TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani mengingatkan pihak eksekutif agar mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan lelang jabatan. Ditegaskannya, pelaksanaan lelang jabatan harus dijauhkan dari kepentingan politik apalagi sistem titipan, namun harus dilaksanakan secara profesional.

Politikus Partai NasDem ini menegaskan, mutasi jabatan memang menjadi kebijakan bupati dan wakil bupati Berau. Tapi sebagai lembaga kontrol, untuk penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), harus sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

“Agar program Berau lebih baik ke depannya, tempatkan orang-orang terbaik pada bidangnya. Bukan mementingkan politik dan kepentingan individu, agar menjadi adil dan bijak. Semua tentu ingin Berau menjadi baik,” jelasnya kepada Berau Post kemarin (15/8).

Ia menuturkan, lelang jabatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bukan tanpa alas an, Madri mengungkapkan hal tersebut karena dirinya menilai, kepala dinas ataupun kepada bidang, hingga kepala seksi, merupakan perpanjangan tangan dari bupati dan wakil bupati. Jangan sampai menempatkan orang yang tidak tepat, sehingga hanya bisa duduk menikmati jabatan, namun tidak membuahkan hasil apa-apa.

“Seperti diketahui, saat ini ada tiga posisi jabatan yang kosong,” katanya.

Ketiga jabatan yang kosong tersebut yakni, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dikominfo), Kepala Dinas Pertanahan, dan Kepala Dinas Pangan Berau. Madri menilai, dengan dilakukan seleksi dalam lelang jabatan, bisa terlihat SDM unggul yang cocok dalam mengisi jabatan tersebut. Ia juga menuturkan, jangan sampai lelang jabatan disusupi muatan politik, titipan, hingga orang dalam. Agar bisa bekerja secara profesional. Membawa Berau ke arah lebih baik.

“Seleksi itu perlu bahkan penting. Bisa dilihat mana SDM unggul yang bisa membawahi suatu jabatan penting. Agar bisa bekerja dengan baik dan benar,” paparnya.

Ia menuturkan, pendanaan untuk pelaksanaan lelang jabatan juga bersumber dari uang rakyat. Jadi harus benar-benar dijalankan mekanismenya. Jangan sampai merugikan masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. 

“Mari ciptakan lelang jabatan yang sesuai kinerja SDM-nya. Jangan sampai ada titipan. Bukan hanya pertemanan atau apapun itu. Tapi benar-benar, bisa membawa Berau lebih baik,” pungkasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Mutasi Aperatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Iwan Setiawan, menjelaskan saat ini memang tengah berjalan tahapan lelang jabatan untuk posisi Kepala Diskominfo, Dinas Pertanahan, dan Dinas Pangan, sejak akhir Juli lalu. “Sudah empat tahapan dilaksanakan. Yakni pendaftaran, administrasi, pemeriksaan makalah, sama persentasi,” katanya kepada Berau Post kemarin.

Disebutnya, sebanyak 37 peserta telah mendaftar untuk mengikuti proses lelang jabatan di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. “Tahapan selanjutnya ada asesmen, wawancara akhir, pengumuman, rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan pelantikan,” jelasnya.

Iwan juga memastikan, pelaksanaan lelang jabatan yang selama ini dilaksanakan sudah sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau memang ada tanggapan dari DPRD, tentu jadi masukan bagi kami. Tapi biar nanti yang menjelaskan pimpinan (Kepala BKPP) saja, kalau saya menjelaskan secara teknis saja,” pungkasnya. (hmd/mar/udi)