MANAGED BY:
MINGGU
02 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 14 September 2022 14:43
LCT Harus Dapat Dispensasi

Penutupan Jembatan Mundur ke Oktober

HEARING: Ketua DPRD Berau Madri Pani bersama wakil bupati Berau Gamalis, memimpin rapat dengar pendapat mengenai rencana penutupan Jembatan Sambaliung di DPRD Berau kemarin (13/9).

TANJUNG REDEB – Rencana penutupan Jembatan Sambaliung saat dilaksanakan perbaikan, kembali diundur ke 7 Oktober. Walau tinggal beberapa pekan, masih banyak persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Khususnya mengenai penyediaan jalur alternatif dan moda transportasi penyeberangan bagi kendaraan. Termasuk dampak-dampak sosial yang akan ditimbulkan, mulai dari potensi terhambatnya alur distribusi bahan pangan, bahan bakar minyak (BBM), hingga pengangkutan material pembangunan untuk enam kecamatan dari Sambaliung hingga Bidukbiduk.

Persoalan-persoalan yang dikhawatirkan muncul saat dilakukannya penutupan Jembatan Sambaliung, dibahas Ketua DPRD Berau Madri Pani, saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama wakil bupati Berau Gamalis, dan berbagai pihak terkait di ruang rapat DPRD Berau, Selasa (13/9).

Sebagai pembuka, Madri menyampaikan jika kegiatan pembangunan menggunakan alokasi dana kampung (ADK) di seluruh kampung yang ada di enam kecamatan tersebut, mulai masuk tahap penyelesaian. Sehingga suplai material diharapkan tidak terganggu walau perbaikan Jembatan Sambaliung dilaksanakan. Agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak terhambat, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. “Termasuk kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” ujar Madri saat memimpin RDP.

Persoalan distribusi BBM juga dianggap krusial. Sebab jika tidak tersalurkan dengan lancar, bisa berdampak pada kelancaran roda perekonomian masyarakat. Dari kalangan atas hingga bawah. “Karena masalah BBM ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Pertanian, perkebunan, perikanan,” katanya.

Hal tersebutlah yang diinginkan pihaknya, untuk mendapatkan penjelasan dari pihak eksekutif, agar kegiatan perbaikan jembatan tidak menimbulkan dampak sosial yang besar di masyarakat. “Apakah pemerintah sudah mengkaji potensi penumpukan (kendaraan). Apakah sudah disiapkan lokasi parkir untuk motor, mobil, agar tidak terjadi penumpukan di sekitar dermaga. Karena saat konsultan melakukan uji coba, jembatan ditutup 10 menit saja, antrean sudah sampai lampu merah (simpang empat H Isa dan APT Pranoto, red),” jelas Madri memberikan pengantar saat membuka RDP.

Anggota DPRD Berau Rudi P Mangunsong menambahkan, pihaknya ingin mendengar skenario pengalihan arus lalu lintas yang disiapkan Pemkab Berau, selama perbaikan jembatan. Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Berau Saga. “Memang harus kita bicarakan persoalan teknis. Jangan nanti setelah pelaksanaan baru muncul persoalan-persoalan,” terang Saga.

Sementara Asisten II Setkab Berau Agus Wahyudi menjelaskan, sesuai hasil justifikasi teknis, kondisi Jembatan Sambaliung memang mengkhawatirkan. Jika diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium empat. Dengan prediksi usia jembatan bisa bertahan hingga 1,5 tahun. Dengan dasar itulah, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan. Namun dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) proyek tersebut, tidak dialokasikan anggaran untuk penanganan dampak sosial. “Karena masalah sosial setiap daerah berbeda-beda, sementara pengganggaran harus dicantumkan semua,” jelas Agus.

Dalam pelaksanaannya nanti, pihak provinsi akan menyiapkan empat dermaga untuk jalur penyeberangan. Sementara untuk hal-hal darurat seperti pendistribusian BBM, ambulans, sembako, dan lainnya, diusulkannya bisa didahulukan. Walau sudah banyak kendaraan yang mengantre di depannya. “Makanya harus ada yang mengawasi di lapangan. Nanti ada tim Dishub dan Satpol PP yang mengawasi di lapangan,” katanya.

Terkait sisi keselamatan pelayaran, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb Hotman Siagian, menegaskan armada yang akan digunakan harus disesuaikan peruntukannya, demi memenuhi syarat keselamatan, pencegahan pencemaran dan lainnya. “Sebenarnya yang pernah kami sarankan gunakan kapal roro, bukan kapal feri. “Karena kapal feri dengan roro itu beda. Kapal roro itu lebih efektif dan efisien. Tidak perlu maneuver, karena kita harus melihat arus sungai juga,” jelasnya.

“Prinsipnya, kami mendukung asal kapal yang digunakan laik laut,” sambung Hotman.

Dijelaskannya, penggunaan LCT sebenarnya hanya diperuntukan untuk mengangkut alat berat dan kendaraan saja. Bukan angkutan orang. Untuk memberi kebijaksanaan, pihaknya tidak memiliki wewenang. Karena kebijakan tersebut hanya bisa dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut. “Makanya kami mohon, izin untuk pak wakil bupati bisa bersurat ke Dirjen (Perhubungan Laut), kami diberikan tembusannya. Kalau bisa secepatnya, sehingga kami bisa dapat arahan mengenai dispensasi dari pimpinan,” katanya.

“Makanya kalau memang nanti menggunakan LCT, harus menyediakan life jacket. Karena kalau ada apa-apa saya yang ‘digantung’. Jadi kalau ada 100 orang di atas LCT, maka harus disediakan 100 life jacket. Itu yang kita minta,” sambungnya.

Namun Hotman mengaku, terkait kelaikan titik pendaratan LCT, pihaknya mengaku tidak pernah dilibatkan pemerintah. “Kami tidak tahu di mana titik koordinatnya. Tapi katanya ini sudah final, sementara finalnya kami tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.

Bukan itu saja, untuk tempat naik dan turunnya penumpang, Hotman menekankan harusnya Pemkab Berau tidak asal mengambil keputusan. “Kami prinsipnya sangat mendukung, tapi harusnya kami dilibatkan,” katanya.

Untuk itu, mengenai pengawasan di lapangan nantinya, pihaknya siap bergabung bersama tim yang dibentuk Pemkab Berau. “Dalam pekerjaan ini (perbaikan jembatan, red) kami harapkan tidak mengganggu arus mobilisasi kapal. Di jalur itu (Sungai Kelay, red) ada kapal yang melansir kayu dari, suplai BBM juga,” ungkapnya.

Tapi, jika operasional penyeberangan di jalur alternatif dilaksanakan selama 24 jam, pihaknya tidak menyarankan. “Kalau memang harus tetap ada di malam hari, kami sarankan dibatasi atau tidak sama sekali. Karena ini sangat riskan. Keselamatan pelayaran harga mati,” tegasnya.

Mewakili Dinas Perhubungan (Dishub), Sekretaris Dishub Berau Mustafa menambahkan, pihaknya siap melaksanakan pengaturan lalu-lintas selama perbaikan jembatan dilaksanakan. “Sebelum ditutup, kami akan gelar simulasi dulu. Jadi bisa kita lihat ketika terjadi masalah, ada krodit, apa yang harus kita lakukan. Untuk pengawasan lapangan, kita akan buat tim, siapa berbuat apa dan bagaimana,” jelasnya.

Sementara untuk penyeberangan di malam hari, pihaknya sepakat dengan KUPP. Agar dibatasi hanya untuk pelayanan emergensi. “Misal ada orang sakit dan yang darurat lainnya,” katanya.

Terkait pendistribusian BBM, Oetomo Lianto yang mewakili pengusaha pengangkutan BBM, mempertanyakan teknis pengangkutan truk-truk pengangkut BBM saat Jembatan Sambaliung ditutup. Dirinya sepakat jika khusus truk pengangkut BBM dilaksanakan malam hari. Tidak digabung dengan kendaraan lainnya.

“Karena kami khawatir, karena angkutan BBM ini riskan. Kalau harus masuk di kantung parkir, berbahaya juga. Karena BBM ini rawan, tidak boleh ada yang merokok, harus ada jarak dengan kendaraan lain. Sangat riskan,” jelasnya.

Diharapkannya, pemerintah bisa memberikan solusi terkait hal tersebut, agar pendistribusian BBM bagi masyarakat di enam kecamatan tersebut tidak terhambat. “Semoga ada solusi untuk masalah ini,” ungkapnya.

Ditambahkan Supervisor Jobber Berau Hadi Sutrisno menjelaskan, terkait distribusi BMM ke enam kecamatan per hari bisa mencapai 100 kiloliter. “Ada tujuh SPBU. Masing-masing SPBU dapat 10 kiloliter kecuali SPBU Sambaliung dapat 30 kiloliter per hari. Pengangkutannya 3 kali bolak-balik. Karena satu kali pengangkutan 10 kiloliter,” jelasnya.

SBM Rayon Pertamina Faishal Fahd menambahkan, selain pendistribusian BBM, distribusi elpiji juga harus diperhatikan. “Untuk elpiji terdapat 62 pangkalan di enam kecamatan yang mungkin akan terdampak dari penutupan ini,” katanya.

Mendengar masukan dari berbagai pihak, Ketua DPRD Berau Madri Pani menjabarkan, langkah yang harus segera dilakukan Pemkab Berau yakni segera bersurat ke Dirjen Perhubungan Laut, agar bisa mendapatkan dispensasi dalam penggunaan LCT.

“Makanya sejak awal saya katakan, libatkan KUPP. Karena saat ini saja mereka tidak tahu di mana titik penyeberangannya,” ujar Madri.

Ditambahkan wakil bupati Berau Gamalis, pihaknya masih menunggu pengadaan Landing Craft Tank (LCT) yang disiapkan oleh pihak ketiga. Sebab, pengerjaan perbaikan Jembatan Sambaliung baru bisa dilakukan saat jalur alternatif telah siap.

Alternatif transportasi penyeberangan menuju Sambaliung atau sebaliknya kembali menggunakan LCT. Lantaran, setelah dilakukan observasi ke lapangan, kapal feri tidak memungkinkan digunakan sebagai transportasi, mengingat jarak tempuh dan besarnya kapal. "Siap tidak siap awal Oktober harus segera ditutup untuk perbaikan. Kita sama-sama menunggu. Paling tidak sebelum 2023 sudah bisa digunakan," katanya.

Pihak ketiga yang diminta untuk menyiapkan LCT sudah menemukan titik terang. Karena seluruh pekerjaan Jembatan Sambaliung saat ini tergantung ketersediaan LCT. "Untuk jetty (dermaga), jalan, dan parkir semua sudah siap. Tinggal alat transportasi penyeberangannya saja yang belum ada. Kalau itu sudah ada, bisa lancar semua," paparnya.

Pihak provinsi menyediakan empat dermaga untuk penyeberangan LCT. Namun terkendala regulasi, sehingga pihaknya berupaya agar mendapat dispensasi karena dianggap mendesak.

Mengenai penarikan retribusi, Gamalis mengaku hal tersebut sudah diatur pihak ketiga. Sehingga nanti pihak ketiga yang menjalankan teknisnya, jenis kendaraan apa saja yang akan dikenai tarif dalam penyebrangan tersebut. “Tetapi yang jelas untuk masyarakat jangan sampai ada penarikan pembayaran untuk penyebrangan,” imbuhnya. (aky/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Berdampak pada Kunjungan Wisatawan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:52

La Nina Diprediksi hingga Akhir 2022

  TANJUNG REDEB – Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika…

Jumat, 30 September 2022 11:18

Segera Tetapkan HET LPG

TANJUNG REDEB – Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PSO di…

Jumat, 30 September 2022 11:15

Jembatan Talisayan Bakal Ditututp Total

TANJUNG REDEB – Perbaikan Jembatan Talisayan tengah dikerjakan. Guna menjamin…

Kamis, 29 September 2022 10:59

Lelang Ditarget November

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

Kamis, 29 September 2022 10:56

11 Nelayan Malaysia Dipulangkan

TANJUNG REDEB – Sebanyak 11 nelayan asal Pulau Bangau-Bangau dan…

Rabu, 28 September 2022 14:00

“Kalau Tidak Sanggup, Mundur Saja”

TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat…

Rabu, 28 September 2022 13:49

Pemberantasan Minol Jadi Atensi

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri Berau kembali memusnahkan barang bukti…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers