TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih, turut mengakui banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penarikan kewenangan ke pemerintah provinsi maupun pusat.

“Itu sebenarnya memang menjadi permasalahan kita di daerah, karena banyak masyarakat yang tidak memahami hal itu, karena sebelumnya aturan bisa diurus di daerah. Saat ditarik ke pusat masyarakat tidak tahu,” ujarnya kepada Berau Post diwawancara usai rapat di Hotel Bumi Segah, kemarin (7/9).

Sebenarnya katanya, dirinya juga sudah meminta ke pemerintah pusat untuk bisa kembali menurunkan kebijakan-kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan oleh daerah. Pasalnya, yang saat ini mengalami kesulitan jika ada keluhan dari masyarakat adalah daerah.

Sehingga dengan adanya hal ini menurutnya, jika ada keluhan setidaknya masyarakat hanya perlu mengurus ke provinsi
saja. Meski memang ada beberapa kesulitan, jika hanya diurus di provinsi dia menilai itu jauh lebih baik dibandingkan harus ke pusat.

“Agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa terakomodir, karena kita tidak bisa kita mungkiri bahwa memang cukup sulit jika mengurus izin langsung ke pusat,” kata dia.

 Menurut Sri Juniarsih juga, bahwa dari pihak provinsi juga sudah meminta kepada pemerintah pusat jika ada hal atau perizinan yang bisa ditangani langsung oleh provinsi itu bisa dilakukan di ranah provinsi saja.  “Karena jika sudah sampai di ranah provinsi saja itu salah satu kemudahan, dan doakan saja semoga ada tindaklanjuti dari hal ini, dan pemerintah pusat bisa mendengar keluhan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya terkait hal tersebut juga ditanggapi oleh Anggota Komisi I DPRD Berau Sujarwo. Dia kembali mengkritisi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat yang menarik sejumlah kebijakan di daerah ke provinsi hingga pusat.

Dengan terbitnya perizinan oleh pusat atau provinsi secara otomatis mengurangi kewenangan daerah memberikan pertimbangan atau hak menolak dengan pertimbangan aspek lingkungan serta dampak sosial di dalamnya. (aky/sam)