TANJUNG REDEB - Pemerintah Pusat akan memberlakukan bagi hasil dari pendapatan produksi kelapa sawit palm crude oil (CPO) di tahun 2023 mendatang. Adanya hal tersebut diyakini Anggota Komisi III DPRD Berau Abdul Waris, bisa meingkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau.
Katanya, pembagian hasil kelapa sawit itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dijelaskannya, salah satu poin di dalam undang-undang itu, selain mengatur tentang bagi hasil minyak bumi mineral dan gas, kehutanan hingga bea cukai, juga diatur tentang pembagian hasil kelapa sawit CPO.
Di mana aturan itu berlaku sejak ditetapkannya undang-undang tersebut. Hanya dalam peraturan pemerintah (PP), mulai diberlakukan di tahun 2023 mendatang.
"Mulai saat ini kami meminta instansi terkait seperti Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, untuk menghitung potensi bagi hasil CPO yang ada di Berau. Keinginan kami, itu dapat dimasukkan di pendapatan bagi hasil di dana transfer," ujarnya kepada awak media, kemarin (15/8).
Menurutnya, aturan bagi hasil CPO tersebut, merupakan yang pertama kali diberlakukan. Untuk itu dia meminta pemda melakukan perhitungan potensi tersebut, karena itu juga akan dimasukkan ke dalam APBD 2023. "Karena ini adalah amanah undang-undang," jelasnya.
Untuk itu juga, dirinya berharap pemerintah daerah dapat kembali melakukan penataan perkebunan kelapa sawit. Jika semua berjalan baik, tidak hanya petani sawit yang diuntungkan, tetapi pendapatan di daerah juga akan meningkat dalam bentuk pendapatan bagi hasil.
"Sistem pembagian bagi hasil CPO ini kurang lebih sama seperti pembagian batu bara dan minyak. Antara daerah penghasil dan daerah sekitar. Semoga ini dapat membantu peningkatan pembanguan di Kabupaten Berau. Dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat lebih baik," pungkasnya. (aky/sam)
