TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, merespons baik adanya masukan dari DPRD Berau mengenai permasalahan pembangunan rumah sakit baru.
Dikatakan Gamalis, masukan untuk peningkatan rumah sakit daerah yang sudah ada di Tanjung Redeb dan Talisayan, sebenarnya merupakan usulan yang baik. Namun, dia berharap, agar pembangunan rumah sakit yang baru, bisa juga mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Meski diakuinya, pembangunan rumah sakit bukan hal yang mudah, dan pastinya memerlukan anggaran yang besar. Apalagi, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. Bukan langsung dari provinsi maupun dari pusat. Namun, ditegaskan Gamalis, Pemkab Berau tentu mencoba mencari peluang dari banyak pihak, agar rumah sakit daerah yang baru, bisa berdiri secepatnya.
“Usulan rumah sakit ini sudah bertahun-tahun, mari kita sama-sama berikan dukungan positif. Rumah sakit baru juga bukan untuk keuntungan jangka pendek,” ujarnya kepada awak media.
Pemkab Berau juga mengakui bahwa pihaknya tentu sudah berkoordinasi dengan pusat, dan pihak provinsi. Lantaran, pihaknya juga harus mencari dana tambahan yang bisa meringankan beban APBD. Menurutnya, Rumah Sakit yang baru nanti, sangat menguntungkan masyarakat. Beriringan dengan permintaan masyarakat yang meminta daerah untuk menyediakan rumah sakit yang baru. Dengan tipe yang lebih maju dan lebih besar.
“Saya rasa dari pihak bupati, sekda, kadis, dan seluruh pihak yang terlibat, pasti sudah berkoordinasi ke kemenkes, mungkin yang ditemui berdeda. Gubernur saja, kita coba cari celah untuk meminta bantuan untuk rumah sakit ini bisa berdiri,” bebernya.
Sementara itu, menimbang usulan dari DPRD Berau, untuk peremajaan ataupun pengembangan RSUD dr Abdul Rivai, diakui Gamalis, juga akan berjalan beriringan. Namun, untuk penambahan ruangan diakuinya sudah sangat tidak mungkin. Melihat lokasi yang tidak bisa lagi diperluas, dan akan menimbulkan kesan kumuh dan penuh.
“Kita sendiri bisa lihat, bahwa di Abdul Rivai itu sudah sangat penuh. Rumah Sakit yang baru ini kan keuntungannya bisa memudahkan pelayanan ke masyarakat, mohon didukung lah,” tutupnya.
Sebelumnya, rencana pembangunan rumah sakit baru di Berau, belum mendapat restu Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, ujar anggota Komisi III DPRD Berau M Ichsan Rapi, Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya, belum pernah berkoordinasi mengenai rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Pria yang akrab disapa Daeng Iccang tersebut menjelaskan, saat dirinya bersama Ketua DPRD Berau Madri Pani berkonsultasi ke Kemenkes beberapa waktu lalu, mendapatkan gambaran untuk membangun rumah sakit baru butuh biaya yang sangat besar. Mencapai Rp 1,5 triliun.
Besarnya dana yang dibutuhkan, karena pembangunan rumah sakit tidak bisa hanya sekadar menyediakan bangunannya saja. Tapi harus langsung dilengkapi peralatan kesehatan (alkes), maupun penyediaan sumber daya manusianya (SDM). Dirincikannya, jika anggaran untuk bangunan rumah sakit saja mencapai Rp 600 miliar, maka kebutuhan dana untuk pengadaan alkes juga sebesar Rp 600 miliar. Ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan SDM, khususnya dokter spesialis, diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 300 miliar.
“Jika kata orang Kemenkes, (kalau mengandalkan APBD) itu lima periode bupati baru bisa tercapai,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (1/8) lalu.
Namun, ujar Iccang, pihak Kemenkes sebenarnya siap membantu jika Pemkab Berau terlebih dahulu berkoordinasi saat ingin membangun rumah sakit. Baik fisik, alkes, maupun penyediaan SDM. Sehingga pembiayaannya tidak terlalu berat. “Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada laporan yang masuk ke sistem Kemenkes,” terang politikus Partai Gerindra tersebut.
Disebutnya, saat ini hanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai dan Rumah Sakit Pratama Talisayan yang terdaftar dalam sistem Kemenkes, krisna.systems. “Makanya pihak Kemenkes kaget Berau mau bangun rumah sakit. Karena Dinas Kesehatan, yang diibaratkan anaknya Kemenkes, tidak pernah melapor. Dan di Kemenkes yang terdaftar hanya dua rumah sakit, sehingga kalau meminta bantuan, sangat sulit karena tidak terdaftar dan tidak berkoordinasi sejak awal,” jelasnya. (mar/udi)
