KELAY - Kampung Mapulu merupakan salah satu dari 17 kampung yang masih berstatus tertinggal di Kalimantan Timur, dan satu-satunya kampung yang bertatus tertinggal di Kabupaten Berau berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022.
Bupati Berau Sri Juniarsih pun menekankan, kalau Pemkab Berau telah berkomitmen untuk bersinergi bersama-sama dalam menuntaskan dan meningkatkan status Kampung Mapulu, dari Kampung Tertinggal menjadi Kampung Berkembang.
Sebagai wujud keseriusan dalam membangun sarana pelayanan masyarakat yang bermanfaat, baik itu bagi masyarakat Kampung Mapulu dan Kecamatan Kelay secara umumnya. Pembangunan fasilitas publik di sana pun bertahap berhasil dipenuhi. Tentu berkat kerja keras, upaya, dan dukungan khususnya Kepala Kampung Mapulu, BPK Mapulu, Pemerintah Kecamatan Kelay, Ketua dan Tokoh Adat Kampung Mapulu, serta seluruh pihak.
“Terima kasih karena telah memberikan lokasi di Kimas ini, sebagai tempat Relokasi Permukiman Masyarakat dan Pemerintah Kampung Mapulu, sebagaimana keputusan dan kebijakan Almarhum Bupati Muharram yang tertuang dalam SK 481 Tahun 2020,” ujar Juniarsih, saat meresmikan secara langsung Kantor Kepala Kampung Mapulu, kemarin (13/9).
Menurutnya, dengan fasilitas yang ada saat ini yakni berupa Kantor Kepala Kampung dan 8 Rumah Layak Huni (RLH), Sri Juniarsih pun sangat berharap dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Dijelaskannya, keberadaan Kantor Kepala Kampung sebagai pusat pemerintahan kampung, tentunya sangat diperlukan sebagai prasarana untuk melaksanakan perkumpulan maupun kegiatan pemerintah kampung bersama seluruh masyarakat kampung.
“Kantor Kepala Kampung Mapulu ini bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat. Untuk itu, saya berharap semoga kantor ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh warga Kampung Mapulu,” jelasnya.
Di sisi lain, Sri Juniarsih juga berpesan kepada Camat Kelay dan Forkompimcam, untuk bisa mengkoordinir dan mengajak pihak swasta untuk berpartisipasi dan terlibat secara langsung, untuk mempercepat pemenuhan sarana prasarana dasar di Kampung Mapulu. Seperti land clearing, pematangan lahan, pembuatan badan jalan, hingga penataan lokasi.
“Saya juga meminta kepada OPD teknis yang dikoordinir Bapelitbang, untuk melihat secara langsung kebutuhan dan kekurangan sarana dan prasarana dasar di Kampung Mapulu ini. Yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, jaringan air, ketersediaan listrik, dan lain sebagainya,” bebernya.
Kendati itu juga, Sri Juniarsih berpesan kepada OPD teknis yang dikoordinir Bapelitbang, agar dapat memprogramkan dan memprioritaskan dalam anggaran masing-masing pada APBD 2023 atau paling lambat dalam APBD Perubahan 2023, untuk percepatan pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat Mapulu, dalam aspek pendidikan, yakni sekolah dasar, aspek kesehatan, yakni pustu, jalan permukiman, jembatan belly, jaringan air bersih, dan ketersediaan aliran listrik memadai.
“Apalagi pembangunan jembatan bailey dari Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. Sehingga saya meminta kepada perangkat terkait, untuk menindaklanjuti dan merealisasikan ini,” ungkapnya.
Disebutnya, pembangunan kantor kepala kampung yang sudah secara permanen ini memanfaatkan alokasi dana kampung (ADK). Sebelumnya ia juga telah meresmikan relokasi pada bulan Desember 2021 lalu.
Menurutnya, ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak terkait, untuk bersama-sama bertekad dan berkomitmen kuat ke depan, agar tidak ada lagi kampung yang berstatus tertinggal di Kabupaten Berau. Di samping itu, bupati juga kepada Kepala Kam-pung Mapulu dan BPK Mapulu, untuk menjalin dan bangunlah kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pihak ketiga dan perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekaligus percepatan pembangunan Kampung Mapulu.
“Dan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Mapulu, tetap semangat dan teruslah kembangkan kemampuan diri dan potensi kampung ini,” jelasnya.
