TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani kembali menekankan agar Pemkab Berau agar memperjuangkan nasib para pegawai tidak tetap (PTT) di Bumi Batiwakkal. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau M Gazali, dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Berau, Rabu (10/8).
Ditekankan Madri, Sekkab Berau harus memperjuangkan para PTT yang rencananya akan dihapuskan tahun depan. Jika tidak, maka Berau terancam dengan gelombang pengangguran yang naik signifikan. “Kita tidak ingin setelah dihantam Covid-19, perusahaan besar banyak melakukan pengurangan karyawan, masa mau ditambah lagi penghapusan PTT. Ini lucu, bagaimana nasib mereka jika kepala daerah tidak perjuangkan,” tegasnya.
Memang, dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan pada 31 Mei 2022, tentang rencana penghapusan tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah daerah. Namun Madri yakin, ada celah untuk bisa diperjuangkan nasib para honorer.
“Pasti ada jalannya. Makanya saya minta tolong kepada sekkab yang hadir ini, dan bupati serta wakil bupati, agar bisa sejalan dengan pemikiran saya, agar nasib PTT ini bisa tenang,” paparnya.
Madri mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir diubah dalam PP Nomor 56/2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, ada pasal yang menjelaskan, jika PTT yang sudah bekerja lebih dari lima tahun, bisa dipertimbangkan untuk diangkat statusnya. “Jika tidak diperjuangkan, bagaimana nasib mereka,” katanya.
“Kami akan berupaya dan saya siap pasang badan, untuk memperjuang mereka (PTT dan Honorer, red) agar diangkat statusnya,” katanya.
Sementara itu, Sekkab Berau Muhammad Gazali menuturkan, dirinya bersama bupati Berau akan berangkat ke Samarinda, untuk kunker dan juga ke Jakarta, untuk menemui Menteri PAN-RB, agar bisa mempertahankan para PTT di Berau.
“Benar, jika tidak ada halangan kita akan ke Jakarta, berbicara dengan pihak Menteri PAN-RB, agar bisa mencari solusi terbaik,” tutupnya. (hmd/udi)
