengan datang langsung ke kantor DPUPR Berau. “Kita pasti bantu masyarakat yang ingin membangun,” jelasnya.

Sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pengurusan PBG, DPUPR Berau juga akan menyusun desain purwarupa untuk rumah sederhana dengan tipe 36, 45, 60, dan 72 untuk 1 lantai, dan tipe 90 untuk dua lantai, dengan spesifikasi bangunan permanen dan semi permanen yang telah sesuai dengan standar teknis sesuai ketentuan PP Nomor 16/2021. Dengan desain purwarupa tersebut, maka pemohon dapat memilih desain yang sesuai dengan kemampuan anggaran dan desain yang mereka sukai, tanpa perlu mengeluarkan biaya perencanaan.

“Diharapkan ini dapat mempermudah dan meringankan masyarakat dalam pengajuan PBG. Namun untuk pengembang, diharapkan menggunakan konsultan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Berau Yun Lee, menganggap perubahan syarat mendirikan bangunan dari IMB menjadi PBG, justru menyusahkan masyarakat. 

“Kepentingan PBG ini bukan hanya untuk pengembang, masyarakat umum juga membutuhkan dalam membangun rumah,” katanya saat berbincang dengan Berau Post, Kamis (28/7) lalu.

Ia menambahkan, jika bicara pengembang di Berau, kebanyakan rumah yang dibangun bertipe 36. Sedangkan masyarakat, rumah yang dibangunnya secara mandiri tentu lebih besar. Sementara jika aturan tersebut dibuat untuk memberikan jaminan keselamatan konstruksi, baik secara sistem dan teknis pembangunan, hingga material yang digunakan, tentu baik masyarakat maupun pengembang juga memperhitungkannya. “Karena manusia yang mau tinggal, bukan hewan,” katanya. 

Dilanjutkan Yun Lee, karena sama peruntukannya, berarti tidak ada perbedaan persyaratan. Dan difungsikan untuk rumah tinggal. Permasalahannya, di sisi pengembang saja kesulitan untuk memenuhi persyaratan PBG, bagaimana dengan masyarakat biasa. Kemudian, bisa saja masyarakat melengkapi persyaratan tadi, tapi membutuhkan bantuan konsultan bangunan, tapi harus mengeluarkan biaya. Apalagi yang diketahuinya, biaya yang dibutuhkan tidak kecil. Jadi perubahan aturan tersebut malah mempersulit masyarakat.

“Hal ini terbukti, sudah delapan bulan berjalan tidak ada (pengajuan PBG) yang disetujui. Jika IMB, dua minggu saja selesai,” katanya.

Yun Lee mengatakan, masyarakat yang sudah terlanjur membeli bahan bangunan, tentu akan tetap membangun. Walau tanpa mengurus izin karena semakin dipersulit. Jika masyarakat enggan mengurus izin, otomatis tidak ada pengawasan pemerintah dalam pembangunannya. Akhirnya pembangunan yang dilakukan masyarakat bisa tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan pemerintah. “Kalau mengurus izin, tentu akan diarahkan. Tapi dengan sulitnya izin keluar, efeknya tentu tata kota menjadi kacau, kedua PAD (Pendapatan Asli Daerah) sulit didapatkan,” katanya.

“Artinya evaluasi apa yang harus dilakukan, solusinya apa? Jalannya keluarnya seperti apa? Sementara oleh pengembang, apa yang diminta oleh pemberi izin, semua sudah dipenuhi . Tapi sampai hari ini belum ada keluar,” sambungnya. (hmd/udi)


BACA JUGA

Jumat, 12 Agustus 2022 20:06

554 WBP Diajukan Dapat Remisi

TANJUNG REDEB – Jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Republik…

Jumat, 12 Agustus 2022 20:04

Tak Ada Bahas soal Anggaran

TANJUNG REDEB – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi,…

Kamis, 11 Agustus 2022 20:19

Dua Muncikari Jual Anak di Bawah Umur

TANJUNG REDEB – Mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:29

Dukung Pemenuhan Fasilitas Inklusi di SD 001

Keluhan mengenai minimnya fasilitas pendukung di SD 001 Gunung Tabur,…

Selasa, 09 Agustus 2022 21:26

Segera Layangkan Surat ke Kemenhub

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis, mengajak Wakil Ketua…

Sabtu, 06 Agustus 2022 20:52

Berlabel Inklusi, tapi ‘Belum’ Inklusi

TANJUNG REDEB – Menerima keluhan dari salah satu orangtua murid,…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:31

Bisa Rp 300 Juta Per Tahun

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, meminta masyarakat terus…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:28

DPUPR Sediakan Desain Purwarupa

TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:24

Maksimalkan Bangunan Sejarah

Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – memiliki banyak tempat…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:28

Komplotan Pencuri asal Balikpapan Bobol 8 Minimarket

TANJUNG REDEB – Aparat Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers