TANJUNG REDEB – Puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mahalnya harga tiket pesawat, dan kerusakan lingkungan di Berau, di gedung DPRD Berau kemarin (12/9).
Ditegaskan Presiden Mahasiswa (Presma) UMB Ahmad Afandi, kenaikan harga BBM berimbas kepada kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Termasuk kepada pengendara ojek online, ojek pangkalan, maupun sopir angkutan. Mereka terpaksa harus menaikkan harga, namun mendapat penolakan dari masyarakat.
“Kami turun ke jalan dalam aksi damai. Kami ingin menyuarakan suara hati masyarakat, akibat kenaikan BBM ini,” ujarnya kepada Berau Post usai aksi.
Kenaikan yang dianggapnya mencapai 30 persen tersebut, tentu berdampak besar. Masyarakat kalangan bawah, akan semakin terbebani dengan kenaikan BBM ini. Ia bersyukur, Ketua DPRD Berau Madri Pani, bersedia menemui mereka dan satu suara dengan apa yang disampaikan mahasiswa.
“Kami satu suara, antara mahasiwa dan DPRD menolak kenaikan BBM,” katanya.
Bahkan, antara mahasiwa dan DPRD Berau, juga membuat MoU menolak kenaikan harga BBM. Di sisi lain, mahalnya harga tiket juga mendapat sorotan dari mahasiswa UMB. Ahmad Afandi menilai, mahalnya harga tiket ini sudah berlangsung cukup lama. Sehingga bisa mematikan destinasi wisata di Berau.
“Kami minta kepada Ketua DPRD Berau, agar bisa memanggil pihak maskapai, untuk duduk bersama,” tegasnya.
Sedangkan tuntutan ketiga yang disampaikan oleh Ahmad Afandi, terkait kerusakan lingkungan. Namun dia tidak merinci secara spesifik, kondisi kerusakan lingkungan yang dimaksud. Namun Ahmad Afandi, menilai kerusakan lingkungan perlu dilihat secara keseluruhan.
“Kami minta supaya pemerintah daerah melalui DPRD bisa meninjau kembali semua perusahaan yang ada di berau. Apakah amdalnya sudah baik,” tuturnya.
Ketua DPRD Berau Madri Pani yang menerima langsung mahasiswa menegaskan, pihaknya satu suara dengan mahasiswa terkait penolakan kenaikan BBM. Ia mengatakan, di satu sisi, DPRD Berau tidak bisa mengambil kebijakan, hanya menjadi penyambung lidah masyarakat, yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.
“Saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini. Dampak kenaikan BBM memang sangat terasa,” katanya.
Ia juga setuju untuk memanggil maskapi yang saat ini dianggap sewenang-wenang dalam menentukan harga tiket pesawat. Terlebih untuk rute Berau-Balikpapan, harga tiket saat ini masih menyentuh angka Rp 1,8 juta. Tentu ini harga yang mahal untuk warga Berau.
“Ini sudah berlangsung lama. Bahkan kami juga sudah meminta pihak eksekutif untuk bertindak,” tegasnya.
Kerusakan lingkungan sendiri, menurut Madri Pani, memang perlu dirapatkan bersama. Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar hearing bersama OPD dan pihak perusahaan untuk berbicara mengenai masalah ini.
