TANJUNG REDEB – Puluhan sopir truk mendatangi kantor DPRD Berau untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), kemarin (7/9). Mereka mengeluhkan masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Bumi Batiwakkal, dalam RDP yang dipimpin Ketua DPRD Berau Madri Pani.
Arifin, salah perwakilan sopir truk yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, kawan-kawan sopir kerap mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga 1-2 hari, hanya untuk mendapatkan solar.
"Kami sulit untuk mendapat bahan bakar, bagaimana kami bisa bekerja apabila tidak memiliki bahan bakar," jelasnya saat RDP.
Dirinya menyebut, banyaknya pengetap solar di SPBU adalah penyebab antrean menjadi sangat panjang. Pihaknya jika terpaksa ingin cepat mendapatkan BBM, maka harus membelinya ke pedagang eceran yang harganya di atas harga ketetapan pemerintah.
"Dalam membeli di SPBU kita juga dibatasi tidak bisa banyak membeli, sementara para pengetap bisa membeli dengan berulang kali," keluhnya.
Sementara itu, Sales Brand Manager Industri 7 Pertamina Wilayah Berau Zulfikar menuturkan, pihaknya selaku operator penyalur BBM hanya mengikuti arahan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Diakuinya, kuota yang tersedia di tahun 2022 memang lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, kuota pada tahun 2022 mengacu pada APBN tahun 2021. Karena APBN 2021 dibuat pada masa pandemi Covid-19, otomatis kuota yang disiapkan lebih kecil dibanding dengan tahun sebelumnya. Sehingga kelangkaan BBM tahun ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang tidak diprediksi akan pulih lebih cepat.
"Kalau untuk pengiriman BBM itu berdasarkan kebutuhan yang telah dihitung. Kita hanya mengikuti permintaan BPH Migas, sementara BPH Migas menentukan kuota berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah daerah," tuturnya.
“Tahun ini, kuota untuk Berau sebesar 12.285 kiloliter,” sambungnya.
Terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan yang terjadi di SPBU, dirinya mempersilakan bagi pihak yang mengetahui bisa melapor ke BPH Migas, karena kewenangan pengawasan berada di badan tersebut.
"Kami hanya sebagai operator penyalur saja dan tidak memiliki kewenangan untuk menindak," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani meminta untuk semua anggota dari persatuan sopir yang ada di Berau, untuk mendata kendaraan yang digunakan, agar kemudian dilaporkan kepada Kabag Ekonomi Setkab Berau. Selanjutnya akan difasilitasi untuk mendapatkan Fuel Card dari Pertamina.
“Kan ada program Pertamina yaitu, Fuel Card. Jadi sopir-sopir ini bisa mendata dirinya, kemudian diteruskan ke Kabag Ekonomi Setkab Berau. Biar cepat didata dan bisa langsung menggunakan Fuel Card tersebut. Jadi tidak perlu takut lagi tidak kebagian BBM di SPBU,” jelas Madri.
Selanjutnya, pihak DPRD dan Kabag Ekonomi bersama-sama meminta jatah BBM subsidi untuk Kabupaten Berau bisa ditambahkan oleh pihak Pertamina maupun BPH Migas.
“Alasan kita kuat untuk meminta tambahan jatah stok BBM subsidi tersebut, yaitu Berau kan merupakan tempat persinggahan dari Kaltara, Wahau, Samarinda, Balikpapan dan daerah lainnya. Sehingga sudah sewajarnya kita meminta penambahan,” jelasnya.
