TANJUNG REDEB – Pemerintah sudah merencanakan kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. Bupati Berau Sri Juniarsih pun mengakui, bisa merasakan apa yang akan dihadapi masyarakat, imbas dari kenaikan harga BBM tersebut.
“Saya juga sangat merasakan pastinya dampak yang terjadi jika memang harga pertalite mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (22/8).
Sri Juniarsih menambahkan, sebelum kebijakan resmi kenaikan harga BBM tersebut ditetapkan, dirinya akan melakukan koordinasi untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh kepada daerah atau tidak. “Ini adalah kebijakan nasional, karena pasti jika ada kenaikkan harga BBM, maka seluruh kabupaten/kota akan merasakan semua,” jelasnya.
Intinya, dia juga berpesan kepada masyarakat agar jangan main-main atau menimbun BBM. Pasalnya, hal tersebut bisa berujung persoalan hukum. “Jangan sampai ada ‘mafia’ minyak di Kabupaten Berau,” tegasnya.
“Jangan sampai sudah harganya mahal, BBM juga sulit dicari, itu yang sangat kita hindari,” imbuhnya.
Bila perlu untuk memantau jalannya pendistribusian BBM di Kabupaten Berau, pihaknya juga akan melakukan pemantauan di setiap Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SBPU). “Karena yang kita takutkan nantinya BBM sudah mahal, bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan BBM itu,” tandasnya.
Skema Kenaikan Masih Dihitung
Masyarakat bisa lebih bersabar, soal kabar bakal terjadi kenaikan harga BBM pekan ini. Sepertinya kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi, belum ditetapkan dalam waktu dekat. Sebab Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM.
Sebelumnya santar beredar kabar bahwa pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini. Pengurangan subsidi mempertimbangkan nilai subsidi dan kompensasi energi yang cukup besar. Yaitu mencapai Rp 502 triliun dan bisa meningkat lebih dari Rp 550 triliun pada akhir 2022 ini.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi atau BBM itu. Dia mengatakan pemerintah akan memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM dengan sangat hati-hati.
Dia menjelaskan perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya mempertimbangkan beberapa faktor. Diantaranya adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Beberapa pertimbangan itu penting, supaya tetap bisa menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.
“Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” katanya. Selain itu masyarakat kurang mampu dipastikan tetap mendapatkan manfaat program kompensasi dari pemerintah. Di tengah rencana kenaikan harga BBM tersebut, Luhut mengatakan pemerintah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar pendistribusiannya.
Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah. Mengingat kewenangan penyesuaian harga BBM subsidi sepenuhnya ada di tangan pemerintah.
“Sementara kami masih menunggu arahan dari pemerintah, karena penetapan harga merupakan kewenangan dari regulator,” ujarnya kepada Jawa Pos, Minggu (21/8).
