TANJUNG REDEB – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berimbas pada segala sektor. Salah satunya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan jasa penyeberangan dengan ketinting.
Yogie, nelayan asal Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan mengaku pihaknya berada di pilihan sulit akibat kenaikan harga BBM. Pasalnya, harga jual ikan segar terpaksa naik mengikuti kenaikan harga BBM. Sementara daya beli masyarakat tidak ikut naik.
“Jadi pusing, melaut BBM mahal, tidak melaut, tidak ada buat makan,” katanya.
Dalam sekali melaut, ia menerangkan bisa menghabiskan puluhan liter BBM. Belum lagi untuk pembelian es batu yang saat ini juga ikut naik. Ia menilai, kenaikan BBM ini berpengaruh besar pada pendapatan nelayan, terlebih nelayan yang harus menyewa kapal. Tentu pendapatan akan berkurang jauh.
“Kan tidak semua nelayan punya kapal. Mereka juga sistem sewa,” jelasnya.
Ia berharap Pemkab Berau bisa mencarikan solusi dari mahalnya harga BBM saat ini, terlebih mereka baru mau pulih dari pandemi Covid-19 karena harga penjualan ikan yang rendah.
“Belum setahun menikmati harga ikan yang layak. Sudah harus merasakannya lagi (kesulitan ekonomi, red),” tegasnya.
Hal senada disampaikan Khairudin, nelayan asal Bidukbiduk. Ia mengaku kebutuhan untuk membeli BBM cukup besar. Namun penjualan ikan tidak sesuai. Ia mencontohkan untuk ikan putih, sekilo hanya dihargai Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu per kilogram. Sedangkan untuk menaikkan harga, tentu hal mustahil dilakukan. “Mustahil itu dilakukan. Kita akan kehilangan pembeli,” paparnya.
Kenaikan harga juga terpaksa dilakukan oleh motoris ketinting. Biasanya dari dermaga Tepian Teratai, maupun dermaga Rajanta menuju ke Gunung Tabur, hanya Rp 5.000, kini naik menjadi Rp 8.000. “Sebagian sudah menaikkan,” kata Dhafri, motoris ketinting.
Ia melanjutkan, jika dari Rajanta menuju ke Samburakat dan sekitarnya, biaya yang dipatok biasanya Rp 80 ribu, kini naik menjadi Rp 100 ribu. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, selain menyesuaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami ini rakyat kecil. Tidak ada hak suara, menurut saja apa kata pemerintah,” pungkasnya. (hmd/arp)
