MANAGED BY:
MINGGU
02 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 08 September 2022 13:49
Minta Pengembalian Kebijakan
Sri Juniarsih

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih, turut mengakui banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penarikan kewenangan ke pemerintah provinsi maupun pusat.

“Itu sebenarnya memang menjadi permasalahan kita di daerah, karena banyak masyarakat yang tidak memahami hal itu, karena sebelumnya aturan bisa diurus di daerah. Saat ditarik ke pusat masyarakat tidak tahu,” ujarnya kepada Berau Post diwawancara usai rapat di Hotel Bumi Segah, kemarin (7/9).

Sebenarnya katanya, dirinya juga sudah meminta ke pemerintah pusat untuk bisa kembali menurunkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan oleh daerah. Pasalnya, yang saat ini mengalami kesulitan jika ada keluhan dari masyarakat adalah daerah.

Sehingga dengan adanya hal ini menurutnya, jika ada keluhan setidaknya masyarakat hanya perlu mengurus ke provinsi
saja. Meski memang ada beberapa kesulitan, jika hanya diurus di provinsi dia menilai itu jauh lebih baik dibandingkan harus ke pusat.

“Agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa terakomodir, karena kita tidak bisa kita mungkiri bahwa memang cukup sulit jika mengurus izin langsung ke pusat,” kata dia.

 Menurut Sri Juniarsih juga, bahwa dari pihak provinsi juga sudah meminta kepada pemerintah pusat jika ada hal atau perizinan yang bisa ditangani langsung oleh provinsi itu bisa dilakukan di ranah provinsi saja.  “Karena jika sudah sampai di ranah provinsi saja itu salah satu kemudahan, dan doakan saja semoga ada tindaklanjuti dari hal ini, dan pemerintah pusat bisa mendengar keluhan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya terkait hal tersebut juga ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPRD Berau Sujarwo. Dia kembali mengkritisi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang menarik sejumlah kebijakan di daerah ke provinsi hingga pusat.

Dengan terbitnya perizinan oleh pusat atau provinsi secara otomatis mengurangi kewenangan daerah memberikan pertimbangan atau hak menolak dengan pertimbangan aspek lingkungan serta dampak sosial di dalamnya. (aky/sam)


BACA JUGA

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:13

Kabar Begal Hoaks, Tapi Harus Tetap Waspada

TANJUNG REDEB – Kasat Reskrim Polres Berau Iptu Ardian Rahayu Priantna,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:02

Satpol PP Berau Butuh Intel

TANJUNG REDEB – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:49

Tekan Gangguan Kamtibmas

TANJUNG REDEB – Pemberantasan peredaran minuman alkohol (minol) terus digalakkan…

Jumat, 30 September 2022 11:38

Singgung Predikat Daerah Layak Anak

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi P…

Jumat, 30 September 2022 11:33

Perbaikan Jalan Lenggo-Bidukbiduk Dikebut

TANJUNG REDEB - Perbaikan Jalan Poros Simpang Lenggo-Bidukbiduk terus dikebut…

Jumat, 30 September 2022 11:29

Dinkes Akan ’Geledah’ THM

TANJUNG REDEB – Pasien HIV/AIDS di Berau periode Januari-Agustus sudah mencapai…

Jumat, 30 September 2022 11:23

Masa Kampanye Hanya 75 Hari

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi…

Jumat, 30 September 2022 11:09

Di Berau, Belasan Pengedar Masuk Bui, Tapi Tak Ada Bandar yang Diringkus

TANJUNG REDEB – Jajaran Polres Berau bersama personel di polsek…

Jumat, 30 September 2022 11:07

Biasakan Tertib Berlalu-lintas

TANJUNG REDEB – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Berau bakal…

Kamis, 29 September 2022 11:20

Pria 45 Tahun Diciduk Polisi

SAMBALIUNG - Jajaran Polsek Sambaliung amankan MD (45) karena diduga melakukan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers