TANJUNG REDEB – Setelah menemui jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta pada Jumat (12/8) lalu, Bupati Berau Sri Juniarsih optimistis ribuan pegawai tidak tetap (PTT) di Berau bisa dipertahankan.
Ya, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022, memerintahkan seluruh pemerintah daerah melakukan penghapusan tenaga honorer atau PTT pada November 2023 nanti. Namun khusus Berau, bupati meminta ada kebijakan, karena keberadaan PTT masih sangat dibutuhkan. “Pemkab Berau sangat membutuhkan tenaga PTT,” ujarnya kepada awak media di Lapangan Pemuda Tanjung Redeb, Rabu (17/8).
Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Berau dan pihak BKN. Dirinya pun berharap dalam waktu dekat, pemerintah pusat bisa memberikan informasi terkait permohonan pihaknya yang ingin mempertahankan keberadaan PTT. “Jadi sampai saat ini kita juga masih menunggu, tetapi yang jelas saya akan terus memperjuangan nasib ribuan PTT di Bumi Batiwakkal,” katanya.
Apakah ada yang akan diprioritaskan? Sri Juniarsih memastikan jika tenaga kesehatan dan guru yang masih berstatus PTT, sudah diusulkan untuk diprioritaskan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Bukan yang lain tidak perlu. Jadi bukan hanya guru dan tenaga kesehatan saja, tetapi juga para PTT yang sudah lama, itu juga akan kita prioritaskan,” jelasnya.
“Semoga dengan kita rapat bersama BKN, bisa menjadi acuan mereka agar di November 2023 nanti tidak dilakukan penghapusan PTT,” harapnya.
Bagaimana jika pusat tetap menghapus PTT pada November 2023? Bupati perempuan pertama di Berau ini mengaku belum memiliki opsi lain. Pasalnya, dia optimistis apa yang sudah diperjuangkan bisa diterima pusat. “Saya belum ada planing A atau B, yang jelas kita usahakan yang ini dulu, sembari menunggu instruksi dari pusat seperti apa,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyebut penghapusan pegawai honorer atau PTT bukan solusi karena menimbulkan masalah baru.
Karena itu, Madri Pani meminta Pemkab Berau harus siap pasang badan terhadap nasib PTT. Bukan pasrah pada setiap aturan yang turun dari pusat.
“Apa gunanya setiap akhir tahun Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) besar tapi justru hal seperti ini malah berantakan. Lebih baik dimanfaatkan untuk pembayaran (gaji) PTT,” tegas Madri Pani beberapa waktu lalu.
Madri melanjutkan, keberadaan PTT justru yang banyak dimaksimalkan perannya. Jika Madri adalah kepala daerah, dia siap menanggung sanksi demi memperjuangkan nasib ribuan PTT di Bumi Batiwakkal.
“Saya siap diberi sanksi. Apa yang menjadi sanksi, saya siap jalani,” tegas Madri.
Dikatakan Madri, jika pegawai honorer dianggap menguras APBD Berau, pemkab bisa mencarikan alternatif pembiayaannya. Salah satu caranya yakni memanfaatkan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang ada di Berau. “Di Berau ini sudah banyak pengangguran,” ujar Madri.
Diketahui, jumlah PTT di Berau mencapai 6.498 orang. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan PNS Berau yang hanya 5.015 orang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau Safransyah menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk gaji seluruh PTT di Berau sebesar Rp 234 miliar pada 2021 dan Rp 208 miliar pada 2022.
