TANJUNG REDEB – Aktivitas perusahaan yang menggunakan badan jalan di segmen II, kawasan Singkuang-Bandara Kalimarau, disoroti masyarakat.
Dijelaskan Juman, warga Tanjung Redeb, jalan yang dibangun Pemkab Berau sejak beberapa tahun lalu, belum tuntas dikerjakan. Sehingga pemerintah belum membuka jalan tersebut, dan masyarakat belum diizinkan beraktivitas di jalan tersebut. “Karena jalannya masih ditutup, diportal,” katanya saat menghubungi Berau Post kemarin (6/9).
Yang dipertanyakannya, mengapa jika masyarakat dilarang beraktivitas di jalan tersebut, tapi kenyataannya terdapat aktivitas perusahaan yang menggunakan badan jalan berkonstruksi beton itu. “Malah seperti jadi workshop. Karena kalau kita lihat, banyak alat berat dan mobil-mobil perusahaan yang parkir di atas jalan. Apakah itu memang ada izin dari pemerintah?” tanyanya.
Untuk itu, dirinya meminta instansi terkait bisa meninjau aktivitas perusahaan di jalan tersebut. “Jangan sampai masyarakat beranggapan, kalau perusahaan yang mau gunakan diberikan izin, tapi kalau masyarakat dilarang,” ungkapnya.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi, mengatakan jalan tersebut memang belum dibuka. Sehingga pihaknya memang tidak pernah memberikan izin untuk aktivitas apapun, baik bagi masyarakat maupun perusahaan. “Memang belum tuntas (pembangunan, red) jalannya,” katanya.
Diakuinya, karena belum selesai dikerjakan, maka pihaknya masih menutup jalan tersebut. Namun dengan adanya aktivitas perusahaan, Junaidi mengakui bahwa pihaknya tidak pernah menerima izin tertulis maupun pemberitahuan dari perusahaan, untuk penggunaan jalan tersebut.
"Hanya mendapat informasi dari teman-teman saja, dan memang pernah juga melihat ke lapangan beberapa bulan lalu, memang ada kegiatan di ujung jalan segmen II," jelasnya.
Mengenai aktivitas tersebut, Junaidi tidak mengetahui asal-muasalnya dari mana. Yang pasti, dirinya sendiri belum pernah diinformasikan izin aktivitas di sana. “Hanya memang kegiatannya itu di ujung jalan. Dan lokasinya yang bukan sudah dikerjakan PU,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pekerjaan jalan tersebut belum tuntas. Sehingga harus dijaga kondisi pekerjaannya. Karena akan dilakukan lanjutan pekerjaan.
"Yang pasti juga kami akan datang ke sana lagi nanti melihat secara langsung kondisinya. Kami coba cek lagi ke sana. Untuk memastikan apakah ada kerusakan dari adanya aktivitas perusahaan di sana," tegasnya.
Junaidi menjelaskan, prinsipnya jalan itu dibangun untuk masyarakat. Hanya saja sekarang belum tuntas, makanya aktivitas dibatasi. Apalagi akses jalan itu seluruhnya sudah dilakukan pembebasan lahan.
"Artinya apa yang dikerjakan pemerintah itu untuk masyarakat. Tapi kalau akses itu belum tuntas, ya masyarakat tertentu saja yang bisa mengakses ke sana, mungkin seperti yang ada kebunnya di sana. Ya silakan saja. Sepanjang tidak merusak," terangnya.
Junaidi tidak mengetahui pasti perusahaan apa yang sedang melakukan kegiatan di sana. "Intinya secara khusus belum ada izin terkait lokasi pekerjaannya," ucapnya.
"Mudahan saja anggaran memungkinkan, tahun depan bisa dilanjutkan lagi. Kebutuhan anggaran Rp 25 miliar dengan panjang 700 meter lagi untuk terhubung ke Jalan Prapatan II, Kelurahan Sei Bedungun," lanjutnya.
