TANJUNG REDEB – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Sri Eka Takariyati, menjelaskan pihaknya sedang melakukan tahapan lelang terhadap tiga jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP). Tiga jabatan yang dilelang tersebut yakni Kepala Dinas Pangan Berau, Kepala Dinas Pertanahan dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.
Ia menuturkan, seleksi tiga JPTP ini diikuti sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN). Dikatakannya, tahapan awal yakni pembuatan makalah dan presentasi telah dilakukan, selanjutnya tahapan asesmen sedang menanti para peserta. Sesuai jadwal, tahapan asesmen akan dilaksanakan pada 23 dan 24 Agustus mendatang.
“Untuk tahapan asesmen tidak akan dilakukan di Berau, melainkan 15 peserta akan diuji di Badan Pengawasan, Keuangan, dan Pembangunan (BPKP) DIY,” jelasnya kepada awak media, Jumat (19/8).
Untuk memastikan penilaian yang dilakukan berjalan objektif dengan meliat kemampuan dari masing-masing peserta, maka perlu melibatkan penguji yang berasal dari luar daerah. Lelang terbuka dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 15 tahun 2019, tentang pengisian jabatab pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah.
“Dalam setiap tahapan dipastikan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga nantinya, dari seleksi itu menghasilkan peserta yang benar-benar layak menempati posisi jabatan yang dilelang,” tuturnya.
Diakuinya, sejauh ini dalam proses lelang jabatan terbuka tidak ditemukan suatu kendala. "Semua dilakukan secara profesional, dan berdasarkan aturan dan regulasi yang ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengingatkan pihak eksekutif agar mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan lelang jabatan. Ditegaskannya, pelaksanaan lelang jabatan harus dijauhkan dari kepentingan politik apalagi sistem titipan, namun harus dilaksanakan secara profesional.
Politikus Partai NasDem ini menegaskan, mutasi jabatan memang menjadi kebijakan bupati dan wakil bupati Berau. Tapi sebagai lembaga kontrol, untuk penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), harus sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
“Agar program Berau lebih baik ke depannya, tempatkan orang-orang terbaik pada bidangnya. Bukan mementingkan politik dan kepentingan individu, agar menjadi adil dan bijak. Semua tentu ingin Berau menjadi baik,” jelasnya kepada Berau Post, Senin (15/8) lalu.
Ia menuturkan, lelang jabatan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bukan tanpa alasan, Madri mengungkapkan hal tersebut karena dirinya menilai, kepala dinas ataupun kepada bidang, hingga kepala seksi, merupakan perpanjangan tangan dari bupati dan wakil bupati. Jangan sampai menempatkan orang yang tidak tepat, sehingga hanya bisa duduk menikmati jabatan, namun tidak membuahkan hasil apa-apa.
“Seleksi itu perlu bahkan penting. Bisa dilihat mana SDM unggul yang bisa membawahi suatu jabatan penting. Agar bisa bekerja dengan baik dan benar,” paparnya.
Ia menuturkan, pendanaan untuk pelaksanaan lelang jabatan juga bersumber dari uang rakyat. Jadi harus benar-benar dijalankan mekanismenya. Jangan sampai merugikan masyarakat. Itu yang dikhawatirkan.
“Mari ciptakan lelang jabatan yang sesuai kinerja SDM-nya. Jangan sampai ada titipan. Bukan hanya pertemanan atau apapun itu. Tapi benar-benar, bisa membawa Berau lebih baik,” pungkasnya. (hmd/udi)
